SENIN, 8 JULI 2019 | Nomor 1784 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
ARGENTINA 2-1 CILE
JEJAK PERADABAN BABILONIA
HURU-HARA MESSI
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Polri JAKARTA (HN) Mabes berupaya menangkal penyebaran berita bohong (hoaks), baik di darat maupun media sosial (medsos), meski kontestasi Pemilu 2019 telah usai. Korps Bhayangkara bakal memberi sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti sengaja menyebar hoaks atau ujaran kebencian karena berpotensi menyulut konflik di kalangan elite politik maupun masyarakat akar rumput. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk putusan, menolak seluruh gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan pemohon Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, seruan rekonsiliasi bergema. Pihak pememang, Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Joko WidodoMa’ruf Amin, sepakat bersatu untuk Indonesia. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo tak menampik, gejolak di kalangan akar rumput masih memungkinkan terjadi, kendati para elite politik sepakat menghormati putusan MK dan menempuh rekonsiliasi. Guna menangkal berbagai kemungkinan yang muncul, polisi terus mengawasi riak-riak politik pendukung dua kubu lewat narasi negatif, terutama di jejaring medsos. “Polri terus mengawasi kemungkinan penyebaran hoaks, terutama di medsos. Kami berharap semua pihak tidak membuat suasana kembali gaduh,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (7/7). Menurut Dedi, pencegahan terhadap ujaran kebencian sebenarnya tanggung jawab semua pihak karena penyebaran hoaks kerap dilandasi atas ketidaksukaan pada kelompok tertentu.
Mayarakat, kata dia, harus memiliki kesadaran tinggi agar tidak sembarang melakukan tindakan, termasuk tidak begitu saja mempercayai kabar (info) yang beredar sebelum mengetahui sumber kebenarannya. “Kami ingatkan, menyebar hoaks ada konsekuensi hukumnya,” ujar Dedi. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing senada. Dia meyakini, masih ada pihak yang merasa belum puas dan tenang dengan hasil pemilu yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Bukan mustahil, penyebaran narasi politik berbentuk hoaks masih terjadi. Namun, jika itu disebar oleh kalangan masyarakat akar rumput, tidak perlu dikhawatirkan. “Penyebaran hoaks oleh masyarakat akar rumput tidak perlu dicemaskan karena dampaknya tidak berpengaruh, mengingat hasil pemilu sudah keluar. Kalau pun ada gejolak (tidak puas dengan hasil) bisa ditertawakan dan pastinya menimbulkan pertanyaan besar bagi publik,” kata Emrus. Menurut Emrus, agenda politik yang perlu ditempuh saat ini yakni bersatu untuk kemajuan Bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Setidaknya, hasil pesta demokrasi (Pilpres 2019) harus disikapi dengan kedewasaan elite politik. Mereka patut memberikan pengertian dan pernyataan sejuk kepada seluruh relawan pendukung setelah semua proses pemilu usai. “Artinya harus bicara sesuai porsi.” “Elite politik dan masyarakat akar rumput harus bersilaturahmi kebangsaan. Mari berkumpul lagi. Yang berlalu biarkan menjadi cerita dan fokus membangun bangsa ini ke depan,” ujarnya.
CEGAH DEHIDRASI IMBAS CUACA PANAS IBADAH HAJI » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A4
24 - 33°C
ANTARA | BUDI CANDRA SETYA
Gejolak di kalangan akar rumput masih memungkinkan terjadi, meski para elite serukan rekonsiliasi.
PERINGATAN GELOMBANG TINGGI Perahu nelayan menerjang ombak saat berangkat melaut di Pantai Grajagan, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (7/7). Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis pengumuman prakiraan cuaca gelombang tinggi terjadi di Laut selatan Jawa yang mencapai lebih dari tiga meter, nelayan di daerah ini tetap melaut.
PENANGANAN HOAKS 1. Sepanjang 2018: 52 kasus Penyelesaian: 18 kasus 2. Januari-Juni 2019: 51 kasus Penyelesaian: 32 kasus PATROL SIBER PENANGKAL HOAKS Kepolisian berkomitmen meningkatkan patrol siber memantau grup-grup WhatsApp. Berikut beberapa hal yang terindikasi menyebarkan kabar bohong (hoaks): MEKANISME: Pihak kepolisian menunggu pengaduan masyarakat terkait narasi hoaks yang beredar di grup-grup WhatsApp pelapor. Polisi bersama Kementerian Kominfo akan memeriksa pengadu secara mendalam. Menyita barang bukti (smartphone) pengadu.
Menelisik alur komunikasi hoaks yang beredar di smartphone pengadu. Barang bukti itu akan diteliti laboratorium forensik Polri. Jika kepolisian mendeteksi adanya penyebaran hoaks secara masif melalui bukti-bukti kuat, baru kemudian perwakilannya masuk ke grup WhatsApp untuk memantau. Penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan polisi, jika memang terbukti ada pelaku penyebar hoaks atau tindak kriminal di grup WhatsAp itu. Sumber: Berbagai Sumber | Antara
Pascakerusuhan Jakarta 22 Mei lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membatasi penggunaan medsos demi menangkal penyebaran hoaks yang berpotensi memperkeruh persoalan. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo Slamet Santoso, pembatasan itu guna mencegah perpecahan antarbangsa. “Itu (pembatasan penggunaan medos) dilakukan karena bersifat situasional dan dianggap bisa memecah belah masyarakat ser-
LION AIR LAYANI JAMAAH HAJI DARI TIGA BENUA » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A5
26-35°C
ta mengganggu keutuhan NKRI,” kata Slamet. Kemenkominfo, kata dia, telah melakukan beragam hal demi meminimalisasi penyebaran hoaks, terutama di medsos. Salah satu kebijakan kementerian yang dipimpin Menteri Rudi Antara itu menggandeng 100 komunitas, baik lembaga maupun pegiat literasi digital yang tergabung dalam Siberkreasi. Lewat kerja sama itu, masyarakat terus diedukasi terkait penggunaan internet. “Seluruh lapisan masyarakat kami beri sosialisasi terkait penggunaan internet dengan bijak, kreatif, dan produktif. Kami juga bekerja sama dengan beberapa sekolah tingkat SD-SMA/SMK, memberikan materi literasi digital kepada guru untuk disampaikan kepada murid,” ujarnya. O TEGAR RIZQON ALFIAN | RIDSHA VIMANDA NASUTION
IRAN TAK SEKADAR MENGGERTAK » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG