SELASA, 6 AGUSTUS 2019 | Nomor 1808 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
WUJUD NYATA BUDAYA PAPUA
AMBISI TIM PROMOSI
» A11
» B17
KONTRAK LISTRIK DENGAN PLN BISA DIGUGAT
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Y a y a s a n Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan hak kompensasi kepada konsumen atas pemadaman serempak di seluruh Jawa dan Bali, Minggu (5/8). Konsumen berhak mendapat nilai kompensasi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 27/2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Penyaluran Listrik oleh PLN. Ketua Umum YLKI Tulus Abadi mengatakan, PLN harus memberikan kompensasi kepada konsumen, bukan hanya berdasar regulasi teknis, tetapi kerugian riil yang dialami konsumen akibat pemadaman kemarin. “Pemadaman listrik apalagi di Jabodetabek, bukan hanya merugikan konsumen residensial tetapi juga sektor pelaku usaha,” kata Tulus kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (5/8). Tulus mengatakan, hal ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta dan bahkan Indonesia. Kalau di Jakarta seperti ini, bagaimana di luar Jakarta, dan atau di luar Pulau Jawa. YLKI menyesalkan pemadaman listrik secara total di Jabodetabek, bahkan sampai Jawa Barat. Hal ini bisa menjadi tengara bahwa infrastruktur pembangkit PLN belum andal. Menurut Tulus, program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit, tetapi juga harus meningkatkan keandalan PLN dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi, dan lain-lain. Bahkan dalam UndangUndang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Pasal 29 dijelaskan, konsumen berhak mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Konsumen juga berhak mendapat kompensasi apabila terjadi pemadaman akibat kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Hal ini sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkominfo Rudiantara mendengarkan penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani di Kantor Pusat PLN di Jakarta, Senin (5/8).
beli tenaga listrik. “Sayangnya cara penghitungan ganti rugi PLN ditetapkan sepihak,” kata Anggota Ombudsman Alvin Lie. Dalam aturan tersebut, pelanggan listrik nonsubsidi berhak mendapat pengurangan biaya listrik hingga 35 persen untuk bulan berikutnya. Pelanggan listrik subsidi berhak mendapat kompensasi 20 persen dari biaya listrik per bulan.
POTENSI KONFLIK POLITIK DIANTISIPASI » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A3
Semarang
JUMLAH PELANGGAN MENURUT SEKTOR TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PELANGGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA
USAHA
UMUM
JUMLAH PELANGGAN
52.661 55.546 58.350 63.314 69.629 76.816
46.219.780 50.116.127 53.309.325 56.605.260 59.243.672 62.543.434
2.218.342 2.418.431 2.626.160 2.894.990 3.239.764 3.579.364
1.304.466 1.406.104 1.499.399 1.604.416 1.729.428 1.868.669
49.795.249 53.996.208 57.493.234 61.167.980 64.282.493 68.068.283
PELANGGAN LISTRIK Rumah Tangga
Wilayah Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Barat Banten Jakarta-Tangerang Jumlah
8.910.045 1.038.569 12.388.399 2.711.966 3.856.239 28.905.218
BERITA TERKAIT DI
Industri
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
Sosial
Gedung Penerangan Kantor Jumlah Jalan Umum Pemerintah
8.619 384.231 246.332 19.534 35.126 9.603.887 675 59.581 28.623 3.069 7.256 1.137.773 14.590 506.173 265.362 15.131 63.956 13.253.611 6.324 152.032 52.711 3.518 6.030 2.932.581 6.266 288.259 40.295 5.569 8.737 4.205.365 36.474 1.390.276 633.323 46.821 121.105 31.132.217 Sumber: Perusahaan Listrik Negara. Data tahun 2017
» A2, A6
AKREDITASI 440 RUMAH SAKIT TERKENDALA » 24 - 33°C
Bisnis
26-35°C
FOTO-FOTO DI
A4
Denpasar
» A7
Namun, dalam surat perjanjian jual beli yang diterima HARIAN NASIONAL, PLN tidak berlaku adil kepada konsumen. Pada ketentuan teknis pasal 2 poin 3 dijelaskan, penyaluran tenaga listrik dilaksanakan terus menerus tanpa terputus, kecuali bencana alam; huru-hara; dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan; pengguna listrik tidak sesuai kesepakatan; dan pihak pertama (PLN) kekurangan penyediaan tenaga listrik. Masih di pasal yang sama poin 4, apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan pada poin 3, pihak kedua (konsumen) tidak berhak menuntut ganti rugi kepada pihak pertama dalam bentuk apa pun. “Begitulah kontrak yang dibuat PLN dan konsumen wajib menandatangani. Tidak punya pilihan,” kata dia. Namun, kata Alvin, konsumen bisa menggugat kontrak tersebut karena dianggap bukan kesepakatan, tapi pemaksaan sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan. “Coba saja gugat surat perjanjiannya,” ujarnya. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, konsumen bisa menuntut PLN atas dasar merugikan. Menurut dia, banyak pasal yang bisa digunakan untuk menuntut PLN melalui gugatan perwakilan kelompok (class action). “Konsumen bisa mencari penyebabnya atau karena sabotase. Ini sangat rawan karena di ibu kota dan sebagian Pulau Jawa dan Bali terkena pemadaman,” kata dia. Dia mengatakan, PLN mengindikasikan penggunaan listrik saat itu di atas beban puncak. Seharusnya, kata dia, PLN punya cadangan sebagai penggantinya agar tidak mati total. “Itu harus diinvestigasi, seperti apa penanganannya,” kata dia. Agus berharap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan sanksi atas pemadaman tersebut. Secara regulasi, apakah ada yang dilanggar PLN atau karena manajemen. O DIAN RISKI ROSMAYANTI
“MILITERISASI” LAUT CHINA SELATAN DIKRITIK » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG
SEORANG PENGUNJUNG MELINTASI RUANG PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL YANG LAYANANNYA TERHENTI SEMENTARA, DI BEKASI, JAWA BARAT, SENIN (5/8) – ANTARA | RISKY ANDRIANTO
DINAMIS DAN MENCERAHKAN