Harian Nasional

Page 1

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1837 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

INGGRIS vs KOSOVO

BULATAN PASAR JADOEL, BERTAHAN DI ERA DIGITAL

TAKTIK GILA “ANAK BARU”

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

JAKARTA (HN) Usulan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang digulirkan DPR RI disinyalir dipicu ada elite politik yang merasa terganggu dengan langkah KPK mengusut kasus korupsi. Hingga, Senin (9/9), KPK masih menunggu respons Presiden Joko Widodo membalas surat yang diajukan pimpinan, berisi desakan menolak inisiatif parlemen yang berupaya melemahkan komisi antirasuah. Suara revisi UU KPK muncul di kala KPK tengah mengusut kasus besar yang diduga melibatkan pejabat negara. Beberapa di antaranya kasus Pengurusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) mengenai bawang putih yang menjerat anggota DPR RI Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra dan suap terkait distribusi gula yang menyeret Dirut PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Dolly Pulungan. Dalam kasus Nyoman, KPK menduga ada andil pihak lain yang berasal dari unsur pejabat di dua lembaga pemerintah yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, termasuk swasta. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dikonfirmasi HARIAN NASIONAL, Senin (9/9), enggan spekulasi perihal pelemahan komisi antirasuah muncul dilandasi penegakan hukum yang tengah dijalankan lembaganya. Kendati demikian, Saut memastikan KPK tidak pernah takut diintervensi pihak mana pun dalam pemberantasan korupsi. “Kalaupun benar ada (pejabat atau politisi) yang terlibat pada kasus itu, KPK tidak ngaruh,” katanya. Belakangan, PDI-P dan Golkar dua partai politik (parpol) koalisi pemerintah di parlemen yang cenderung ngotot untuk mengamputasi sejumlah kewenangan KPK lewat revisi.

Menurut Saut, KPK tidak pernah pandang bulu mengusut siapa pun yang terlibat korupsi, kendati lembaganya kini dirundung pelemahan pihak tertentu. Sepanjang KPK menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, pasti ditindak, baik itu presiden, menteri, elite politik, termasuk pejabat pemerintah lainnya. “KPK selalu yakin (mengungkap perkara) jika bukti sudah cukup,” ujar Saut. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar berpendapat, pelemahan KPK kembali digaungkan DPR lantaran dipicu adanya elite politik yang terganggu. Informasi yang dihimpun, penyidik KPK membidik anak dari salah satu elite politik terkait kasus yang tengah ditangani komisi antirasuah. “Bisa jadi pemerintah atau elite partai terganggu atas independensi KPK,” kata Fickar. Presiden, ujar Fickar, harus tegas menentukan sikap terkait persoalan yang merundung nasib KPK. Setidaknya, perlu memastikan keberpihakan sekaligus menegaskan komitmen di hadapan publik, mendukung penguatan KPK memberantas praktik korupsi atau sebaliknya berpihak pada parlemen yang cenderung berupaya melemahkan sejumlah kewenangan KPK. “Sikap presiden berpengaruh.” Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK masih menunggu langkah pemerintah menyusul polemik revisi UU KPK, termasuk hasil kajian draf RUU KPK yang diberikan presiden kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Istana kemarin. KPK berharap presiden merespon masukan yang diutarakan melalui surat pimpinan KPK. “Kami (KPK) masih menanti sikap presiden,” ujar Febri. Dukungan menyelamatkan

CEGAH PERKAWINAN ANAK HARUS KONSISTEN » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

Semarang

A4 24 - 33°C

ANTARA | ADITYA PRADANA PUTRA

Usulan revisi UU KPK disinyalir dipicu ada elite politik yang merasa terganggu.

Aktivis Saya Perempuan Anti-Korupsi membawa bunga dalam aksi damai di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/9). Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap KPK dari upaya pelemahan DPR RI yang menggulirkan revisi UU KPK, sekaligus penolakan terhadap capim KPK yang ditengarai bermasalah.

Sekitar 1.195 dosen secara tegas menyatakan siap menolak revisi UU KPK. RIMAWAN PRADIPTYO DOSEN FAKULTAS EKONOMI UGM YOGYAKARTA

KPK dari upaya pelemahan yang digulirkan DPR lewat revisi UU KPK terus mengalir. Setelah masyarakat sipil (peduli pemberantasan korupsi), kemarin giliran forum dosen dari 27 universitas di Indonesia yang menyuarakan aspirasi serupa. Sebanyak 1.195 dosen (gabungan universitas) menyatakan sikap menolak pelemahan sejumlah kewenangan komisi antirasuah.

MALINDO AIR TAWARKAN PILIHAN KONSUMSI » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Rimawan Pradiptyo menyatakan mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK karena cita-cita luhur bangsa ini telah dirusak akibat praktik rasuah yang kini merajalela. KPK sebagai tonggak utama dalam melawan korupsi perlu didukung menghadapi serangan pihak tertentu yang tengah berupaya melemahkannya dari berbagai sisi. “Kami terima dukungan dan pernyataan tegas dari sekitar 27 kampus di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Rimawan. RUU KPK yang menjadi inisiatif DPR dinilai sebagai pintu masuk parlemen untuk melumpuhkan KPK. Rimawan pun turut mendesak presiden, menolak revisi UU KPK, mengingat berulang kali menegaskan komitmennya melawan korupsi. “Semoga kita bisa tetap dalam langkah bersama

A5

Denpasar

menjaga KPK agar terus menjalankan tugas dengan baik dan efektif memberantas korupsi,” ujarnya. Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Paschalis Maria Laksono senada. Antropolog untuk Indonesia, ujar dia, serentak menolak setiap cara pelemahan terhadap KPK seperti usulan revisi UU KPK, termasuk capim KPK yang ditengarai bermasalah. Perkembangan politik dan hukum terakhir dinilai sistematis berupaya lemahkan KPK melalui RUU KPK, termasuk KUHP. “Ini menunjukkan kemunduran upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya diperkuat dan menjadi semangat dalam membangun martabat bangsa serta negara,” kata Laksono. O D ION B ARINTO | RIDWAN MAULANA | TEGAR RIZQON ALFIAN | AINI TARTINIA

BERITA TERKAIT DI

LUKA LAMA MENJADI KANKER » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

» A3

A10

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu