KAMIS, 6 FEBRUARI 2020 | Nomor 1956 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
ATH BILBAO vs BARCELONA
MENUA BAHAGIA
TANTANGAN “BLAUGRANA”
» A11
» B17
A
PERKEMBANGAN TERKINI DAMPAK VIRUS CORONA » A3, A4, A5, A6, A7, A10
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PRESIDEN SINGAPURA DI KERATON YOGYAKARTA
mulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terkait “Negara Islam (IS)” terus menuai polemik. Presiden Joko Widodo menyatakan, rencana tersebut masih terus dimatangkan dan segera dibawa ke rapat terbatas (ratas). Namun, secara pribadi, Joko Widodo tak ingin WNI terduga teroris dipulangkan. “Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Namun, masih belum ratas. Semuanya harus lewat perhitungan, kalkulasi plus dan minusnya. Semua dihitung secara detail,” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2). Pemerintah telah menyiapkan dua opsi untuk menangani 600 WNI yang diduga terkait IS. Opsi pertama dengan dipulangkan. Opsi kedua sebaliknya, tidak dipulangkan. Namun, opsi mana yang akan diambil belum final. Menurut Presiden, sejumlah kementerian dan lembaga terkait masih menghitung plus dan minus dari rencana memulangkan WNI yang diduga mantan IS dari Timur Tengah. “Masih proses pembahasan, nanti kami akan putuskan kalau sudah dirataskan,” kata Presiden. Serupa Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD secara pribadi tidak setuju 600 WNI terduga IS dipulangkan. “Secara hukum paspor mereka bisa saja sudah dicabut, apalagi pergi secara ilegal. Tidak diketahui juga mereka punya paspor asli atau tidak,” ujar Mahfud. Sesuai aturan perundangundangan, jelas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie, WNI yang ikut berperang atau menjadi tentara untuk negara lain telah memenuhi syarat untuk dicabut kewarganegaraannya. Untuk memberikan efek jera, menurut Jimly, pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia. “Kalau tidak (dicabut), tidak ada efek jera,” imbaunya.
ANTARA | ANDREAS FITRI ATMOKO
JAKARTA (HN) Rencana me-
Presiden Singapura Halimah Yacob (ketiga kanan) bersama suaminya Mohammed Abdullah Alhabshee (keempat kanan), didampingi Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X (kanan) menyaksikan pertunjukan Beksan Lawung Ageng di Keraton Yogyakarta, Rabu (5/2). Kehadiran Halimah Yacob di Keraton Yogyakarta merupakan rangkaian kunjungan kenegaraannya di Indonesia.
Kalkulasi Plus-Minus Pemulangan Eks IS Sanksi pencabutan kewarganegaraan diyakini bisa memberikan efek jera. Di sisi lain, kata Jimly, pemerintah tidak bisa membiarkan WNI yang pernah menjadi anggota IS kembali ke Indonesia. “Dalam UUD 1945, negara harus menjamin hak konstitusi warganya, juga tidak bisa membiarkan warganya stateless,” katanya. Pengamat terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, pemerintah harus memverifikasi secara akurat jumlah WNI yang berada di Timur Tengah, terutama Suriah. Identifikasi juga terkait jum-
PARTAI DEMOKRAT MAKIN PANAS » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A2 Semarang
lah anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Peran mereka selama berada di Timur Tengah juga harus dipastikan. Namun, Harits tak sepakat dengan wacana pelabelan mantan teroris. “Pemberian label kepada WNI bekas kombatan IS justru berWNI TERLIBAT IS DI SURIAH
Laki-laki
387
Perempuan
113
Anak-anak
100
Sumber: The Soufan Center | Catatan 2017
JALUR BUSWAY PERLU KAMERA PENGAWAS » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
bahaya karena memberikan tekanan. Proses reintegrasi harus berjalan seutuhnya, sehingga mereka bisa bergaul sebagaimana warga negara pada umumnya,” kata Harits. Pengamat intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan, pemerintah harus memastikan motif keberadaan WNI di Timur Tengah, terutama perempuan dan anak-anak. Pada 2017, dalam catatan lembaga riset The Soufan Center, terdapat 600 WNI bergabung
A8
Denpasar
dengan IS di Suriah, terdiri atas 113 perempuan, 100 anak-anak, dan 387 laki-laki. Stanislaus menilai para WNI yang terlibat IS tidak perlu dipulangkan. Pemulangan sekadar menyasar korban yang dipaksa bergabung. Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, WNI yang menjadi kombatan IS harus diproses secara hukum. “Yang tidak terbukti melanggar, dapat dikembalikan ke wilayah asal,” kata dia. O AHMAD REZA S | ESTI TRI PUSPARINI | ANTARA
PENGUNGSI LEBAK KRISIS BAHAN PANGAN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A9 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG