SENIN, 9 DESEMBER 2019 | Nomor 1913 Tahun VII
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
WEST HAM vs ARSENAL
CEMAL-CEMIL GENERASI URBAN
PELIK DI LONDON UTARA
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Supervisi Masih Kurang
JAKARTA (HN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bekerja sendiri dalam memberantas korupsi. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan harus terlibat penuh dalam menangani tindak pidana korupsi. Perlu terus dibangun kesamaan persepsi antarpara penegak hukum. Kesamaan diperlukan agar KPK dapat menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi sebagaimana telah diamanatkan undang-undang. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui, supervisi antarlembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi masih kurang dalam segi tindakan. Ini berdampak pada lamanya penyelesaian kasus. Saut menuturkan, dalam undang-undang tergambar untuk memiliki visi yang sama dari sisi konsepsi pemberantasan korupsi. Namun, ketika masuk ke ranah sektoral, beberapa pihak instansi terkait kerap memiliki persepsi berbeda. Saut mencontohkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, kerap dianggap tak maksimal dalam mengurangi angka rasuah di Indonesia. “KPK selalu diremehkan karena hanya OTT korupsi sektor kecil. Padahal itu (rasuah) dimulai dari yang terkecil. Sekali lagi, perlu menyamakan visi dalam penindakan pemberantasan korupsi,” kata dia di Jakarta, Minggu (8/12). Kelemahan lain, menurut dia, dari segi pencegahan yang berhubungan dengan pembangunan sistem. Saut menjelaskan, masing-masing kementerian sudah membuat sistem sendiri. Saut justru menyayangkan jika komando itu tak keluar dari satu pintu. “Kalau misalnya presiden mau streamline itu tentukan satu. Saya pikir itu akan lebih bagus karena memang yang dibuat
ANTARA | MAULANA SURYA
OTT kerap dianggap tak maksimal dalam mengurangi angka rasuah di Indonesia.
Pengunjung membubuhkan cap tanda tangan untuk kampanye antikorupsi di lokasi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/12). Aksi dilakukan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12) hari ini.
pemerintah beda-beda dan itu komando ada di eksekutif,” tutur Saut. Koordinator bidang Hukum dan Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai, selama ini KPK telah melakukan penguatan fungsi Kejaksaan dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi melalui tiga hal. Pertama, melakukan fasilitasi ahli dalam penyidikan dan penuntutan Tipikor. Kedua, melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait seperti BPK, MA, BPKP, PPATK, LPSK, dan LKPP. Ketiga, menggelar rapat koordinasi atau gelar perkara dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Tama menuturkan, meskipun sudah melakukan koordinasi, KPK kerap dihadapkan sejumlah
AWASI BIRO UMRAH SECARA KONSISTEN » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A3
Semarang
Perlu sinergi dari lembaga penegakan hukum lain karena konsep pemberantasan korupsi di Indonesia tidak tunggal. TAMA S LANGKUN KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI ICW
kendala. Dalam melakukan supervisi dengan Kepolisian dan Kejaksaan di antaranya, tidak ada sinergi antarinstansi terkait. Menurut dia, perlu sinergi dari lembaga penegakan hukum lain karena konsep pemberantasan korupsi di Indonesia tidak tunggal. “Ada koordinasi dan monitoring yang dilakukan
LION AIR TAWARKAN PEMESANAN HIDANGAN » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A5 Denpasar
KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” ucap Tama. Senada dengan Tama, Divisi Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulvino Guevarrato mengatakan, perlunya peningkatan eskalasi sinergi KPK dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Menurut Gulvino, Kejaksaan melalui Jaksa Agung yang menjalankan tugas utama melalui penuntutan dengan asas dominus litis-nya membuat kerja pemberantasan rasuah tak hanya seolah domain KPK. “KPK sangat terbatas ruangnya, hanya di level pusat. Berbeda dengan Kejaksaan secara locus sampai ke cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) atau daerahdaerah terpencil,” tutur dia. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburrokhman
menilai, KPK sebagai lembaga dengan anggaran besar jangan hanya terpaku pada kasus-kasus kecil yang pada dasarnya bisa diambil alih oleh Kepolisian dan Kejaksaan. “Bedakan. Bukan tak boleh (OTT), tetapi lebih dulu laksanakan fungsi koordinasi dan supervisi,” ujarnya. Karena itu, lanjut Habiburrokhman, dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, DPR RI justru memperkuat fungsi pencegahan rasuah. KPK yang baru nantinya diharapkan mampu memerankan fungsi sebagai koordinator dalam strategi nasional pemberantasan korupsi. “Bisa saja dikaitkan dengan strategi nasional pemberantasan korupsi itu. KPK kan koordinator, di situ dituntut,” kata dia. O AINI TARTINIA
“KESEMPATAN TERAKHIR” UNTUK PENGUASA HONG KONG » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG