Harian Nasional

Page 1

SENIN, 9 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1836 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORT

WARNA BARU KAWAH PUTIH

FONDASI UNTUK SRIKANDI

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

JAKARTA (HN) Dukungan me­ nyelamatkan Komisi Pemberan­ tasan Korupsi (KPK) dari upaya pelemahan yang digulirkan De­ wan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lewat revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK terus mengalir. ­Publik mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas, tidak me­ nyetujui inisiatif parlemen meng­ ubah sejumlah poin dalam re­ gulasi itu, terutama yang me­ lumpuhkan kewenangan KPK. Bentuk pelemahan t­erhadap KPK tampak nyata menyusul se­ jumlah poin yang disepakati DPR ­ ntaranya men­ untuk diubah, di a yangkut kewenangan penyadap­ an (dipersulit dan dibatasi), pem­ bentukan dewan pengawas di­ pilih DPR, dan pengaturan ke­ wenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian pe­ nyidikan (SP3). Ini bergulir se­ iring proses seleksi capim KPK jelang uji kelayakan. Sebanyak 10 capim KPK yang diserahkan presiden ke DPR ditengarai bermasalah. Publik pun meminta parlemen tak me­ loloskan kandidat yang punya catatan kelam di masa lalu. Na­ mun, harapan itu cenderung su­ lit terwujud ketika DPR justru ngotot ingin merevisi UU KPK. Rangkaian ini dinilai bernuansa kepentingan politis karena ma­ yoritas anggota DPR takut di­ tangkap komisi antirasuah. Negara Pakar Hukum Tata ­ Universitas Andalas Padang Feri Amsari mendesak presiden mendengarkan aspirasi r­akyat terkait penolakan capim KPK bermasalah, termasuk revisi UU KPK. Apalagi pembahasan hing­ ga persetujuan antarfraksi di DPR tertutup, tanpa melibatkan KPK secara langsung, termasuk ­rakyat. Sejauh ini publik masih mengakui KPK terdepan berantas korupsi, ketimbang polisi dan ke­

jaksaan. “Kekuatan partai di DPR yang menguasai berbagai titik men­ jadi semacam drama s­empurna untuk mematikan KPK suatu ­ ­ anti. Presiden harus tegas saat n menentu­kan sikap di depan kha­ layak, menolak revisi UU KPK atau baliknya (mendukung DPR),” se­ kata­nya di Jakarta, ­Minggu (8/9). Menurut Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, me­ nolak revisi UU KPK momentum bagi pemerintah menyelamatkan ­residen, KPK dari ancaman. P kata dia, harus menyuarakan lantang di depan publik, tidak menyepakati perubahan poin terkait kewenangan KPK, salah satunya soal aturan penyadapan berlaku tiga bulan serta harus ­ ewan Pengawas. seizin D “Hingga hari ini (kemarin) kami belum melihat itu (ke­ tegasan presiden). Kini bolanya ada di presiden dan saya yakin beliau punya empati,” ujar Rasa­ mala. Ketua Umum Yayasan Lem­ baga Bantuan Hukum I­ndonesia (YLBHI) Asfinawati mempertanya­ kan urgensi revisi UU KPK, ter­ utama terkait poin yang dinilai justru melemahkan komisi anti­ rasuah, bukan menguatkan. Pa­ dahal, KPK dinilai publik sebagai lembaga yang all out melaksana­ kan undang-undang dan cen­ derung tajam dalam penindakan kasus korupsi lewat giat operasi tangkap tangan (OTT). “Banyak yang kami khawatir­ kan dalam poin perubahan UU KPK, salah satunya terkait pem­ batasan penyelidikan dan pe­ nyidikan kasus dalam jangan satu tahun. Ini bisa jadi bume­ rang ketika ada pihak yang dis­ idik, tapi harus dilepas karena pengusutan belum setahun. Bisa jadi, mereka menuntut balik ne­

DPR ABAIKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN » Jakarta 24 - 31°C

Bandung 20 - 29°C

A3

Semarang 24 - 33°C

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Joko Widodo harus menolak revisi UU KPK inisiatif DPR yang melumpuhkan komisi antirasuah.

Pegawai KPK membawa poster saat aksi pada hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9). Aksi ini sebagai bentuk penolakan atas revisi UU KPK inisiatif DPR RI yang dianggap melemahkan kewenangan komisi antirasuah itu.

KPK 4 POIN PELEMAHAN

Pengungkapan kasus Novel Baswedan cenderung tidak serius. Beberapa nama capim KPK ditengarai bermasalah.

Revisi UU KPK bermotif membunuh KPK dari banyak sisi. Rancangan KUHP terburu-buru. Sumber: KPK

gara karena merasa dirugikan dan dituduh,” kata Asfinawati. Koordinator Indonesia Cor­ ruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berpendapat, ­revisi UU KPK perlu dikritisi seluruh LION AIR BUKA 4 RUTE BARU »

Yogyakarta

23-32°C

pihak karena syarat kepenting­an yang bertujuan melumpuhkan kewenangan komisi ­anti­rasuah. Proses seleksi capim KPK juga dinilai bermasalah karena pan­ sel dan presiden cenderung tidak ­ ublik menghiraukan masukan p terkait rekam jejak kandidat hingga diserahkan ke DPR. “Kini harapan hanya ada di DPR, tapi sulit karena kepenting­ an politik begitu besar,” ujar Kurnia. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil me­ mastikan, komisinya akan meng­ undang publik yang ingin me­ ­ roses nyuarakan aspirasi terkait p pemilihan capim KPK dalam fit and propers test. Namun, DPR memberi syarat, aspirasi yang diutarakan harus valid serta bisa dipertanggungjawabkan se­ cara hukum dan moral. “Ini se­ bagai pertimbangan kami (­ Komisi

A5

Surabaya 26-35°C

Denpasar 26-35°C

III),” kata Nasir kepada HARIAN NASIONAL. Sedikitnya, tiga hal yang akan digali komisi hukum dalam fit and proper test yakni terkait for­ mulasi ulang dari penjelasan pansel, makalah-makalah capim, serta mengonfirmasi rekam jejak kandidat yang bersumber dari masyarakat. Menyangkut revisi UU KPK, lantaran DPR berharap komisi antirasuah mengedepan­ kan aspek pencegahan ketim­ bang penindakan lewat giat ope­ rasi tangkap tangan. “Ini salah satu upaya men­ gurangi angka korupsi. Selain itu sebagai penerapan edukasi pencegahan korupsi di institusi pendidikan sejak dini,” kata Ang­ gota Komisi III DPR RI Fraksi Nas­ Dem Taufiqulhadi. l SHERLYA PUSPITA SARI | TEGAR RIZQON ALFIAN | AINI TARTINIA

BERITA TERKAIT DI

IRAN TUDUH EROPA INGKAR JANJI » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

» A3

A10

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.