Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 9 SEPTEMBER 2016 | Nomor 976 Tahun IV

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

SCHALKE vs BAYERN

PENASARAN RENATO

MENANGKAL JERAWAT HIPERANDROGEN

»B17

»C25

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Dana Teror Terbesar dari Australia Aturan penundaan transaksi perlu dibuat.

KUNJUNGAN PERTAMA DUTERTE Poster Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (8/9). Duterte tadi malam tiba di Jakarta untuk kunjungan kenegaraan pertamanya ke Indonesia. Pada Jumat (9/9), Presiden Duterte diagendakan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN

JAKARTA (HN) Jantung aksi teror di seluruh dunia adalah sumber pendanaan untuk melakukan serangan. Sejumlah negara dan sejumlah yayasan ditemukan memasok dana teror itu ke Indonesia. “Yang diduga pernah mengirim dana (teror) ke Indonesia paling banyak dari Australia,” kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf saat rapat bersama Pansus Tindak Pidana Terorisme di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (8/9). Menurut Yusuf, sejauh ini dari Australia diduga tersalurkan dana sekitar Rp 88,8 milliar ke para foreign terrorism fighter yang berada di Indonesia. Tercatat, dari negara itu mengirimkan dana ke Indonesia sebanyak 97 kali melalui berbagai cara baik perseorangan maupun kelompok. Dana teror yang pernah mengalir ke Indonesia juga berasal dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, dan Thailand. Pasokan dana melalui yayasan bagi jaringan terorisme juga tercatat dari Australia, Irak, Lebanon, Turki, serta beberapa nama yayasan di Indonesia. “Saya tidak menyebut nama yayasan. Beberapa yayasan membiayai mereka yang berangkat ke daerah teroris di luar negeri atau yang dikenal sebagai foreign terrorism fighter (FTF),” ujarnya. Yusuf menjelaskan, penyaluran dana itu melalui berbagai cara, termasuk menyewa orang, bahkan ada yang menikahi lebih dulu pasangannya yang warga negara Indonesia, kemudian diminta membuka rekening khusus guna menerima alokasi dana dugaan terorisme itu. Instrumen pembayarannya melalui dua cara dan rata-rata pembayarannya menggunakan transaksi virtual. Pertama, mereka menggunakan

PEMASOK DANA TERORIS PENGIRIM

PENERIMA FREKUENSI JUMLAH (Rp)

Australia Brunei Indonesia Indonesia Indonesia Malaysia Filipina Singapura Korsel Thailand

Indonesia Indonesia Hong Kong Filipina Australia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia

23-34°C

Bandung

88,8 miliar 2,6 juta 31,1 juta 229 juta 5,3 miliar 754,8 juta 25 juta 26,1 juta 126 ribu 8 juta Sumber: PPATK

instrumen global payment gateaway seperti paypal. Kedua, mereka memanfaatkan instrumen virtual currency seperti bitcoin. Bukan hanya dari wilayah negara asing, dana teror juga mengalir dari wilayah Indonesia ke negara lain. Berdasarkan temuan PPATK, dari Indonesia diduga

SKEMA KARTU INDONESIA PINTAR BERGANTI » Jakarta

97 3 2 43 6 44 1 7 1 1

20-30°C

Semarang

A5 22-32°C

mengalir dana semacam itu ke Hong Kong, Filipina, dan Australia. Yusuf pun meminta pansus memikirkan mekanisme aturan aliran dana itu dijalankan. Menurut dia, motif paling dominan orang bersedia melakukan aksi teror bermotif uang, selain motif pribadi dan ideologi. Salah satu problemnya, UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mengandung formulasi pengendalian aliran dana yang masuk ke Indonesia. “Belum ada pasal penundaan transaksi dalam UU itu. Untuk itu, harus ada pasal penundaan transaksi bila sudah dicurigai untuk aksi (teror) agar penyidik dapat mencegah perpindahan uang hasil tindak pidana teSUBSIDI SOLAR BISA DIHAPUS »

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

rorisme,” katanya. Mengacu aturan PBB, menurut Yusuf, pemerintah perlu serta-merta memblokir rekening jika sudah ada dugaan kuat untuk aksi terorisme. Dia berpendapat, meskipun tak sehat, kebijakan itu penting mengingat ancaman teror begitu besar saat ini. “Kalau ada orang asing bisnis ke Indonesia misalnya terkait bahan-bahan nuklir, perlu pembukuan oleh negara. Ini penting karena nuklir jadi ancaman dunia,” ujarnya. Anggota pansus dari Fraksi Gerindra Wenny Warouw mengusulkan PPATK diberikan kewenangan menyidik. “PPATK perlu diberi kewenangan menyidik karena instansi ini yang

A7 Denpasar

pertama mengetahui. Kalau tidak dihentikan, dana itu akhir nya jadi bom Thamrin dan sebagainya. Tidak ada uang, peristiwa semacam itu tak akan terjadi,” katanya. Anggota pansus dari Fraksi Golkar Boby Rizaldi berpendapat, pengaturan seharusnya lebih fokus pada bagaimana tak menyalahi aturan. Dia khawatir, pemblokiran rekening justru salah sasaran. Dia mengusulkan, pansus bersama PPATK dan Kementerian Keuangan menyusun formulasi aturan tersebut. “Ini soal akuntabilitas. Perlu diantisipasi, jangan sampai transaksi keuangan yang baru diduga (untuk aksi teror) begitu saja ditunda. Bagaimana kalau salah?” O TARI OKTAVIANI

PENAHANAN PENGUSAHA TURKI DIPERPANJANG » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A15

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.