Harian Nasional

Page 1

RABU, 10 JULI 2019 | Nomor 1786 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

LADY BARBER PROFESIONALITAS & KESETARAAN

MESSI VS DUNIA

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Majelis kasasi membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum perkara korupsi BLBI.

24 - 31°C

Bandung

BLBI

SKL BLBI diterbitkan berdasarr Inpres No 8/2002 di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya. Debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang meskipun baru 30 persen dari kewajiban pemegang saham secara tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Arsyad mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses litigasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN Rp 4,8 triliun. Nominal itu bagian dari pinjaman BLBI. Hasil audit investigatif BPK RI, kerugian keuangan negara atas penerbitan SKL terhadap BDNI senilai Rp 4,58 triliun. Dalam perkara ini, BDNI milik Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, salah satu bank yang dinyatakan tidak sehat dan harus ditutup saat krisis moneter pada 1998. BDNI mengikuti penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dengan pola perjanjian MSAA. Kendati Arsyad dibebaskan MA, KPK memastikan penyidikan terhadap Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim tetap berlanjut.

Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (ketiga kanan) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, Jakarta, Selasa (9/7).

bagai penuntut umum. Namun, bisa menggugat perdata. “KPK bisa menggugat melalui kerugian perdata baik dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata maupun atas dasar wanprestasi terkait perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA),” ujar Fickar. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, putusan MA seolah tidak mendukung upaya KPK membongkar kasus BLBI, sekaligus mengembalikan kerugian uang negara yang sangat besar. Padahal, penanganan perkara Arsyad sudah berjalan panjang, sejak Januari 2013 (penyelidikan) hingga saat ini. Sepanjang penyidikan hingga penuntutan pun, KPK selalu hati-hati dan berdasarkan hukum. “Bahkan, KPK buka pe-

SEKTOR WISATA RENTAN PERDAGANGAN ANAK » Jakarta

JEJAK KASUS

ANTARA | SIGID KURNIAWAN

JAKARTA (HN) P u t u s a n Mahkamah Agung (MA), membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum menuai kritik. Ketukan palu hakim, mengabulkan permohonan kasasi terdakwa korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itu dinilai janggal. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar berpendapat, pembebasan Arsyad dari jeruji besi dengan alasan tindakan yang dilakukannya bukan pidana, cenderung mengherankan. Sebagai pejabat publik, tindakan Arsyad terkait kebijakan BLBI yang merugikan negara juga masuk wilayah hukum publik. Terlebih, di pengadilan awal hingga tinggi, dia dinyatakan bersalah. “Putusan MA sangat aneh, karena kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus BLBI bukan dalam konteks wanprestasi keperdataan, melainkan penyimpangan penggunaan,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (9/7). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, 24 September 2018 menjatuhkan vonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung. Putusan itu berujung banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Januari 2019. Namun, upaya Arsyad bebas dari jeratan hukum kandas lagi karena majelis hakim memperberat hukuman jadi 15 tahun. Dia juga disanksi denda pidana Rp 1 miliar dengan ketentuan diganti kurungan selama 3 bulan, jika tak mampu membayar. Merasa belum puas, Arsyad lantas mengajukan kasasi ke MA hingga akhirnya diputus bebas. Menurut Fickar, KPK tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Arsyad karena dalam kedudukan se-

20 - 29°C

Semarang

A4 24 - 33°C

nyidikan baru dengan tersangka Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali BDNI dan istrinya Itjih Nursalim (swasta). KPK akan pelajari cermat putusan MA dan mempertimbangkan upaya hukum biasa atau luar biasa sepanjang sesuai aturan yang berlaku,” kata Saut. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai putusan bebas Arsyad tergolong “aneh bin ajaib”. Menurut dia, ketukan palu MA bertentangan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri (Tipikor Jakarta) dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan harus jalani hukuman atas perkara korupsi BLBI. “Kami tetap hormati meski kaget dengan putusan MA,” ujar Laode. Majelis kasasi pada MA kemarin memutuskan mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad

BIROKRASI HAMBAT REALISASI INVESTASI » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Temenggung tidak melakukan tindak pidana sehingga harus dikeluarkan dari tahanan alias bebas. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menyatakan, majelis kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis kasasi menilai, Arsyad melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau ontslag van allerechtsvervolging. “Putusan tersebut mengartikan hak terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya,” kata Abdullah. Dalam sidang, Ketua Majelis Salman Luthan sependapat djudex

A5

Denpasar

Berbagai Sumber

factii pengadilan tingkat banding. Hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan hukum perdata. Sedangkan anggota 2 berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan hukum administrasi. Pascaputusan, Arsyad akhirnya dibebaskan dari Rutan Cabang KPK. Dikonfirmasi, Arsyad mengaku bersyukur dapat bebas berdasarkan putusan kasasi dari MA. Dia menyatakan telah menyelesaikan urusan soal pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham BDNI 2004. Pemberian SKL itu sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN. “Saya ucapkan puji syukur,” ujar Arsyad. O RIDWAN MAULANA | TEGAR RIZQON ALFIAN

EROPA BERHARAP IRAN HORMATI PERJANJIAN » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.