Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 12 JULI 2019 | Nomor 1788 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SENEGAL 1-0 BENIN

SENSASI SELANCAR ANTARIKSA

DOA TUJUH LAGA

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. pa merusak lingkungan,” kata Basaria. Juru Bicara Kemendagri Bahtiar Baharuddin menghormati proses hukum yang berlangsung dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Kemendagri menunggu keputusan pengadilan terkait pemberhentian Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Kemendagri juga memastikan tak akan ada kekosongan jabatan selama proses hukum berlangsung, sesuai Pasal 65 ayat 4 dan Pasal 66 ayat 1 huruf c UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. “Apabila ditahan dan tidak dapat menjalankan tugasnya, sehingga seluruh tugas akan dijalankan Wakil Kepala Daerah,” ujar dia. Menurut Bahtiar, pemerintah sebenarnya telah mengawasi kepala daerah dengan sistem berlapis untuk membangun sistem yang tidak rentan korupsi. Namun, dalam praktiknya, secanggih dan seketat apa pun sistem itu dibangun, selalu saja ada celah yang dimanfaatkan. “Ini kembali kepada integritas dan kualitas personal,” katanya. Bahtiar menyebut, Mendagri Tjahjo Kumolo bahkan telah membuat tradisi baru dengan mengajak kepala daerah yang baru, berdialog dengan KPK untuk memberikan informasi tentang potensi-potensi wilayah mulai perizinan, jual beli jabatan, hingga pengadaan barang serta jasa. Pemerintah pun mengupayakan sistem pelayanan satu pintu, bahkan daring, untuk mengurangi pertemuan fisik serta mengurangi kerentanan perilaku korupsi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate memastikan, partainya telah mengambil langkah cepat dengan membebastugaskan Nurdin Basirun sebagai Ketua DPW NasDem dan digantikan oleh Plt Yudi Adi-

GURU BUTUH CONTOH KONKRET » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4 Semarang

2018 Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar: Meminta, menerima, atau memotong dana alokasi khusus (DAK) pendidikan Kabupaten Cianjur sekitar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. Fee untuk Irvan sebesar 7 persen dari alokasi DAK tersebut. | Bupati Jepara Ahmad Marzuki: Menyuap hakim pada PN Semarang Lasito sebesar Rp 700 juta untuk memengaruhi putusan gugatan praperadilan yang diajukan Ahmad atas penetapannya sebagai tersangka oleh Kejati Jawa Tengah di PN Semarang tahun 2017. | Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu: Menerima suap Rp 550 juta dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pakpak Bharat. | Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra: Menerima sekitar Rp 100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto atas penetapannya sebagai Sekretaris Dinas PUPR setempat. | Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin: Dijanjikan menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari pengembang Lippo Group terkait proses perizinan proyek pembangunan Meikarta. | Bupati Malang Rendra Kresna: Menerima suap Rp 3,4 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang TA 2011 dan gratifikasi Rp 3,55 miliar. | Wali Kota Pasuruan Setiyono: Menerima suap dari pengusaha Muhammad Baqir terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan pusat layanan usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan. Baqir menjadi pemenang lelang proyek dan menyerahkan Rp 115 juta kepada Setiyono melalui perantara. | Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan: Menerima hadiah atau janji sebesar Rp 600 juta dari pemilik CV 9 Naga, Gilang Ramadhan, yang meminta ditunjuk sebagai pelaksana proyek infrastruktur di Lampung Selatan. | Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap: Menerima suap terkait proyek-proyek di lingkungan Labuhanbatu TA 2018. Bukti transaksi Rp 576 juta merupakan bagian pemenuhan dari permintaan Pangonal sekitar Rp 3 miliar dari pengusaha Effendy Sahputra. | Bupati Bener Meriah Ahmadi: Memberi suap kepada Irwandi Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018. | Gubernur Aceh Irwandi Yusuf: Menerima suap dari Ahmadi sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018. | Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar: Menerima pemberian dari kontraktor Susilo Prabowo melalui pihak

tia. “Keputusan ini diambil sebagai bukti kami sungguh-sungguh antikorupsi dan menyiapkan kader yang betul-betul menjaga integritas,” ujar dia. Menurut Johnny, NasDem

BATIK AIR RESMI LAYANI JAKARTA-KUNMING » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (kiri) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7).

ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY

JAKARTA (HN) Kasus korupsi yang menjerat kepala daerah bakal terus berulang jika sistem kepartaian dan kepemiluan tak dirombak. Selain itu, pemerintah dan DPR harus turut mengambil tindakan konkret terkait kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. “Yang selalu jadi biang kerok korupsi, kepala daerah. Perbaikan partai dan pemilu sudah beberapa kali KPK tawarkan. Namun, usulan perbaikan tata kelola partai melalui revisi UU Parpol tak kunjung dilakukan pengambil kebijakan,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz kepada HARIAN NASIONAL, Jumat (11/7). Kemarin, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2022 Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, serta pihak swasta atas nama Abu Bakar sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah sehari sebelumnya terjaring OTT. Dalam OTT itu, KPK mengamankan SIN$ 43.942, US$ 5.303, € 5, MYR 407, SAR 500, dan Rp 132.610.000. “Ada tindak pidana korupsi, memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait izin pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir serta pulaupulau kecil di Kepulauan Riau,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Dalam proses pemeriksaan, ada unsur investasi yang diutarakan. Hal ini membuat penilaian KPK lebih buruk karena investasi digunakan untuk pembenaran melakukan tindak korupsi. “Investasi mestinya dilakukan tanpa korupsi dan tan-

KEPALA DAERAH DIJERAT KPK

swasta bernama Bambang Purnomo sekitar Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek-proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar. | Bupati Tulungagung Syahri Mulyo: Menerima hadiah atau janji Rp 1 miliar dari Susilo melalui pihak swasta Agung Prayitno terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung. | Bupati Purbalingga Tasdi: Menerima gratifikasi Rp 100 juta dari kontraktor pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua tahun 2018. Nilai proyek itu sekitar Rp 22 miliar. | Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat: Menerima gratifikasi Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. | Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa: Menerima hadiah atau janji dari dua pejabat di dua perusahaan Rp 2,7 miliar terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Kasus kedua, dia bersama Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin menerima gratifikasi sekitar Rp 3,7 miliar. | Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud: Dirwan, istrinya Hendrati, dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan Pemkab Bengkulu Selatan Nursilawati diduga menerima suap dari seorang kontraktor bernama Juhari Rp 98 juta sebagai fee atas proyek di Pemkab Bengkulu Selatan yang akan dikerjakan Juhari. | Bupati Bandung Barat Abubakar: Meminta uang kepada kepala dinas untuk kepentingan istrinya sebagai calon bupati Bandung Barat, yang disampaikan dalam beberapa kali pertemuan dengan kepala SKPD pada Januari, Februari, dan Maret 2018. | Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra: Menerima hadiah dari swata terkait pengadaan barang dan jasa tahun 20172018 sekitar Rp 2,8 miliar, terkait kepentingan dia bertarung dalam pilkada. | Bupati Lampung Tengah Mustafa: Memberi arahan kepada jajarannya untuk menyuap pihak DPRD Lampung Tengah untuk memuluskan langkah Pemkab Lampung Tengah meminjam Rp 300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. | Bupati Subang Imas Aryumningsih: Menerima hadiah atau janji terkait perizinan di lingkungan Pemkab Subang sekitar Rp 1,4 miliar.

| Bupati Ngada Marianus Sae: Menerima suap terkait proyek-proyek di Pemkab Ngada, NTT, dari Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu senilai Rp 54 miliar. | Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko: Menerima suap dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti Rp 275 juta terkait perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. | Gubernur Jambi Zumi Zola: Menerima suap sekitar Rp 6 miliar dan menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam pengesahan R-APBD Jambi 2018. Total uang yang diserahkan sekitar Rp 3,4 miliar. | Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif: Menerima suap terkait pembangunan RSUD Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah TA 2017. Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP itu sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar. | Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad: Menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan APBD tahun 2016. | Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan: Menerima suap Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary terkait proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR tahun 2016. | Bupati nonaktif Nganjuk Taufiqurrahman: Menerima suap dan mengalihkan gratifikasi yang diterimanya dari 2013 hingga 2017. KPK menyebut ada transfer pembelian mobil menggunakan nama orang lain hingga pembelian aset berupa tanah. | Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari: Pencucian uang atau menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar.

mendukung penuh proses pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, apalagi menyangkut pejabat tinggi di daerah. Dia menyatakan, kasus ini tak akan mencederai partai karena

korupsi adalah tindakan perorangan. “Kami tak akan menoleransi kader yang melakukan tindak pidana korupsi, narkotika, dan pelecehan seksual,” katanya.

A5

Denpasar

2019 2019: Bupati Kabupaten Mesuji Khamami: Menerima uang (fee) sebagai imbalan dari pihak swasta yang mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur di daerah. | Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip: Menerima suap terkait revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo. Dia diduga meminta fee 10 persen dari proyek yang bernilai sekitar Rp 6 miliar itu. | Gubernur Kepri Nurdin Basirun: Menerima suap terkait pemberian izin lokasi untuk rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Sumber: Berbagai Sumber

O SHERLYA PUSPITA SARI

GARDA REVOLUSIONER MENGANCAM » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu