Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 11 JULI 2019 | Nomor 1787 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

PANTAI GADING vs ALJAZAIR

MAGNET MINIMALIS

MEMORI EMPAT TAHUN

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Penyidikan terhadap Arsyad Temenggung dinilai tak berlandaskan bukti kuat menyusul putusan kasasi MA.

Presiden Joko Widodo (kanan) menaiki mobil sembari inspeksi pasukan saat menjadi inspektur upacara puncak perayaan HUT Ke-73 Bhayangkara di Silang Monas, Jakarta, Rabu (10/7). Presiden berharap Polri-TNI terus meningkatkan sinergi dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

JAKARTA (HN) KPK diingatkan berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, menyusul putusan MA, membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum. Majelis kasasi pada MA menyatakan, terdakwa korupsi penghapusan piutang BLBI terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itu tidak melakukan tindak pidana. Putusan kasasi MA mematahkan penyidikan kasus korupsi BLBI yang dibangun komisi antirasuah. Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakir menyebut, sedikitnya tiga konteks yang berkaitan dalam perkara BLBI yakni pidana, administrasi, dan perdata. Mudzakir sepakat dengan MA bahwa terdakwa Arsyad tak terbukti melakukan tindak pidana melainkan sekadar administrasi. Menyangkut perdata, lantaran hakim menilai ada kerugian negara berkaitan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI oleh Arsyad berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8/2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya. Dalam kasus ini, salah satu obligor tersebut yakni Sjamsul Nursalim, pemegang saham (pengendali) BDNI. “KPK harus mengkaji ulang semua perkara yang ditangani apakah sudah mengandung unsur pidana atau belum. Putusan MA terkait kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung membuktikan penetapan tersangka di KPK tidak berlandaskan dua alat bukti yang kuat,” katanya kepada HARIAN

ULANG TAHUN KE-73 BHAYANGKARA

KPK harus berkoordinasi dengan kejaksaan selaku pengacara negara jika ingin menggugat perdata. MUDZAKIR PAKAR HUKUM PIDANA UII YOGYAKARTA

NASIONAL, Rabu (10/7). Menurut Mudzakir, putusan kasasi MA final karena KPK tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK), termasuk menggugat perdata. Jika berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara lewat gugatan perdata ke pengadilan negeri, KPK pun harus berkoordinasi dengan kejaksaan selaku pengacara negara. “Hanya kejaksaan, lembaga yang berwenang untuk menggugat perkara perdata,” ujar Mudzakir. KPK juga harus bisa me-

REHABILITASI KORBAN DILAKUKAN TERPADU » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

24 - 33°C

mastikan perihal perampasan aset milik Sjamsul Nursalim untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam SKL BLBI. Hingga kini, KPK belum mampu memulangkan Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim setelah ditetapkan tersangka beberapa waktu lalu. Informasi yang dihimpun komisi antirasuah, Sjamsul Nursalim dan istrinya masih di Singapura. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, 24 September 2018 menjatuhkan vonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung. Putusan itu berujung banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Januari 2019. Namun, upaya Arsyad bebas dari jeratan hukum kandas lagi karena majelis hakim justru memperberat hukuman jadi 15 tahun. Merasa belum puas, terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung lantas mengajukan kasasi ke MA hingga akhirnya diputus be-

bas. Majelis kasasi pada MA memutuskan Arsyad tidak melakukan tindak pidana sehingga harus dikeluarkan dari tahanan. Itu sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang mengubah ketukan palu Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hingga kemarin KPK belum menentukan sikap terkait langkah yang akan ditempuh. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, lembaganya akan mempelajari cermat putusan MA, terutama terkait perbedaan pendapat hakim. Menyangkut Sjamsul Nursalim, komisi antirasuah memastikan tetap melanjutkan penyidikan kendati terdakwa Arsyad dinyatakan tak bersalah secara pidana oleh MA. “Kami akan pertimbangkan (langkah selanjutnya),” kata Saut. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Mukri menyatakan, Korps Adhyaksa selalu terbuka jika KPK ingin berkoordinasi

LION AIR GROUP PERKUAT JARINGAN DI MANADO » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

A5 26-35°C

terkait penanganan perkara, sepanjang sesuai aturan undangundang. Menyangkut gugatan perdata korupsi BLBI, Mukri enggan spekulasi. “Tidak mudah gugat perdata karena harus bisa buktikan pihak tergugat melakukan korupsi,” ujar Mukri. Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho berpendapat lain. Menurut dia, tindakan yang dilakukan Arsyad selaku Ketua BPPN kala itu lantaran menjalankan fungsi negara. Seiring penyelidikan KPK hingga ditingkatkan ke tahap penyidikan lantaran ditemukan alat bukti yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dia sepakat dengan KPK ada unsur pidana. “Saya sepakat dengan penyidikan KPK yang mengarah ke pidana. Hanya saja, KPK butuh bukti baru (novum) agar bisa menempuh PK dan meyakinkan hakim agung,” kata Hibnu. O RIDWAN MAULANA | SHERLYA PUSPITA SARI

TRUMP ANCAM TINGKATKAN SANKSI IRAN » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu