Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 6 FEBRUARI 2020 | Nomor 1956 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

ATH BILBAO vs BARCELONA

MENUA BAHAGIA

TANTANGAN “BLAUGRANA”

» A11

» B17

A

PERKEMBANGAN TERKINI DAMPAK VIRUS CORONA » A3, A4, A5, A6, A7, A10

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PRESIDEN SINGAPURA DI KERATON YOGYAKARTA

mulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terkait “Negara Islam (IS)” terus menuai polemik. Presiden Joko Widodo menyatakan, rencana tersebut masih terus dimatangkan dan segera dibawa ke rapat terbatas (ratas). Namun, secara pribadi, Joko Widodo tak ingin WNI terduga teroris dipulangkan. “Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Namun, masih belum ratas. Semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi plus dan minusnya. Semua dihitung secara detail,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2). Pemerintah telah menyiapkan dua opsi untuk menangani 600 WNI yang diduga terkait IS. Opsi pertama dengan dipulangkan. Opsi kedua sebaliknya, tidak dipulangkan. Namun, opsi mana yang akan diambil belum final. Menurut Presiden, sejumlah kementerian dan lembaga terkait masih menghitung plus dan minus dari rencana memulangkan WNI yang diduga mantan IS dari Timur Tengah. “Masih proses pembahasan, nanti kami akan putuskan kalau sudah dirataskan,” kata Presiden. Serupa Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara pribadi tidak setuju 600 WNI terduga IS dipulangkan. “Secara hukum paspor mereka bisa saja sudah dicabut, apalagi pergi secara ilegal. Tidak diketahui juga mereka punya paspor asli atau tidak,” ujar Mahfud. Sesuai aturan perundangundangan, jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie, WNI yang ikut berperang atau menjadi tentara untuk negara lain telah memenuhi syarat untuk dicabut kewarganegaraannya. Untuk memberikan efek jera, menurut Jimly, pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia. “Kalau tidak (dicabut), tidak ada efek jera,” imbaunya.

ANTARA | ANDREAS FITRI ATMOKO

JAKARTA (HN) Rencana me-

Presiden Singapura Halimah Yacob (ketiga kanan) bersama suaminya Mohammed Abdullah Alhabshee (keempat kanan), didampingi Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (kanan) menyaksikan pertunjukan Beksan Lawung Ageng di Keraton Yogyakarta, Rabu (5/2). Kehadiran Halimah Yacob di Keraton Yogyakarta merupakan rangkaian kunjungan kenegaraannya di Indonesia.

Kalkulasi Plus-Minus Pemulangan Eks IS Sanksi pencabutan kewarganegaraan diyakini bisa memberikan efek jera. Di sisi lain, kata Jimly, pemerintah tidak bisa membiarkan WNI yang pernah menjadi anggota IS kembali ke Indonesia. “Dalam UUD 1945, negara harus menjamin hak konstitusi warganya, juga tidak bisa membiarkan warganya stateless,” katanya. Pengamat terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, pemerintah harus memverifikasi secara akurat jumlah WNI yang berada di Timur Tengah, terutama Suriah. Identifikasi juga terkait jum-

PARTAI DEMOKRAT MAKIN PANAS » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A2 Semarang

lah anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Peran mereka selama berada di Timur Tengah juga harus dipastikan. Namun, Harits tak sepakat dengan wacana pelabelan mantan teroris. “Pemberian label kepada WNI bekas kombatan IS justru berWNI TERLIBAT IS DI SURIAH

Laki-laki

387

Perempuan

113

Anak-anak

100

Sumber: The Soufan Center | Catatan 2017

JALUR BUSWAY PERLU KAMERA PENGAWAS » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

bahaya karena memberikan tekanan. Proses reintegrasi harus berjalan seutuhnya, sehingga mereka bisa bergaul sebagaimana warga negara pada umumnya,” kata Harits. Pengamat intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan, pemerintah harus memastikan motif keberadaan WNI di Timur Tengah, terutama perempuan dan anak-anak. Pada 2017, dalam catatan lembaga riset The Soufan Center, terdapat 600 WNI bergabung

A8

Denpasar

dengan IS di Suriah, terdiri atas 113 perempuan, 100 anak-anak, dan 387 laki-laki. Stanislaus menilai para WNI yang terlibat IS tidak perlu dipulangkan. Pemulangan sekadar menyasar korban yang dipaksa bergabung. Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, WNI yang menjadi kombatan IS harus diproses secara hukum. “Yang tidak terbukti melanggar, dapat dikembalikan ke wilayah asal,” kata dia. O AHMAD REZA S | ESTI TRI PUSPARINI | ANTARA

PENGUNGSI LEBAK KRISIS BAHAN PANGAN » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A9 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu