Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 6 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1834 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

JERMAN vs BELANDA

JEJAK SEJARAH DARI TEPIAN

SENGIT DI HAMBURG

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN Implementasi sistem secara menyeluruh membutuhkan dukungan Perpres.

DUKUNG PENUH “MERAH PUTIH” Suporter memberikan dukungan bagi Timnas Indonesia dalam laga perdana Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9). Timnas Indonesia tumbang dengan skor 2-3. >> Berita di Halaman B24

ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A

JAKARTA (HN) P e r a t u r a n Presiden (Perpres) tentang sistem zonasi pendidikan dinilai mendesak diterbitkan. Urgensi penerbitan Perpres ini menyangkut upaya mengatasi permasalahan yang mengemuka dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui implementasi sistem zonasi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. “Seperti zonasi guru atau tenaga pengajar, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sekolah, integrasi pendidikan formal dan nonformal, serta sharing resource,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti dalam rapat kerja nasional membahas masalah PPDB di Jakarta, Kamis (5/9). Dia menjelaskan, pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi akan pincang jika tidak dibarengi dengan aspek terkait lain. Menurut Retno, pelaksanaan PPDB juga belum bisa dilepaskan dari praktik kecurangan seperti jualbeli kursi peserta didik. KPAI menemukan, praktik jual-beli kursi terjadi di 33 kabupaten/kota yang ada di 10 provinsi. Mayoritas kasus terjadi di Provinsi Banten. “Kecurangan ini karena tidak ada pemerataan sekolah di berbagai daerah,” kata Retno. Sebagaimana termaktub dalam Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang PPDB 2019, peserta didik harus menempuh pendidikan di sekolah yang terdekat dengan domisili masingmasing. Sebagai alternatif ada pilihan tiga sekolah. Bukan melalui nilai ujian nasional. Namun, kata Retno mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak sekolah yang mensyaratkan nilai ujian sebagai syarat zonasi. Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dian Wahyuni, ter-

Peraturan Presiden (Perpres) membantu mengintegrasikan kementerian/lembaga dalam mendukung zonasi pendidikan. Ada 7 kementerian/lembaga yang perlu dilibatkan:

1. Kementerian Dalam Negeri: Mengkoordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan 2. Kementerian Agama: Memastikan satuan pendidikan formal dan nonformal yang berada dibawah kewenangannya diikutkan dalam zonasi pendidikan 3. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi : Menyinkronkan lembaga pendidikan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan guru nasional 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Membangun infrastruktur pendidikan berbasis zonasi 5. Kementerian Keuangan: Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan zonasi pendidikan 6. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Menyusun perencanaan tata ruang wilayah terkait bidang pendidikan sesuai zonasi pendidikan 7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi: Pengendalian formasi guru Sumber: KPAI

dapat perbedaan antara zonasi pendidikan dan sistem zonasi PPDB. Zonasi pendidikan berupaya untuk memotret pemerata-

an keseimbangan antara peserta didik, guru, dan infrastruktur di semua daerah. “Selama ini guru-guru dengan

ZONASI PENDIDIKAN 1. Penetapan zonasi pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru 2. Meluas ke aspek pemenuhan jumlah sekolah dan pemerataan infrastuktur sekolah 3. Penataan dan pemerataan guru ke berbagai wilayah melalui sistem rotasi zonasi 4. Sharing resource 5. Integrasi pendidikan formal dan nonformal PERPRES ZONASI PENDIDIKAN

PEMBUNGKAMAN KPK TERKONSOLIDASI » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A3

Semarang

LION AIR GROUP BUKA 43 RUTE BARU » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

kualitas mumpuni hanya berpusat di kota, maka sistem rotasi nantinya juga akan diterapkan,” kata dia. Sistem rotasi bisa dilakukan melalui proses zonasi. Tujuannya agar pemerataan guru bisa terlihat. Dian menyatakan, selama lima hingga enam tahun ke depan, ada 433 ribu guru yang pensiun. Sementara jumlah guru honorer (belum PNS) saat ini sekitar 700 ribu. “Selama lima tahun ke depan kalau bisa tidak ada lagi guru honorer,” kata dia. Untuk memastikan pemerataan guru-guru di daerah, Dian menambahkan, Kemendikbud akan menggandeng Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sementara menyoal ketimpangan pem-

A5

Denpasar

bangunan infrastruktur sekolah di berbagai daerah, akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Kami juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,” kata dia. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Ratiyono menyatakan, pihaknya telah melakukan program integrasi antara sekolah negeri dan swasta melalui program Sekolah Kolaborasi Jakarta. “ “Salah satu programnya yaitu pemanfaatan sarana pendidikan bersama antara sekolah negeri dan swasta terdekat. Dengan begitu akan terjadi keseimbangan dalam pendidikan,” kata dia. Terpisah, Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji sepakat jika guru harus dirotasi ke berbagai wilayah sehingga tidak hanya menetap di satu sekolah. “Jadi mereka harus keluar dari zona nyaman agar bisa berkembang.” O RAMADANI W

CARRIE LAM USULKAN DIALOG » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.