RABU, 4 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1832 Tahun VII
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE E
SPORT
VIRAL HUTAN N DE DJAWATAN N
BOROS DI AWAL
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA NU
ANTARA | ASEP FATHULRAHMAN
Wapres terpilih Ma’ruf Amin berpidato saat pembukaan pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) di Ponpes An-Nawawi Tanara, Serang, Banten, Selasa (3/9). Acara yang diikuti ribuan tokoh muda NU, aktivis Banser dan pemuda Ansor ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan tentang masalahmasalah kebangsaan serta masa depan Indonesia yang maju dalam keberagaman.
Kehadiran UU Pekerja Sosial memberikan payung hukum bagi pekerja sosial lokal maupun asing. JAKARTA (HN) E k s i s t e n s i pekerja sosial di Indonesia memasuki babak baru. Hal ini seiring persetujuan DPR RI atas pengesahan Rancangan UndangUndang (RUU) Pekerja Sosial RI menjadi UU. Menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI Edi Suharto, posisi pekerja sosial akan setara dengan profesi lain seperti guru atau dosen. Oleh karena itu, syarat seseorang untuk menjadi pekerja sosial pun dipastikan lebih ketat. Seorang pekerja sosial wajib memenuhi sejumlah syarat-syarat perekrutan seperti pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, hingga sertifikasi. “Sehingga dengan adanya
sertifikasi ini, maka akan kami bentuk juga badan sertifikasinya,” kata Edi kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (3/9). Dia menjelaskan, Kemensos segera bergerak untuk menindaklanjuti setelah UU Pekerja Sosial diundangkan. Salah satu di antaranya yaitu menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi di perguruan tinggi di Indonesia. Implementasi lebih detail selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pengesahan RUU Pekerja Sosial menjadi UU berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Para anggota DPR yang hadir dalam rapat setuju RUU Pekerja Sosial disahkan menjadi UU. Hal ini setelah Wakil Ketua DPR Utut Adianto menanyakan tentang persetujuan tersebut. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataannya menyambut gembira UU Pekerja Sosial. Menurut Agus,
PERKETAT PENGAWASAN KEPALA DAERAH » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A3
Semarang
24 - 33°C
UU Pekerja Sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Agus mengungkapkan, keberadaan UU itu sekaligus memberikan payung hukum terkait keberadaan pekerja sosial lokal maupun asing yang ada di Indonesia. “Banyak sekali pekerja sosial asing di Indonesia yang belum terpantau, tercatat, dan memiliki izin praktik pekerja sosial,” kata dia. Standar berupa sertifikasi dan uji kompetensi akan berlaku bagi pekerja sosial asing. Kualitas pekerja sosial yang ada di Indonesia diyakini relatif baik. Ketua Panja Komisi VIII tentang UU Pekerja Sosial Ace Hasan Syadzily mengatakan, perekrutan pekerja sosial wajib mengikuti PP yang akan dibuat oleh pemerintah. “(Aturan) itu dirumuskan
IMPOR KOMODITAS PANGAN DIPERKETAT » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
oleh pemerintah yang mengurusi bidang sosial, perguruan tinggi dan organisasi profesi pekerja sosial,” kata dia. Ace mengungkapkan, poinpoin krusial dalam UU Pekerja Sosial yang perlu digarisbawahi. Hal ini antara lain menyangkut pendidikan profesi yang mengatur kompetensi sebelum menjadi pekerja sosial. Sehingga, kata Ace, seseorang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik pekerjaan sosial. “Dengan adanya registrasi dan izin praktik yang mengatur mengenai kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS),” kata dia. Ace menegaskan, urgensi UU Pekerja Sosial untuk menyiapkan sumber daya manusia berlatar belakang pengetahuan, keterampilan teknis dan kerangka nilai yang berkaitan dengan tugas di bidang kesejahteraan sosial.
Praktik pekerjaan sosial yang merupakan cakupan kegiatan praktik pekerjaan sosial dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan Standar praktik pekerjaan sosial berisi standar yang harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan praktik pekerjaan sosial dan standar ini ditentukan oleh Menteri Pendidikan profesi pekerja sosial yang mengatur kompetensi seseorang untuk menjadi pekerja sosial sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan praktik pekerjaan sosial Registrasi dan izin praktik yang mengatur mengenai kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS),pekerja sosial lulusan luar negeri, dan pekerja sosial warga negara asing Hak dan kewajiban pekerja sosial dan organisasi pekerja sosial sebagai wadah aspirasi pekerja sosial Dewan Kerhormatan Kode Etik yang dibentuk oleh organisasi pekerja sosial; Sumber: Panja Komisi VIII DPR RI tentang UU Pekerja Sosial
O RAMADANI W | CHOIRUN IMAN
A5
Denpasar
UU PEKERJA SOSIAL Poin krusial UU Pekerja Sosial antara lain :
BEIJING TETAP DUKUNG LAM » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
A10
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG