JUMAT, 6 MARET 2020 | Nomor 1981 Tahun VII
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
BARCELONA vs SOCIEDAD
DUNIA KECIL DI UJUNG JARI
“BLAUGRANA” RETAK
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
MPR INGIN RUU DICABUT » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
Pusat Krisis Dimatangkan Pemerintah melarang masuk ke Indonesia pendatang yang sebelumnya tinggal minimal 14 hari di beberapa kota di Iran, Korea Selatan, dan Italia.
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
JAKARTA (HN) P e n a n ga n a n virus corona baru (COVID-19) di Indonesia akan semakin terpadu. Pemerintah terus mematangkan rencana pembentukan pusat krisis. Nantinya, pusat krisis berada di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Deputi Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan, detail pembentukan pusat krisis segera dibahas. Namun, Agus belum menjelaskan kepastian waktunya. “(Pusat krisis) akan dibahas secepatnya,” kata Agus kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Kamis (5/3). Jika pusat krisis terbentuk, menurut Agus, fungsi yang dijalankan tidak akan tumpangtindih dengan pusat krisis bentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), termasuk yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah. Pembentukan pusat krisis di daerah, Agus menyatakan, bukan instruksi pemerintah pusat. Hal tersebut berdasar inisiatif pemerintah daerah. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih menilai pusat krisis daerah tetap diperlukan karena bisa membantu pemerintah mempercepat penanganan virus. “Dengan keluasan wilayah, jika semuanya diserahkan ke pusat, akan terlambat. Penanganan seperti ini tidak mungkin ditangani satu pihak,” kata Daeng. Untuk mencegah tumpangtindih, Daeng mengingatkan agar pembentukan pusat krisis didasari pedoman baku. Tujuannya demi tindakan yang dilakukan memiliki mutu yang sama antara pusat dan daerah. “Kalau (penanganannya) beda-beda, jadi tumpang-tindih. Jika standar pedoman regulasinya satu, ditentukan pusat, daerah tinggal menjalankan, tidak ada masalah,” ujar Daeng. Terkait upaya pencegahan, PB IDI menyarankan pemerintah
Foto udara memperlihatkan WNI yang menjadi ABK Diamond Princess tiba di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (5/3). Sebanyak 68 WNI akan menjalani observasi terkait penanganan virus corona baru. » Berita Terkait di Halaman A5, A6, A7, A9, A10
memperluas sasaran pengawasan. Jika pengecekan suhu badan hanya kepada pendatang dari negara endemi virus, kini harus menyasar siapa pun yang datang dari luar negeri. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, terjadi perubahan gejala terkait perkembangan virus. Untuk suhu tubuh, misalnya, tak lagi tinggi. Batuk pun tak terlalu terlihat. Kondisi ini membuat pendeteksian menjadi lebih sulit. “Orang dengan positif virus, tapi gejalanya ringan, batuk tidak kelihatan, suhu tubuh tidak tinggi. Bahkan dalam beberapa laporan ada yang asimptomatik (tanpa gejala),” kata Yurianto. Kondisi tersebut, jelasnya,
A2
20 - 29°C
DALAM JERAT VIRUS CORONA TOTAL KASUS
95.748 3.286 53.423
KORBAN MENINGGAL SEMBUH
NEGARA DENGAN KASUS TERTINGGI
CHINA
KOREA SELATAN
6.088
3.089
ITALIA
JEPANG
JERMAN
80.411
2.922
311
IRAN
285
Sumber: Johns Hopkins CSSE | Update 5 Maret Pukul 20.30 WIB
SISTEM INTEGRASI DATA MENDESAK » Semarang
24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
terjadi karena virus yang berada dalam tubuh tidak sempat reproduksi, pemicu demam atau merangsang batuk. Hal itu disebabkan dua hal. Pertama, kuatnya daya tahan tubuh yang terjangkit. Kedua, virus yang menyebabkan corona melemah. Demi mencegah kasus positif corona di Indonesia bertambah, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mulai melarang pendatang. Ada tiga negara yang disasar, yakni Iran, Italia, dan Korea Selatan. Namun, aturan yang berlaku mulai 8 Maret ini hanya membagi menjadi beberapa daerah dari ketiga negara. Untuk Iran, pelarangannya menyentuh Teheran, Qom, dan Gilan. Italia, ada lima wilayah, yakni Lombardi, Veneto, Emilia
A3 Denpasar
Romagna, Marche, dan Piedmont. Di Korea Selatan, yaitu Kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk-do. “Yang dilarang masuk bukan warga negara asing dari tiga negara tersebut, tetapi siapa pun yang selama 14 hari terakhir datang dari tiga wilayah di negara itu. Jadi tanpa melihat warga negaranya,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bagi pendatang dari luar wilayah yang dilarang, menurut Retno, diwajibkan membawa surat keterangan sehat, dikeluarkan otoritas kesehatan di masingmasing negara. “Kebijakan ini bersifat sementara, akan dievaluasi sesuai perkembangan,” jelas Menlu. O UMMAMAH N ULJANNAH | DEVY LUBIS
ASA PEMAIN ASING JADI TELADAN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A4 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG