SENIN, 9 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1836 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORT
WARNA BARU KAWAH PUTIH
FONDASI UNTUK SRIKANDI
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
JAKARTA (HN) Dukungan me nyelamatkan Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) dari upaya pelemahan yang digulirkan De wan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lewat revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK terus mengalir. Publik mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas, tidak me nyetujui inisiatif parlemen meng ubah sejumlah poin dalam re gulasi itu, terutama yang me lumpuhkan kewenangan KPK. Bentuk pelemahan terhadap KPK tampak nyata menyusul se jumlah poin yang disepakati DPR ntaranya men untuk diubah, di a yangkut kewenangan penyadap an (dipersulit dan dibatasi), pem bentukan dewan pengawas di pilih DPR, dan pengaturan ke wenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian pe nyidikan (SP3). Ini bergulir se iring proses seleksi capim KPK jelang uji kelayakan. Sebanyak 10 capim KPK yang diserahkan presiden ke DPR ditengarai bermasalah. Publik pun meminta parlemen tak me loloskan kandidat yang punya catatan kelam di masa lalu. Na mun, harapan itu cenderung su lit terwujud ketika DPR justru ngotot ingin merevisi UU KPK. Rangkaian ini dinilai bernuansa kepentingan politis karena ma yoritas anggota DPR takut di tangkap komisi antirasuah. Negara Pakar Hukum Tata Universitas Andalas Padang Feri Amsari mendesak presiden mendengarkan aspirasi rakyat terkait penolakan capim KPK bermasalah, termasuk revisi UU KPK. Apalagi pembahasan hing ga persetujuan antarfraksi di DPR tertutup, tanpa melibatkan KPK secara langsung, termasuk rakyat. Sejauh ini publik masih mengakui KPK terdepan berantas korupsi, ketimbang polisi dan ke
jaksaan. “Kekuatan partai di DPR yang menguasai berbagai titik men jadi semacam drama sempurna untuk mematikan KPK suatu anti. Presiden harus tegas saat n menentukan sikap di depan kha layak, menolak revisi UU KPK atau baliknya (mendukung DPR),” se katanya di Jakarta, Minggu (8/9). Menurut Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, me nolak revisi UU KPK momentum bagi pemerintah menyelamatkan residen, KPK dari ancaman. P kata dia, harus menyuarakan lantang di depan publik, tidak menyepakati perubahan poin terkait kewenangan KPK, salah satunya soal aturan penyadapan berlaku tiga bulan serta harus ewan Pengawas. seizin D “Hingga hari ini (kemarin) kami belum melihat itu (ke tegasan presiden). Kini bolanya ada di presiden dan saya yakin beliau punya empati,” ujar Rasa mala. Ketua Umum Yayasan Lem baga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mempertanya kan urgensi revisi UU KPK, ter utama terkait poin yang dinilai justru melemahkan komisi anti rasuah, bukan menguatkan. Pa dahal, KPK dinilai publik sebagai lembaga yang all out melaksana kan undang-undang dan cen derung tajam dalam penindakan kasus korupsi lewat giat operasi tangkap tangan (OTT). “Banyak yang kami khawatir kan dalam poin perubahan UU KPK, salah satunya terkait pem batasan penyelidikan dan pe nyidikan kasus dalam jangan satu tahun. Ini bisa jadi bume rang ketika ada pihak yang dis idik, tapi harus dilepas karena pengusutan belum setahun. Bisa jadi, mereka menuntut balik ne
DPR ABAIKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN » Jakarta 24 - 31°C
Bandung 20 - 29°C
A3
Semarang 24 - 33°C
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Joko Widodo harus menolak revisi UU KPK inisiatif DPR yang melumpuhkan komisi antirasuah.
Pegawai KPK membawa poster saat aksi pada hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9). Aksi ini sebagai bentuk penolakan atas revisi UU KPK inisiatif DPR RI yang dianggap melemahkan kewenangan komisi antirasuah itu.
KPK 4 POIN PELEMAHAN
Pengungkapan kasus Novel Baswedan cenderung tidak serius. Beberapa nama capim KPK ditengarai bermasalah.
Revisi UU KPK bermotif membunuh KPK dari banyak sisi. Rancangan KUHP terburu-buru. Sumber: KPK
gara karena merasa dirugikan dan dituduh,” kata Asfinawati. Koordinator Indonesia Cor ruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berpendapat, revisi UU KPK perlu dikritisi seluruh LION AIR BUKA 4 RUTE BARU »
Yogyakarta
23-32°C
pihak karena syarat kepentingan yang bertujuan melumpuhkan kewenangan komisi antirasuah. Proses seleksi capim KPK juga dinilai bermasalah karena pan sel dan presiden cenderung tidak ublik menghiraukan masukan p terkait rekam jejak kandidat hingga diserahkan ke DPR. “Kini harapan hanya ada di DPR, tapi sulit karena kepenting an politik begitu besar,” ujar Kurnia. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil me mastikan, komisinya akan meng undang publik yang ingin me roses nyuarakan aspirasi terkait p pemilihan capim KPK dalam fit and propers test. Namun, DPR memberi syarat, aspirasi yang diutarakan harus valid serta bisa dipertanggungjawabkan se cara hukum dan moral. “Ini se bagai pertimbangan kami ( Komisi
A5
Surabaya 26-35°C
Denpasar 26-35°C
III),” kata Nasir kepada HARIAN NASIONAL. Sedikitnya, tiga hal yang akan digali komisi hukum dalam fit and proper test yakni terkait for mulasi ulang dari penjelasan pansel, makalah-makalah capim, serta mengonfirmasi rekam jejak kandidat yang bersumber dari masyarakat. Menyangkut revisi UU KPK, lantaran DPR berharap komisi antirasuah mengedepan kan aspek pencegahan ketim bang penindakan lewat giat ope rasi tangkap tangan. “Ini salah satu upaya men gurangi angka korupsi. Selain itu sebagai penerapan edukasi pencegahan korupsi di institusi pendidikan sejak dini,” kata Ang gota Komisi III DPR RI Fraksi Nas Dem Taufiqulhadi. l SHERLYA PUSPITA SARI | TEGAR RIZQON ALFIAN | AINI TARTINIA
BERITA TERKAIT DI
IRAN TUDUH EROPA INGKAR JANJI » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
» A3
A10
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG