SENIN, 9 OKTOBER 2017 | Nomor 1289 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
UKRAINA vs KROASIA
EKSPLOR SKATEPARK IBU KOTA
GRUP I NGERI »B9
»C17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
MA Sering Abaikan KY jut terkait pelanggaran etik yang dilakukan Sudiwardono. Direktur Jenderal Peradilan Umum sebagai atasan langsung Sudiwardono juga bisa dijatuhi sanksi jika terbukti lalai mengawasi kinerja bawahannya. “Kami akan pertanyakan kepada Dirjen Peradilan Umum tentang pemberian materi pengawasan dan pembinaan, Senin besok (hari ini). Jika terbukti lalai, tentu akan kami berikan sanksi,” katanya. Menurut Sunarto, kerja sama MA dan KPK akan terus ditingkatkan dalam upaya bersihbersih dari praktik korupsi yang selama ini mengakar di lembaga peradilan. Dia mengatakan, OTT terhadap Sudiwardono merupakan hasil koordinasi MA bersama KPK. “Semakin cepat bersihbersih, semakin baik. Kerja sama kami dengan KPK akan terus berjalan,” ujar dia. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan, OTT itu dilakukan berdasarkan informasi MA. Sudiwardono diduga menerima suap senilai total SIN$ 64 ribu dari Aditya terkait penanganan perkara banding dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan, mantan Bupati Bolaang Mongondow. Marlina adalah ibu kandung Aditya. “Suap diduga untuk memengaruhi putusan banding dalam perkara tersebut serta agar penahanan terhadap terdakwa tak dilakukan,” katanya. Menurut Laode, suap yang diterima Sudiwardono dari Aditya diduga bukan kali pertama. Pada pertengahan Agustus 2017, Sudiwardono menerima suap senilai
TARGET BEBAS PASUNG TERANCAM » Jakarta
24-32°C
Bandung
20-29°C
A3
Semarang
LAGA PERSAHABATAN Kapten Timnas Indonesia U-19 Egy Maulana Vikri (10) melesakkan bola ke gawang Timnas Thailand U-19 dalam laga persahabatan di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/10). Dalam pertandingan ini, pasukan Garuda menang 3-0 atas tim Gajah Putih. >> Berita di Halaman B16
SIN$ 60 ribu terkait persoalan yang sama. KPK telah menetapkan Sudiwardono dan Aditya sebagai tersangka serta meningkatkan perkara itu ke penyidikan. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar berpendapat, reformasi di tubuh MA hanya berhasil di level pembuatan regulasi, tapi tidak di pelaksanaan sistem pengawasan. Reformasi itu bakal gagal total jika tidak diawali dari pribadi aparat penegak hukum untuk bermental dan bermoral baik. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi berpendapat, banyaknya hakim ditangkap KPK sebagai bukti pengawasan MA tidak serius di tengah gaya dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. “Pengawasan ekstra seharusnya merasuk ke hakim-hakim senior,” ujar dia. O RICAD SAKA
Yogyakarta
PATRIALIS AKBAR Hakim Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan oleh KPK akibat menerima suap untuk mempengaruhi putusan terhadap perkara uji materi UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nomor Register perkara 129/PUU-XIII/2015 dari Basuki Hariman. Sprin. Dik-10/01/01/2017 tanggal 26 Januari 2017.
PARLIN PURBA Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Brngkulu terkena OTT KPK karena menerima suap dari pihak swasta atas proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu pada 9 Juni 2017.
RUDI INDRA PRASETYA Kajari Pamekasan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK akibat menerima suap dari pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengumpulan keterangan dan data atas dugaan penyelewengan dana desa di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pada 3 Agustus 2017.
TARMIZI Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 425 juta dari pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection pada 23 Agusutus 2017. SUDIWARDONO Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sulawesi Utara tertangkap tangan oleh KPK bersama anggota DPR RI Aditya Anugrah Moha terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan (ibu kandung Aditiya). Suap yang diterima Sudiwardono diduga agar perkara banding terdakwa dapat diputus bebas.
>> Berita Terkait di Halaman A2
PRODUKSI GULA TERANCAM » 24-32°C
SEJUMLAH HAKIM LANCUNG
23-32°C
Surabaya
A5 26-33°C
Sumber: KPK | KY | Pusat Data HARIAN NASIONAL
KEMERDEKAAN CATALONIA – PUBLIK SPANYOL MENOLAK » Denpasar
25-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A7
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG
FOFO-FOTO: HARNAS & ANTARA | FILES
JAKARTA(HN) Komisi Yudisial (KY) memastikan kerap merekomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA) agar memberikan sanksi sejumlah hakim yang diduga keras nakal. Namun, rekomendasi sebagai salah satu bentuk pengawasan dari luar sering diabaikan. “Sedari awal KY sudah memperingatkan (MA). Namun, sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan MA. Jadi, jangan lagi bertanya, apa saja yang sudah dilakukan KY,” kata Juru Bicara KY Farid Wajdi dihubungi HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (8/10). Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono bersama seorang anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha. Keterlibatan hakim dalam kasus semacam ini bukan kali pertama. Farid menjelaskan, KY telah berperan aktif mengawasi kinerja hakim. Dia berpendapat, praktik korupsi di lembaga peradilan akibat minimnya integritas oknum hakim. Selama tidak ada perubahan terkait peningkatan pengawasan oleh MA, kejadian seperti ini akan terus berulang. “Bisa dipastikan, tragedi (korupsi) yang melibatkan lembaga peradilan akan selalu berulang,” ujar dia. Kepala Badan Pengawas MA Sunarto mengatakan, Sudiwardono telah dinonaktifkan dari jabatannya setelah ditetapkan tersangka oleh KPK. MA akan melakukan investigasi lebih lan-
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Reformasi di tubuh kekuasaan kehakiman itu gagal total jika tak diawali dari pribadi aparat penegak hukum untuk bermental dan bermoral baik.