JUMAT, 3 APRIL 2020 | Nomor 2004 Tahun VII
Hari ini 16 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
ATUR KEMBALI POLA HIDUP SEHAT
NILAI MANE
» A9
» B13
TAK CUKUP ATM PECAHAN KECIL DI KAMPUS DAN PASAR » A4
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Mudik tidak dilarang, tetapi pemerintah tetap mengimbau masyarakat agar menundanya. JAKARTA (HN) M e n t e r i Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi/Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak melarang tradisi mudik. Namun, pemerintah tetap mengimbau masyarakat menunda mudik. ‘’Pemerintah beserta seluruh tokoh masyarakat mengimbau masyarakat, atas dasar keselamatan, untuk tidak mudik tahun ini,” kata Luhut di Jakarta, Kamis (2/4), seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet. Pemerintah dan seluruh aparaturnya, demikian Luhut, akan melakukan sejumlah upaya agar penggunaan angkutan umum tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan virus corona baru (COVID-19). Upaya ini demi mengefektifkan physical distancing. ‘’Ini akan berdampak pada harga-harga (tarif) angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena bisa satu bus yang (biasanya) berpenumpang 40, mungkin tinggal 20, sehingga tentu harganya bisa melonjak,” ujar Luhut. Terkait teknis di lapangan, ujarnya menambahkan, pemerintah segera merumuskannya. Jika masih ada anggota masyarakat yang tetap memilih mudik, yang bersangkutan harus menjalani karantina 14 hari begitu tiba di kampung halaman. ‘’Kalau di tempat mudik itu kami anggap tidak aman, nanti ada pengategorian daerah. (Begitu) kembali ke Jakarta, bisa saja masuk ke daerah karantina lagi untuk 14 hari,” kata Luhut. Pemerintah pusat dan daerah, kata Luhut, akan berkoordinasi guna memastikan masyarakat Jakarta
24 - 31°C
Bandung
yang akan mudik untuk melaksanakan karantina. “Ini sudah terjadi di kampung-kampung atau di daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Jadi sekarang tinggal diintensifkan saja.’’ Luhut menyatakan, demi mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah selalu berusaha tidak mematikan kegiatan-kegiatan perekonomian. Kementerian Sosial juga menyiapkan insentif dan bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu di tengah imbauan menunda mudik. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menyatakan, pemerintah segera menyusun protokol kesehatan, terutama guna mengendalikan pemudik dan mencegah potensi penularan virus. Teknisnya, menurut Ridwan, akan ada pengetatan seluruh moda demi mengefektifkan physical distancing. Alhasil, kapasitas penumpang harus diatur, tidak lagi berdesak-desakan. ‘’Jalanan juga harus lancar agar tidak terjadi penumpukan,” kata Ridwan di Jakarta, kemarin. Calon pemudik, jelas Ridwan, harus memiliki jaminan kesehatan. Masyarakat bisa menunjukkan hasil tes kesehatan kepada petugas. Ia menambahkan, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk siap menerima kedatangan pemudik. Beberapa daerah sempat mengeluarkan kebijakan terkait potensi kehadiran pemudik. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, misalnya, masyarakat diminta menunda mudik. Ada juga seruan untuk melakukan karantina mandiri. Menurut Ridwan, pemerintah pusat memiliki tugas menyinergikan kebijakan daerah. “Kami harus menyiapkan panduan secara jelas agar semua orang tahu. Memastikan sebelum
20 - 29°C
Semarang
24 - 33°C
Yogyakarta
ANTARA | ALOYSIUS JAROT NUGROHO
Protokol Mudik Dimatangkan
KLB COVID-19 DI KABUPATEN KLATEN Seorang warga menggunakan masker saat berada di luar ruangan di Klaten, Jawa Tengah, Kamis (2/4). Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 setelah seorang pasien dinyatakan positif terinfeksi virus tersebut.
SYARAT MUDIK 1
Melakukan tes cepat untuk mendeteksi virus sebelum mudik
2
Memiliki surat keterangan sehat dan bebas virus
3
Memberlakukan jaga jarak sehat di dalam kendaraan
4
Tidak berkumpul saat istirahat
5
Menggunakan masker selama perjalanan
6
Mengisolasi diri saat tiba di kampung halaman USULAN ORGANDA
Perlu tes cepat di terminal dan rest area Perlu sterilisasi kendaraan dan prasarana Petugas kesehatan mengecek suhu penumpang di terminal, pelabuhan, bandara, atau stasiun Penempatan petugas kesehatan di tiap titik kumpul.
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
pulang, (pemudik) melakukan tes,” imbaunya. Kemarin, saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Presiden Joko Widodo minta disiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi penularan COVID-19 dari pemudik. Presiden ingin kebijakan yang dibuat mampu menyentuh seluruh sektor, tak bersifat sektoral. PSBB harus tetap dijadikan rujukan. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mendukung keputusan tetap memperbolehkan mudik. Kurnia khawatir pelarangan bisa memunculkan masalah baru. Saat ini, kata Kurnia, banyak masyarakat mudik lebih awal. Kekhawatiran bakal ada pelarangan mudik menjadi salah satu alasan. Imbasnya, risiko penularan menjadi lebih besar, apalagi di saat bersamaan bus 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
antarkota antarprovinsi (AKAP) dilarang beroperasi. Imbasnya, menurut Kurnia, tumbuh “agen angkutan ilegal.” Namun, ia menyarankan pemerintah tetap menggencarkan tes cepat demi mencegah penularan virus. Beberapa lokasi bisa dijadikan tempat pengecekan, seperti terminal atau rest area. Pemerintah, Kurnia melanjutkan, juga bisa menutup rest area yang berpotensi terjadi penumpukan massa, mengubahnya menjadi tempat tes cepat secara drive-thru. Sekjen Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono berharap pemerintah membuat protokol ketat demi meminimalisasi potensi penyebaran COVID-19. Ia khawatir pemerintah daerah belum siap menerima kehadiran pemudik. O DIAN RISKI ROSMAYANTI | AHMAD REZA S Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG