Harian Nasional

Page 1

RABU, 11 DESEMBER 2019 | Nomor 1915 Tahun VII

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

BAYERN MUNICH vs TOTTENHAM

KENIKMATAN TEH BUAH SEGAR

TEKAD DIE ROTEN

» A11

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Sektor sumber daya alam paling sering terjadi state capture atau negara mengorupsi negara. JAKARTA (HN) Pemberantasan korupsi dalam aspek sumber daya alam hal penting. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam menjadikan potensi perbuatan penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam perizinan lahan. Menurut dia, ini mesti diperhatikan lantaran menjadi ladang kasus korupsi. “Dari pertambangan ada sepuluh ribuan izin yang dikeluarkan, tapi yang tercatat NPWP (nomor pokok wajib pajak), itu tiga ribuan. Selebihnya ke mana?” ujar Laode di Jakarta, Selasa (10/12). Sektor sumber daya alam, Laode menuturkan, paling sering terjadi state capture atau negara mengorupsi negara. Dia menjelaskan, state capture merupakan aktivitas mengooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan. Bahkan, state capture di sektor sumber daya alam terjadi sejak awal perencanaan. “Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu. Yang seharusnya untuk bagian negara, diambil untuk kepentingan pribadi,” tuturnya. Laode mengatakan, penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam juga jauh lebih sulit dibandingkan korupsi di sektor anggaran. Hal ini lantaran korupsi di sektor sumber daya alam berkaitan dengan penerimaan negara. Kalau APBN-APBD, menurut dia, mudah dilihat bila dikorupsi. Namun, dari segi pendapatan, tak

bisa seperti itu. “Berapa royalti dari batu bara, nikel, emas, hanya pemilik tambang dan pemerintah punya kewenangan pengawasan yang tahu itu,” tutur Laode. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebutkan hampir semua perizinan yang belum menggunakan sistem teknologi informasi rawan praktik suap menyuap. Namun, menurut dia, yang paling berbahaya izin sektor sumber daya alam. “Korupsi di sektor ini dampaknya langsung, baik dalam konteks kerusakan lingkungan, kerugian negara dan masyarakat masif, serta kerugian ekologis,” tutur dia kepada HARIAN NASIONAL, kemarin. Adnan menyebutkan, berdasar catatan ICW, dugaan korupsi itu melibatkan pengusaha, kepala daerah, dan kementerian. Pola-pola penjarahan sumber daya alam dilakukan dengan merambah hutan secara ilegal maupun legal seperti menebang di wilayah konservasi, menyiasati atau memanipulasi perizinan, dan tidak membayar dana reklamasi. Pola lainnya dengan menggunakan broker untuk urus perizinan ke penyelenggara negara, menggunakan oknum penegakan hukum sebagai pelindung, dan memanfaatkan posisi sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadi bisa memperoleh konsensi. Menurut dia, perlu penguatan sistem melalui penyediaan early warning system sebagai penguatan sistem pada proses terbitnya izin kontrak dari negara kepada sektor swasta. Ini untuk membantu menekan praktik suap. Kombinasi penegak hukum juga diperlukan. “Namun, sinergi KPK dan penegak hukum lainnya dalam memiliki satu visi memberantas korupsi masih menjadi kendala hingga saat ini,” ujarnya.

“JANGAN LAGI KAMU ATAU DIA” » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4 Semarang

ANTARA | FAKHRI HERMANSYAH

Perizinan Lahan Ladang Korupsi

LIMBAH PLASTIK PESISIR LAUT CILINCING Warga beraktivitas di sekitar tumpukan sampah pesisir laut Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (10/12). Sampah plastik yang menumpuk di sekitar pesisir laut Cilincing membahayakan kehidupan biota laut dan warga sekitar.

JENIS PERKARA KORUPSI 2004-2019 PERIZINAN (2%) 23 PERKARA 2004 0 KASUS

2005 0 KASUS

2006 5 KASUS

2007 1 KASUS

2008 3 KASUS

2009 1 KASUS

2010 0 KASUS

2011 0 KASUS

2012 0 KASUS

2013 3 KASUS

2014 5 KASUS

2015 1 KASUS

2016 1 KASUS

2017 2 KASUS

2018 1 KASUS

2019 0 KASUS

(DATA ICW) TERKAIT KORUPSI PERIZINAN SDA SEKTOR KEHUTANAN

Yogyakarta

2017 2018 1 KASUS 2 KASUS

PERTAMBANGAN 2011 2012 2015 2016 2017 2 KASUS 2 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 3 KASUS

2017 2015 2014 2013 2010 2 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 2 KASUS

Sumber: KPK

Pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi menilai, belum satunya visi di antara KPK dan lembaga penegak hukum lain karena tak ada undang-undang khusus

yang mengatur dengan jelas mengenai tata hubungan antarlembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. “Siapa pengendali kebijakan

BATIK AIR BUKA RUTE JAKARTA-TAIPEI » 24 - 33°C

PERKEBUNAN

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A5 Denpasar

pemidanaan dan siapa yang mengontrol pelaksanaannya, itu perlu ditegaskan dalam konstitusi biar ada kesamaan kebijakan di semua tindak pidana, termasuk korupsi,” ucapnya. Menurut Fachrizal, untuk menyatukan lembaga penegakan hukum menjadi satu visi, harus melakukan revisi KUHAP. Dengan begitu barulah dilakukan revisi UU Tipikor. Hal ini, dalam pandangan dia, genting dilakukan ketimbang melakukan revisi UU KPK yang malah melemahkan salah satu tiang lembaga penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. “Ini mengapa Jokowi (Presiden Joko Widodo) saya kira gagal dalam menjalankan strategi nasional pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2018,” kata Fachrizal. O AINI TARTINIA

SUU KYI DIDESAK HENTIKAN GENOSIDA » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.