RABU, 3 JULI 2019 | Nomor 1780 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
CHILE vs PERU
DESTINASI TERHITS SEJAGAT
CINTA UNTUK SANCHEZ
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
ANTARA | MOHAMAD HAMZAH
KPK berupaya mengungkap pihak-pihak berwenang dalam proses penuntutan perkara di PN Jakbar.
TABUR BUNGA UNTUK KORBAN TSUNAMI Personel Polisi Wanita menabur bunga ke laut pada upacara ziarah tabur bunga di lokasi tsunami di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/7). Ziarah tabur bunga dalam rangkaian HUT Ke-73 Bhayangkara oleh Polres Palu ini sebagai bentuk penghormatan, sekaligus mengenang serta mendoakan 11 anggota polisi yang meninggal diterpa bencana gempa dan tsunami saat melaksanakan tugas di tempat tersebut pada 28 September 2018.
PERCEPAT PENYELESAIAN VISA JAMAAH HAJI » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A4
24 - 33°C
LION AIR TAATI ATURAN TARIF » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Yadi Herdianto (Kepala Subseksi Penuntutan Kejati DKI Jakarta) serta Yuniar Sinar Pamungkas (Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Direktorat Pidana Umum Kejati DKI Jakarta) dilepas karena dianggap tidak terbukti terlibat.
Tidak ada kaitan Kejari Jakbar dengan rangkaian kasus, meski secara organisasi memegang kendali atas perkara di PN Jakbar. DOK. KEJAGUNG
JAKARTA (HN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menyelidiki peran Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kajari Jakbar) Bayu Adhinugroho dalam kasus dugaan suap penuntutan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Setidaknya, penyidik komisi antirasuah patut menelusuri andil pihak lain yang berwenang dalam proses penuntutan perkara tersebut. Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar, KPK perlu melebarkan jangkauan penyidikan lewat pemeriksaan pihak-pihak yang mungkin terlibat, termasuk Kajari Jakbar Bayu Adhinugroho, anak dari Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Bisa jadi, petinggi kejaksaan setempat mengetahui, bahkan turut andil dalam persoalan mengingat perkara ditangani PN Jakbar. “Penting bagi KPK mengarah pada pihak-pihak yang mungkin terlibat lewat rangkaian pemeriksaan, termasuk (Kajari Jakbar Bayu Adhinugroho). Ini demi memperkuat alat bukti (menjerat tersangka lain),” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (2/7). Penyuapan dalam proses penuntutan perkara di PN Jakbar ini terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Jumat pekan lalu. Tim penyidik membawa sedikitnya lima orang yakni Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto, pengacara Alvin Suherman, Sendy Perico (pihak yang beperkara), serta dua jaksa Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas. Berdasar pemeriksaan intensif di KPK, penyidik hanya menetapkan tiga tersangka yakni Agus Winoto, pengacara Alvin Suherman, dan Sendy Perico. Sedangkan
MUKRI KAPUSPENKUM KEJAGUNG
Agus Winoto diduga menerima Rp 200 juta dari Alvin dan Sendy agar menurunkan tuntutan seorang terdakwa kasus penipuan senilai Rp 11 miliar. Fickar berpendapat, KPK harus cermat melihat rangkaian kasus karena bukan mustahil ada pejabat kejaksaan lain yang pernah melakukan lobi-lobi terhadap pihak yang beperkara (tersangka). KPK jangan mengesampingkan bukti yang ada di sana. “KPK harus bergerak ke arah sana (Kejari Jakbar). Menurut saya selalu ada kecenderunangan penyalahgunaan wewenang yang berujung korupsi itu dilakukan oleh pimpinan atau staf di bawahnya,” ujar Fickar. Terkait pengembangan perkara, KPK, Senin (1/7) malam, menggeledah kantor pengacara
A5
Denpasar
Alvin Suherman di Jakarta. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, langkah itu guna menyisir alat bukti tambahan. Dari lokasi, tim penyidik menyita beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara dan kini masih dalam proses kajian di komisi antirasuah. “Dokumen ini relevan dengan perkara.” Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah menyatakan bahwa lembaganya tidak menutup kemungkinan memeriksa Kajari Jakbar Bayu Adhinugroho terkait perkara. Penyidik, kata dia, akan menelusuri pihak-pihak yang berwenang dalam proses penuntutan perkara di PN Jakbar. KPK memastikan tidak pandang bulu, menjerat siapa pun pihak yang ditengarai terlibat sepanjang ditemukan alat bukti. “Nanti kami lihat bagaimana peran (Kajari Jakbar),” kata Saut. Dalam proses penyidikan perkara, komisi antirasuah juga sudah mencegah tersangka Sendy, JPU yang menangani perkara di PN Jakbar Arih Wira Suranta, dan seorang pegawai swasta Tjhun The Ming bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan itu dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada 29 Juni 2019 dan berlaku selama enam bulan ke depan. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri mengatakan, tidak ada kaitan antara Kejari Jakarta Barat dengan rangkaian kasus, meski secara organisasi memegang kendali atas perkara di PN Jakbar. Tuntutan perkara itu, ujar Mukri, di bawah naungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. “Mungkin KPK membutuhkan bukti pelengkap berupa administrasi bukan materil yang memang melalui Kejari Jakbar,” kata Mukri dikonfirmasi koran ini. O TEGAR RIZQON ALFIAN | RIDWAN MAULANA
XI JINPING MINTA TRUMP LEBIH FLEKSIBEL » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG