SELASA, 10 DESEMBER 2019 | Nomor 1914 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
INONESIA vs VIETNAM
BELANJA ONLINE GAIRAH INOVASI & KREATIVITAS
“GARUDA MUDA” MEMBARA
» A11
» B17
A
13
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Perizinan Rawan Korupsi
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Koordinasi dan supervisi yang lebih kuat diperlukan seiring kebijakan mendorong sistem online single submission.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memberikan sambutan saat membuka acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019 di Gedung Merah Putih Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12). Peringatan ini untuk berpegang pada prinsip sinergi, efisiensi, akuntabilitas, dan penyelenggaraan kegiatan yang bebas dari korupsi. KALA SUKU CIA-CIA BELAJAR KEAKSARAAN » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
JAKARTA (HN) Sektor perizinan masih menjadi lahan empuk kegiatan rasuah di Tanah Air. Padahal, sektor ini satu dari tiga fokus strategi nasional pencegahan korupsi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku lembaganya kerap menerima banyak keluhan dari pengusaha menyangkut perizinan. Masalah ini, menurut dia, memerlukan koordinasi dan supervisi yang lebih kuat seiring kebijakan pemerintah mendorong sistem online single submission (OSS). Koordinasi kian perlu karena dalam waktu yang hampir bersamaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah diterapkan oleh sekitar 60 persen daerah. “Nah, menyinkronkan OSS dan PTSP ini satu agenda yang cukup besar,” kata Agus saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/10). Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas juga mengakui perizinan masih rawan rasuah. Dia menuturkan, saat ini perizinan sudah dipangkas, tapi tidak transparan sehingga menjadi celah pejabat daerah melakukan korupsi. Dalam melakukan aksi rasuah, dia melihat, pejabat daerah tak pandang bulu. Bukan hanya perusahaan swasta, melainkan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menilai, tidak ada gunanya perizinan yang tadinya ratusan dipangkas menjadi tinggal sedikit, tetapi prosesnya tertutup. “Jika proses perizinan seperti ini terus dibiarkan, khawatir akan
LION AIR GROUP SIAP BEROPERASI DI BANJARMASIN » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A5
semakin banyak pejabat daerah khususnya sektor sumber daya nakal jadi tersangka kasus alam, lanjut Tjahjo, izin tamrasuah,” tutur Firdaus kepada bang di satu provinsi atau kabuHARIAN NASIONAL, kemarin. paten kota jika diurai bisa lebih Selain memperbaiki sistem luas dibanding jumlah wilayah di perizinan di daerah, Firdaus juga provinsi maupun kabupaten kota berharap otoritas bursa memiliki yang ada. “Saya kira ini salah satu mekanisme pengaduan untuk hal-hal yang perlu mendapat perperusahaan yang sahamnya ter- hatian,” ucapnya. catat di bursa. Saat ini, kata Terkait penyelamatan uang dia, belum ada mekanisme bagi negara, Agus Rahardjo menyataemiten bursa bila perizinannya kan, dari kegiatan monitoring pedihambat oleh pejabat di daerah. nyelenggaraan pemerintahan ne“Harus ada mekanisme whis- gara berupa kajian yang dilakutle blower atau mekanisme aduan kan KPK, terdapat Rp 34,7 triliun sehingga proses bisnis tetap ja- potensi kerugian keuangan negara lan. Pengawasan dan pelaporan yang bisa diselamatkan. Koordinasi harus diberikan kepastian dan supervisi dalam bentuk dan kekuatan hukum,” penyelamatan aset sekitar ujarnya. Rp 29 triliun. BERITA Wakil Presiden “Penyelamat an TERKAIT KH Ma’ruf Amin saat keuangan negara dari DI menghadiri peringatan gratifikasi dalam berHari Antikorupsi bentuk barang mau» A2 Sedunia menjelaskan, pun uang senilai Rp 159 pemerintah konsisten miliar,” ujar Agus. “Jumlah melakukan perbaikan regulasi tersebut termasuk optimalisasi dan tata kelola kelembagaan. pendapatan daerah dari pajak Perbaikan akan diimbangi hotel, restoran, piutang pajak, dengan pengawasan yang dapat fasum, fasos, dan sengketa aset.” melibatkan partisipasi publik Hingga awal Desember melalui keterbukaan informasi. 2019, tercatat sembilan kepala Upaya tersebut dilakukan ka- daerah terjaring operasi tangkap rena dampak korupsi dapat meng- tangan (OTT) KPK. Sebelumnya, hambat mobilisasi dan alokasi KPK sempat merilis data per 7 sumber daya pembangunan. Oktober 2019, terdapat tujuh “Pemerintah mengoptimalkan pe- kepala daerah yang ditangkap manfaatan teknologi informasi un- sejak Januari 2019. tuk tutup peluang korupsi melaNamun, setelah itu tercatat lui e-planning dan e-government,” dua kepala daerah lagi terciduk Ma’ruf menuturkan. lembaga antirasuah tersebut. Menteri Pendayagunaan Keduanya adalah, Bupati Aparatur Negara dan Reformasi Indramayu Supendi dalam Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo kasus suap pengaturan proyek Kumolo mengatakan, untuk di lingkungan Pemerintah Kamemperjelas arah kebijakan yang bupaten Indramayu, Jawa Barat berkaitan dengan perizinan, Ke- dan Wali Kota Medan Tengku menterian Koordinator (Kemenko) Dzulmi Eldin dalam perkara yang Perekonomian harus mem- diduga menerima sejumlah uang percepat penerbitan omnibus law. dari Kepala Dinas PUPR Kota Dalam hal kedaulatan data, Medan Isa Ansyari. O AINI TARTINIA JUMLAH KORBAN JIWA LETUSAN GUNUNG SELANDIA BARU BELUM PASTI »
Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A10 Cerah sumber: BMKG