Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 12 DESEMBER 2019 | Nomor 1916 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

MAN UNITED vs AZ ALKMAAR

HANGAT LIBURAN MUSIM DINGIN

MOMENTUM “SETAN MERAH”

» A11

» B17

A

13

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Maksimalkan Pengawasan Aksi pencegahan rasuah di 12 instansi terbilang rendah.

PERSIAPAN RAKERNAS Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto (tengah) bersama empat pengurus DPP PDI-P saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDI-P di Jakarta, Rabu (11/12). Jumpa pers terkait Rakernas I sekaligus peringatan HUT Ke-47 PDI-P pada 10-12 Januari 2020 di Jakarta dengan tema, ‘Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional’.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

JAKARTA (HN) P e n c a p a i a n aksi pencegahan rasuah di 12 kementerian/lembaga masih terbilang rendah, di bawah 50 persen. Itu berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, dari 51 kementerian/lembaga, 12 instansi terbilang rendah yakni, Kemenkominfo, Kemendag, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Bappenas, Kementerian PAN-RB, KASN, BPK, BPKP, Kemenhan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir). Aksi pencegahan yang jadi penilaian di antaranya peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan, perbaikan tata kelola data, dan perkebunan. Selain itu, peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa, dan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Timnas PK juga menilai aksi pencegahan di level pemerintah provinsi. Dari 542 pemerintah daerah, tercatat 13 provinsi masih rendah atau di bawah 50 persen. Tiga belas provinsi tersebut Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. “Ini bukti program pencegahan KPK tidak sporadis karena pekerjaan kami sesuai undangundang. Selain itu, pada bidang penindakan, pencegahan, hingga koordinasi dan supervisi, bahkan kami terlibat sebagai Timnas PK dalam Stranas Jokowi,” tutur

Laode di Jakarta, Rabu (11/12). Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, kegagalan beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam aksi pencegahan korupsi bukan semata-mata salah KPK. Dia menyebut itu kesalahan instansi terkait yang tak serius menjalankan program Stranas PK. “Itu kan program pemerintah, yang bertanggung jawab bukan hanya KPK. Dalam dokumen capaian tersebut, sudah jelas siapa penanggung jawabnya. Jika bicara pencegahan, bisa salahkan pula Kementerian PPN/Bappenas, KemenPAN-RB, Kemendagri, dan KSP RI,” ujarnya. Menurut Wana, KPK sudah melakukan fungsi supervisi dengan lembaga lainnya. Itu cukup baik dalam koordinasi pencegahan. Namun, UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK malah turut membatasi lembaga

GAYA BUGAR ALA WAKIL RAKYAT » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

antirasuah itu dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi sehingga menjadi tidak efektif. Dia mencontohkan kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik, tak ada lagi. “Padahal, korupsi yang terjadi di instansi pelayanan publik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan,” ujarnya. Menurut dia, jika Presiden tegas dan berkomitmen memberantas korupsi melalui upaya pencegahan, harus memberikan sanksi jika ada kementerian/ lembaga gagal menjalankan Stranas PK. Sampai saat ini, kata dia, belum ada sanksi yang diberikan kepada kementerian/ lembaga atau pemda yang capaian pencegahan korupsinya rendah.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan, alat ukur Stranas PK yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2018 sangat administratif. Seharusnya, pemerintah lebih fokus kepada memaksimalkan badan pengawas pemerintah yang sudah ada, dalam hal ini BPKP. Kurangnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan membuat penyelewengan mudah dilakukan. “Selain BPK, saya harap pemerintah juga memaksimalkan fungsi Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian/ lembaga untuk menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya. Menurut dia, kementerian/ lembaga saat ini tidak dapat berjalan maksimal karena masih berada di bawah instruksi menteri atau kepala lembaga. “Kalau bosnya melakukan kesalahan, dia nggak bisa melakukan peng-

WINGS AIR BUKA EMPAT RUTE DI PAPUA » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

A5 26-35°C

awasan,” kata Zaenur. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan berpandangan lain soal pencegahan yang dilakukan KPK. Dia mengatakan, apa pun klaim KPK terkait telah efektifnya upaya pencegahan korupsi, DPR paling tahu bagaimana indikator berhasil atau tidak. Menurut dia, perlu dievaluasi kembali mengapa upaya koordinasi pencegahan KPK tidak efektif diimplementasikan di mitra kementerian/lembaga. Dia menyebut tak ada grand design pemberantasan korupsi lima tahunan dan tidak dielaborasi lebih rinci melalui roadmap. “Kami lebih tahu kinerja mereka selama ini seperti apa. Sudah bukan saatnya cari siapa yang salah. Tutup buku, buka lembaran baru. Komisi III sudah sediakan apa saja yang jadi critical issues untuk segera diperbaiki KPK baru nanti di bawah komando Firli Bahuri,” tutur Arteria. O AINI TARTINIA

HARI ESOK MASIH ADA! » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.