SENIN, 6 APRIL 2020 | Nomor 2006 Tahun VII
Hari ini 16 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
ANTIPANIK KELOLA HASRAT BELANJA
TERPIKAT ICARDI
» A9
» B13
KONSUMSI ELPIJI NONSUBSIDI MELONJAK » A5
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kesiapan Daerah Kunci PSBB JAKARTA (HN) P e n e t a p a n status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) harus melalui sejumlah kriteria. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, ada dua kriteria yang harus dipenuhi daerah. Pertama, jumlah kasus atau jumlah kematian akibat virus corona baru (COVID-19) meningkat dan menyebar signifikan ke beberapa wilayah. Kedua, ada kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Permenkes juga mewajibkan kesiapan daerah terkait ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaring pengaman sosial untuk warga terdampak, juga aspek keamanan. “Ada tim pusat (bentukan Kementerian Kesehatan) yang menilai (syarat PSBB),” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (5/4). Tim yang dibentuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan memberikan pertimbangan. Namun, putusan penetapan PSBB berada di tangan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menurut Yuri, Achmad Yurianto karib disapa, Permenkes Nomor 9 sebagai salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai penularan. Hingga kemarin sore, ada penambahan 181 kasus, sehingga total warga yang dinyatakan positif COVID-19 menjadi 2.273. Sekjen Kemenkes Oscar Jakarta
24 - 31°C
Bandung
ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A
Kementerian Kesehatan masih mengkaji permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penetapan PSBB.
Foto udara memperlihatkan masih adanya aktivitas lalu lintas di salah satu ruas jalan di Jakarta, Minggu (5/4). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penanganan COVID-19.
SITUASI COVID-19 DI INDONESIA
MENGAJUKAN
TERKONFIRMASI
DALAM PERAWATAN
SEMBUH
MENINGGAL
2.273
1.911
164
198
TERKONFIRMASI SEMBUH
TERKONFIRMASI SEMBUH
MENINGGAL
Kalimantan Barat 10 DKI Jakarta 1.124 56 95 Kepulauan Riau 9 Jawa Barat 252 12 28 Sumatera Barat 8 Jawa Timur 188 30 14 Kalimantan Utara 8 Banten 177 7 17 Jawa Tengah 120 14KALIMANTAN 18 NTAN N Nusa Tenggara Barat 7 Sulawesi Tenggara 6 Sulawesi Selatan 83 9 5 Aceh 5 Bali 35 18 2 SUM S UMATERA UM A 1 Sulawesi Tengah 4 DI Yogyakarta SU 34A 3 MALUKU MAL KU Sulawesi Utara 3 Kalimantan Timur 30 1 1 Jambi 2 Papua 26 3 1 SULAWE LAWESI Bengkulu 2 Sumatera Utara 25 0 4 JAWA Belitung 2 RA Sumatera Selatan 16 1 2 BALI BALI L K. Bangka NUSA N TENGGARA GGARA Sulawesi Barat 2 Kalimantan Selatan 16 0 0 Papua Barat 2 Riau 11 1 0 Maluku 1 Lampung 11 0 1 Maluku Utara 1 Kalimantan Tengah 11 4 0
2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
MENINGGAL
2 1 0 0 0 0 1 0 0 PAPUA 0 1 1 0 1 0 0
Sumber: covid19.bnpb.go.id | Update 5 April Pukul 15.40 WIB
Primadi mengatakan, penetapan PSBB akan membuat kebijakan physical distancing tak lagi sekadar imbauan. Ada penegakan hukum lanjutan. Kendati demikian, jelas Oscar, status PSBB
20 - 29°C
Semarang
24 - 33°C
Yogyakarta
tak membuat seluruh aktivitas lumpuh. Peliburan tempat kerja, misalnya, dikecualikan untuk instansi strategis yang memberikan pelayanan kebutuhan 23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
PSBB
DKI JAKARTA STATUS: SEDANG DIKAJI FAKFAK, PAPUA BARAT STATUS: DALAM PERBAIKAN
MENGKAJI PSBB: JAWA TIMUR | JAWA BARAT | SUMATERA BARAT | TANGERANG SELATAN (BANTEN)
pangan, bahan bakar, industri, dan kesehatan. Hingga kemarin, kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena, ada dua daerah yang mengajukan PSBB, yakni Kabupaten Fakfak di Papua Barat dan DKI Jakarta. Namun, baru Jakarta yang memenuhi syarat dan sedang dalam kajian, sementara Fakfak masih harus dilengkapi syaratnya. Dalam Permenkes Nomor 9, penetapan PSBB diputuskan maksimal dua hari setelah pengajuan. Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menyarankan daerah yang masuk zona merah COVID-19, seperti 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur memastikan kesiapan mitigasi bencana demi mencegah potensi penularan. Pemerintah pusat, Alamsyah mengingatkan, juga tak bisa membiarkan daerah bekerja mandiri, terutama setelah penetapan PSBB. Ia menilai perlu disiapkan skema pengawasan dan penanganan yang lebih terukur. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Abdullah Azwar Anas berharap seluruh pemerintah daerah merealokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan, termasuk meningkatkan jaring pengaman sosial. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin mengatakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menginstruksikan daerah untuk mengubah alokasi anggarannya. Instruksi dikeluarkan pada 2 April. Pengubahan ditenggat tujuh hari setelah instruksi diterbitkan. Jika tak dilakukan, Kementerian Keuangan akan merasionalisasi dana transfer APBD. Imbasnya, ada pengurangan nilai APBD. “Secara berjenjang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga akan melakukan pemeriksaan, termasuk Inspektorat Kemendagri,” kata dia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan, kepolisian siap mengamankan dan mencegah potensi kriminalitas selama PSBB. Teknisnya, Polri berkoordinasi dengan pemerintah daerah, juga pihak terkait lain. Ada rencana memasang kamera pengawas di sejumlah lokasi rawan. O UMMAMAH N ULJANNAH | AINI TARTINIA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG