RABU, 1 APRIL 2020 | Nomor 2002 Tahun VII
Hari ini 16 halaman | Rp 3.000,-
LIFESTYLE
SPORTS
RAMAI-RAMAI KONSER VIRTUAL
MERAYU CAVANI » A13
» A9
HANTU CORONA DI ZONA KONFLIK DAN PENGUNGSIAN » A4
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Jaring Pengaman Diperkuat Pemerintah menambah alokasi anggaran Rp 405 triliun untuk meminimalisasi dampak pandemi.
Rp Rp Rp Rp
JAKARTA (HN) T a n t a n g a n
Jakarta
24 - 31°C
Bandung
ENAM KEBIJAKAN PENGAMAN SOSIAL Meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH, dari 9,2 juta menjadi 10 juta. Besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako, dari 15,2 juta menjadi 20 juta. Kenaikan nilai 30 persen, dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Diberikan selama 9 bulan Menaikkan anggaran Kartu Prakerja, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat 5,6 juta. Nilai manfaat Rp 650 ribu-Rp 1 juta per bulan Menggratiskan tarif listrik untuk 24 juta pengguna 450 VA selama tiga bulan. Diskon 50 persen untuk 7 juta pengguna 900 VA selama tiga bulan
AFP | ADEK BERRY
menghadapi virus corona baru (COVID-19) semakin berat. Hingga kemarin sore, Selasa (31/3), sedikitnya 1.528 orang dinyatakan positif COVID-19. Mencegah potensi penyebaran, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini membatasi masyarakat melakukan aktivitas massal. Alhasil, ada sejumlah sektor yang terkena imbasnya, termasuk berpotensi mengganggu perekonomian nasional. “Oleh sebab itu, kami siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat, terutama lapisan bawah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli,” kata Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3). Pemerintah juga menambah alokasi APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu berlaku mulai kemarin. Menurut Presiden, perppu tersebut demi menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian, juga menstabilkan sistem keuangan di tengah pandemi. Tambahan Rp 405,1 triliun terbagi menjadi empat penggunaan, yakni kesehatan senilai Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp 70,1 triliun, serta pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit, penjaminan, dan pembiayaan
Mencadangkan Rp 25 triliun untuk kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik Meringankan pembayaran kredit, berlaku mulai April.
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (31/3) petang. Berbeda dengan pemandangan yang lazim dijumpai sebelumnya, jalan protokol di Ibu Kota ini tampak lengang pascaseruan agar warga tetap di rumah seiring kian bertambahnya warga yang terpapar virus corona baru (COVID-19).
dunia usaha sebesar Rp 150 triliun. Anggaran kesehatan, kata Presiden, diprioritaskan untuk melindungi tenaga medis, seperti pengadaan alat kesehatan serta meningkatkan kualitas dan kapasitas rumah sakit. “Juga insentif dokter, perawat, tenaga rumah sakit, serta santunan kematian bagi tenaga medis,” jelas Kepala Negara. Anggaran perlindungan sosial diprioritaskan untuk program keluarga harapan (PKH), Kartu Prakerja, serta pembebasan dan pemotongan biaya listrik. Untuk Kartu Prakerja, menurut Presiden, anggarannya menjadi Rp 20 triliun, semula Rp 10 triliun. “Itu (anggaran Rp 20 triliun) untuk memenuhi kebutuhan sekitar 5,6 juta orang, mulai dari
20 - 29°C
Semarang
24 - 33°C
Yogyakarta
yang terkena PHK, pekerja informal, serta pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Joko Widodo. Untuk insentif perpajakan dan stimulus UMKM, anggaran digunakan untuk meniadakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta. Ada juga pembebasan pajak pertambahan nilai impor untuk industri kecil dan menengah. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengatakan, pembebasan biaya listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA, serta pemotongan 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA, baru menyentuh usaha mikro. Menurut Ikhsan, usaha skala kecil hingga menengah belum terakomodasi pengurangan beban listrik. 23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
Ikhsan juga berharap pemerintah mengakomodasi kebutuhan pelaku UMKM terkait penagihan kredit. “Misalnya diberikan surat resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi pegangan hukum apalagi didatangi penagih,” imbaunya. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pemerintah harus mempercepat realisasi stimulus sektor keuangan, termasuk memperluas stimulus fiskal di sektor pariwisata dan transportasi. Di sisi lain, Shinta optimistis peningkatan manfaat dan sasaran Kartu Prakerja mampu meringankan beban masyarakat, juga menjaga daya beli. “Perlu identifikasi jumlah pekerja informal yang membutuhkan, termasuk me26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
EMPAT KOMPONEN PENAMBAHAN ANGGARAN Kesehatan Perlindungan Sosial Insentif Perpajakan & Stimulus Kredit Usaha Rakyat Pemulihan Ekonomi Nasional
Rp 75 triliun Rp 110 triliun Rp 70,1 triliun Rp 150 triliun
Sumber: Sekretariat Kabinet
mastikan pendistribusian tepat sasaran,” imbaunya. Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menyarankan pemerintah untuk terus memperluas realokasi anggaran dan meminimalisasi anggaran tambahan lewat skema utang. Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga berharap pemerintah transparan soal skema pembiayaan untuk memenuhi pelebaran anggaran. Tujuannya, kata dia, demi menekan potensi peningkatan porsi utang. O AHMAD REZA S | KHAIRUL KAHFI Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG