RABU, 11 DESEMBER 2019 | Nomor 1915 Tahun VII
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
BAYERN MUNICH vs TOTTENHAM
KENIKMATAN TEH BUAH SEGAR
TEKAD DIE ROTEN
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Sektor sumber daya alam paling sering terjadi state capture atau negara mengorupsi negara. JAKARTA (HN) Pemberantasan korupsi dalam aspek sumber daya alam hal penting. Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam menjadikan potensi perbuatan penyalahgunaan wewenang menjadi lebih besar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam perizinan lahan. Menurut dia, ini mesti diperhatikan lantaran menjadi ladang kasus korupsi. “Dari pertambangan ada sepuluh ribuan izin yang dikeluarkan, tapi yang tercatat NPWP (nomor pokok wajib pajak), itu tiga ribuan. Selebihnya ke mana?” ujar Laode di Jakarta, Selasa (10/12). Sektor sumber daya alam, Laode menuturkan, paling sering terjadi state capture atau negara mengorupsi negara. Dia menjelaskan, state capture merupakan aktivitas mengooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan. Bahkan, state capture di sektor sumber daya alam terjadi sejak awal perencanaan. “Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu. Yang seharusnya untuk bagian negara, diambil untuk kepentingan pribadi,” tuturnya. Laode mengatakan, penanganan kasus korupsi di sektor sumber daya alam juga jauh lebih sulit dibandingkan korupsi di sektor anggaran. Hal ini lantaran korupsi di sektor sumber daya alam berkaitan dengan penerimaan negara. Kalau APBN-APBD, menurut dia, mudah dilihat bila dikorupsi. Namun, dari segi pendapatan, tak
bisa seperti itu. “Berapa royalti dari batu bara, nikel, emas, hanya pemilik tambang dan pemerintah punya kewenangan pengawasan yang tahu itu,” tutur Laode. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyebutkan hampir semua perizinan yang belum menggunakan sistem teknologi informasi rawan praktik suap menyuap. Namun, menurut dia, yang paling berbahaya izin sektor sumber daya alam. “Korupsi di sektor ini dampaknya langsung, baik dalam konteks kerusakan lingkungan, kerugian negara dan masyarakat masif, serta kerugian ekologis,” tutur dia kepada HARIAN NASIONAL, kemarin. Adnan menyebutkan, berdasar catatan ICW, dugaan korupsi itu melibatkan pengusaha, kepala daerah, dan kementerian. Pola-pola penjarahan sumber daya alam dilakukan dengan merambah hutan secara ilegal maupun legal seperti menebang di wilayah konservasi, menyiasati atau memanipulasi perizinan, dan tidak membayar dana reklamasi. Pola lainnya dengan menggunakan broker untuk urus perizinan ke penyelenggara negara, menggunakan oknum penegakan hukum sebagai pelindung, dan memanfaatkan posisi sebagai penyelenggara negara agar perusahaan pribadi bisa memperoleh konsensi. Menurut dia, perlu penguatan sistem melalui penyediaan early warning system sebagai penguatan sistem pada proses terbitnya izin kontrak dari negara kepada sektor swasta. Ini untuk membantu menekan praktik suap. Kombinasi penegak hukum juga diperlukan. “Namun, sinergi KPK dan penegak hukum lainnya dalam memiliki satu visi memberantas korupsi masih menjadi kendala hingga saat ini,” ujarnya.
“JANGAN LAGI KAMU ATAU DIA” » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4 Semarang
ANTARA | FAKHRI HERMANSYAH
Perizinan Lahan Ladang Korupsi
LIMBAH PLASTIK PESISIR LAUT CILINCING Warga beraktivitas di sekitar tumpukan sampah pesisir laut Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (10/12). Sampah plastik yang menumpuk di sekitar pesisir laut Cilincing membahayakan kehidupan biota laut dan warga sekitar.
JENIS PERKARA KORUPSI 2004-2019 PERIZINAN (2%) 23 PERKARA 2004 0 KASUS
2005 0 KASUS
2006 5 KASUS
2007 1 KASUS
2008 3 KASUS
2009 1 KASUS
2010 0 KASUS
2011 0 KASUS
2012 0 KASUS
2013 3 KASUS
2014 5 KASUS
2015 1 KASUS
2016 1 KASUS
2017 2 KASUS
2018 1 KASUS
2019 0 KASUS
(DATA ICW) TERKAIT KORUPSI PERIZINAN SDA SEKTOR KEHUTANAN
Yogyakarta
2017 2018 1 KASUS 2 KASUS
PERTAMBANGAN 2011 2012 2015 2016 2017 2 KASUS 2 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 3 KASUS
2017 2015 2014 2013 2010 2 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 2 KASUS
Sumber: KPK
Pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi menilai, belum satunya visi di antara KPK dan lembaga penegak hukum lain karena tak ada undang-undang khusus
yang mengatur dengan jelas mengenai tata hubungan antarlembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. “Siapa pengendali kebijakan
BATIK AIR BUKA RUTE JAKARTA-TAIPEI » 24 - 33°C
PERKEBUNAN
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A5 Denpasar
pemidanaan dan siapa yang mengontrol pelaksanaannya, itu perlu ditegaskan dalam konstitusi biar ada kesamaan kebijakan di semua tindak pidana, termasuk korupsi,” ucapnya. Menurut Fachrizal, untuk menyatukan lembaga penegakan hukum menjadi satu visi, harus melakukan revisi KUHAP. Dengan begitu barulah dilakukan revisi UU Tipikor. Hal ini, dalam pandangan dia, genting dilakukan ketimbang melakukan revisi UU KPK yang malah melemahkan salah satu tiang lembaga penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. “Ini mengapa Jokowi (Presiden Joko Widodo) saya kira gagal dalam menjalankan strategi nasional pemberantasan korupsi yang tertuang dalam Perpres 54 Tahun 2018,” kata Fachrizal. O AINI TARTINIA
SUU KYI DIDESAK HENTIKAN GENOSIDA » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG