JUMAT, 2 AGUSTUS 2019 | Nomor 1806 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
CERITA ANAK CERMIN DIRI
PULISIC BIKIN TENANG
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN DAFTAR DAERAH PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI TAHUN 2020 SUMATERA UTARA (17) RIAU (8)
KALIMATAN UTARA (4)
KEPULAUAN RIAU (5)
KABUPATEN SULAWESI UTARA (4)
PAPUA (11)
BALI (5)
BANTEN (2) JAWA BARAT (7)
SULAWESI SELATAN (11)
NTB (6)
JAWA TIMUR (16)
Ada peluang di UU Pilkada, tapi belum spesifik. JAKARTA (HN) R e n c a n a Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggunakan sistem rekapitulasi elektronik (E-rekap) pada Pilkada 2020 disambut baik berbagai kalangan. Namun, lembaga penyelenggara pemilu itu perlu membahas lebih detail perihal payung hukum dengan sejumlah pihak terkait guna memperkuat landasan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Meski UU Pilkada membuka kemungkinan diterapkan E-rekap, itu belum cukup, sehingga perlu payung hukum eksplisit (tidak berbelit-belit) sebagai dasar acuan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (1/8). KPU RI sebelumnya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Komisi II DPR RI, dan pemerintah (Kementerian Dalam Negeri), membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020. Salah satu poin yang mengemuka dalam forum tersebut yakni perihal rencana penerapan E-rekap. Menurut Mardani, parlemen
KALIMATAN SELATAN (2)
SULAWESI TENGGARA (7)
SUMATERA BARAT (2)
MALUKU (4)
akan menyematkan penerapan E-rekap dalam revisi UU Pilkada. Kendati proses revisi diakui tidak mudah, Mardani optimistis pembahasan bisa cepat jika sudah ada inisiatif dari pemerintah. Kemungkinan besar revisi UU Pilkada akan dibahas DPR periode mendatang. Lantaran pelaksanaan pilkada sudah tidak lama lagi, perlu ada political will. “Ini untuk mewujudkan target tersebut. Usai masa reses kami akan bicarakan kembali. Materi revisi UU Pilkada sedang dikumpulkan,” ujarnya. Sebelum menuangkan E-rekap ke PKPU, KPU beserta Bawaslu, DPR, dan pemerintah perlu duduk bersama membahas ulang persoalan. Setidaknya, perlu ada regulasi yang jelas dalam penerapan E-rekap didasarkan kajian mendalam. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta tak menampik, peluang di UU Pilkada memang ada, tapi belum spesifik. “Sebaiknya KPU tidak berspekulasi lebih jauh tentang ini. Kerangka hukum perlu memiliki dasar yang spesifik karena dalam undang-undang yang ada, tidak ada ketentuan (mengikat),” kata Kaka. Di UU Pilkada saat ini, penggunaan E-rekap baru bisa dilakukan jika syarat pemungutan suara dengan metode elektronik sudah
IMPOR REKTOR KEBIJAKAN FRUSTRASI » 20 - 29°C
A2
Semarang
Yogyakarta
JAWA TIMUR (3)
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah 2019, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia -*Uji Publik , Rancangan PKPU, Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020. Tanggal, 24 Juni 2019 yang diolah Net Grit
SAPI PEMAKAN SAMPAH Sejumlah sapi mencari makan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alu Lim, Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (1/8). Sapi yang sengaja digembalakan di TPA serta memakan sampah perlu diwaspadai karena bisa tercemar zat berbahaya dan beracun yang dapat menimbulkan efek negatif pada manusia.
terpenuhi. Jika tidak, hal tersebut tak bisa dilakukan. “Ini yang masih perlu diperjelas,” kata Kaka. Komisioner KPU RI Pramono Ubaid mengakui, landasan hukum merupakan persoalan utama dalam menerapkan E-rekap. KPU sudah mengkaji kemungkinan diterapkannya E-rekap, sebagaimana tertuang di Pasal 84 ayat 2 UU Pilkada. Aturan itu menyebutkan pemungutan suara memberi tanda pada surat suara. Ini memungkinkan pemungutan suara secara elektronik tertutup. Pasal 98 ayat 3 berbunyi, pemberian suara dengan cara
PENJAMINAN E-MONEY PERLU DISEGERAKAN » 24 - 33°C
NTB (1)
BANTEN (2) JAWA BARAT (1) JAWA TENGAH (4)
NTT (9)
SULAWESI SELATAN (1)
BALI (1)
LAMPUNG (2)
ANTARA | RAHMAD
D.I. YOGYAKARTA (3)
Bandung
SULAWESI BARAT (4)
SULAWESI TENGAH (7)
Sumber: JAWA TENGAH (17)
24 - 31°C
JAMBI (1)
SULAWESI TENGAH (1) SULAWESI KOTA UTARA (3) MALUKU UTARA (2)
PAPUA BARAT (9)
SUMATERA KALIMATAN SELATAN (7) SELATAN (5)
LAMPUNG (6)
KALIMATAN TIMUR (3)
KEPULAUAN RIAU (1)
MALUKU UTARA (6)
BANGKA BELITUNG (4)
BENGKULU (8)
37
PEMILIHAN WALI KOTA & WAKIL WALI KOTA SUMATERA UTARA (6) RIAU (1)
GORONTALO (3)
KALIMATAN BARAT (7)
SUMATERA BARAT (11)
Jakarta
KALIMATAN TIMUR (6)
KALIMATAN TENGAH (1)
JAMBI (4)
224
23-32°C
Surabaya
26-35°C
elektronik, sehingga penghitungan dilakukan manual dan atau elektronik. Pasal 111 ayat 1 dipertegas bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan (pilkada) secara manual dan atau menggunakan sistem perhitungan secara elektronik diatur dengan PKPU. “Namun, tetap perlu landasan hukum.” Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat lain. Menurut dia, revisi UU Pilkada tidak perlu dilakukan jika mandatnya sudah ada dalam regulasi. KPU, ujar Refly, cukup langsung menetapkan bagaimana PKPU untuk mekanisme dan detail
A5 Denpasar
pelaksanaan E-rekap. Anggota Bawaslu RI Afifuddin menyambut baik rencana KPU menerapkan E-rekap dalam kontestasi Pilkada 2020. Namun, KPU perlu persiapan matang agar tak terjadi kendala saat menerapkan. Menurut Afifuddin, E-rekap bisa jadi jawaban untuk percepatan penyajian hasil, tetapi dengan catatan semua persiapan mulai dari aturan dan simulasi praktik terlaksana dengan baik. “Setidaknya kami tidak akan kesulitan mengawasi proses E-rekap, selama teknologi yang digunakan mudah,” ujar Afif. O SHERLYA PUSPITA SARI
AKTIVIS HONG KONG TAK GENTAR “GERTAKAN” CHINA » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG