KAMIS, 1 AGUSTUS 2019 | Nomor 1805 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
BERMAIN KATA DALAM CERITA
TUKAR PEMAIN
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN Pekan depan, KPU gelar FGD mematangan rencana penerapan E-Rekap dalam Pilkada Serentak 2020.
Aksi dua peserta pada pembukaan event tahunan Jember Fashion Carnaval (JFC) 2019 di Jember, Jawa Timur, Rabu (31/7). Pada gelaran ke-18 ini, karnaval jalan raya sepanjang 3,6 kilometer yang berlangsung hingga 4 Agustus tersebut mengusung tema ‘’Tribal Grandeur’’ dengan suguhan delapan defile, yaitu Aztec, Minahasa, Hudoq, Zulu, Viking, Mongolia, Karen, dan Polynesia.
ANTARA | SENO
JAKARTA (HN) P e n e r a p a n sistem rekapitulasi elektronik (E-Rekap) dalam Pilkada Serentak pada 23 September 2020 diyakini bisa mempersempit ruang kecurangan. Artinya, penggunaan sistem ini tetap tak bisa mencegah 100 persen kecurangan itu. “Salah satunya, jual beli suara yang berujung penggelembungan atau pengurangan suara. Jika secara manual hanya berdasar pantauan saksi, dengan sistem penghitungan ini seluruh pemilih dan peserta pemilu bisa mengakses serta melihat apakah proses rekap sudah benar atau belum,” kata Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Very Junaidi di Jakarta, Rabu (31/7). Ada sejumlah catatan, jika KPU ingin menerapkan sistem ini. Catatan itu mulai dari kesiapan teknologi, tak boleh melanggar prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil, penguatan sumber daya manusia penyelenggara pemilu baik di tingkat bawah maupun atas, keterbukaan sistem, serta sistem audit yang ketat. “Secara hukum peluang dan ruang telah diberikan. Hanya perlu dijelaskan lebih konkret bagaimana teknis yang lainnya,” ujar Very. Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan berpendapat, penggunaan teknologi merupakan sebuah keniscayaan pada era saat ini. Untuk itu, besaran anggaran dan efisiensi penggunaan alat perlu dipertimbangkan matang. “Jangan buru-buru menerapkan teknologi di seluruh tahapan pemilu karena perlu ada budaya yang dikembangkan dalam diri pemilih. Selain itu, biaya besar juga jadi pertimbangan, apakah alat itu bisa digunakan untuk tiga sampai empat kali pemilu? “ kata Erik. Komisioner KPU RI Pramono Ubaid mengakui, pembahasan tentang penerapan sistem baru ini masih panjang. Salah satu yang
PEMBUKAAN JFC KE-18
PEMILIHAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020 SULAWESI TENGAH KALIMANTAN UTARA AMJ AMJ 16.06.2021 12.02.2021 KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH AMJ SULAWESI UTARA AMJ 12.02.2021 AMJ 25.05.2021 12.02.2021
KEPULAUAN RIAU AMJ 12.02.2021
SUMATERA BARAT AMJ JAMBI 12.02.2021 AMJ 12.02.2021 Keterangan:
BENGKULU AMJ 12.02.2021
AMJ: Akhir Masa Jabatan
24 - 31°C
Bandung
224
37
PROVINSI
KABUPATEN
KOTA
Sumber: - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 2019, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia -*Uji Publik , Rancangan PKPU, Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020. Tanggal, 24 Juni 2019 yang diolah Net Grit
KOLEKTIVITAS IURAN BPJS PERLU DIOPTIMALKAN » Jakarta
9
20 - 29°C
Semarang
A4
24 - 33°C
krusial adalah landasan hukum. “Landasan hukum penerapan rekapitulasi elektronik menjadi persoalan pertama yang kami hadapi. Harapan kami, revisi UU Pilkada bisa dilakukan. Jika UU sudah memadai, kepercayaan publik juga meningkat. Saat ini, kami tengah berupaya membangun kepercayaan publik itu,” tutur dia. Landasan hukum itu menjadi tantangan pertama mengingat seringkali terjadi perubahan undang-undang usai pemilu. Pasal 84 ayat 2 UU Pilkada, misalnya, menyebut pemungutan suara masih memberi tanda pada surat suara. Ini menunjukkan kemungkinan pemungutan suara secara elektronik terutup. Namun, Pasal 98 ayat 3 dan Pasal 111 ayat 1 serta 2 UU Pilkada memberikan peluang penerapan sistem rekapitulasi elektronik.
PEREDARAN UANG DI MASYARAKAT MELAMBAT » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A5
26-35°C
Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan di 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Apakah sistem rekapitulasi elektronik diterapkan di seluruh daerah itu atau sebagian daerah dengan kriteria tertentu sebagai pilot project, bakal dibahas. Ketersediaan alat juga jadi bahan pertimbangan, apakah diterapkan di tingkat kecamatan atau TPS yang berpengaruh pada penyediaan dan anggaran. Juga soal efisiensi penggunaan alat selain ketersediaan internet dan listrik. Setidaknya, alat harus bisa digunakan untuk tiga atau empat kali pemilu. “Jadi, penerapan sistem ini akan melalui proses uji coba berkali-kali sampai bisa meyakinkan bahwa secara sistem, prosedur, dan SDM kami bisa melaksanakan dengan baik serta tanpa masalah. Jika sistem sudah dibangun, kami akan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki wewenang mengaudit. Untuk itu, pekan depan kami gelar FGD mengundang ahli hukum tata negara dan ahli hukum administrasi negara,” tutur Pramono. O SHERLYA PUSPITASARI
KIM JONG UN PERTEGAS SIKAP » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG