Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1839 Tahun VII

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

HYPE & LEBIH HIDUP

RAJA EROPA

» A11

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Ego sektoral menghambat investasi di daerah.

BJ HABIBIE WAFAT

REALISASI INVESTASI KUARTAL II-2019: BERDASARKAN LOKASI

24 - 31°C

Bandung

PMA

PMDN Lainnya Rp 39,9 T (41,7%)

DKI Jakarta Lainnya Rp 16,2 T US$ 2,9 M (41,5%) (17,0%) Jawa Timur Rp 15,5 T Kepulauan (16,2%) Riau Riau US$ 0,5 M Rp 9,1 T (7,1%) Banten (9,5%) US$ 0,5 M (7,1%)

Kalimantan Timur Rp 6,0 T (6,3%) Jawa Barat Rp 8,9 T (9,3%)

Keterangan: PMDN: Penanaman Modal Dalam Negeri PMA: Penanaman Modal Asing

bagus dari OSS,” ujarnya. Ia mengatakan, saat ini kota yang menolak proses perizinan melalui OSS baru DKI Jakarta dan Surabaya. Menurutnya, daerah lain masih proses integrasi ke perizinan OSS. Bahkan, kata dia, ada beberapa daerah sudah menyiapkan peraturan-peraturan perubahan terkait OSS ini. “Sementara dua kota itu (belum menggunakan OSS) dari 16

CERMATI DETAIL DRAF RUU KPK » Jakarta

Sejumlah prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mengangkat peti jenazah almarhum Presiden Ke-3 RI, BJ Habibie menuju mobil ambulans di Rumah Jenazah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/9). Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Pendiri Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSPAD dalam usia 83 tahun. >> Berita di Halaman A2

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

JAKARTA (HN) Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur menolak penggabungan Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (Online Single Submission/OSS). Padahal sistem tersebut untuk mempermudah perizinan usaha antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Boedi Rheza mengatakan, OSS yang diinisiasi pemerintah pusat masih banyak kendala. DKI Jakarta memiliki sistem JakEVO dan Surabaya memiliki Surabaya Single Window (SSW). “Kedua kota tersebut menganggap sistem perizinan di daerahnya sudah cukup mumpuni dibanding OSS,” ujar Boedi di Jakarta, Rabu (11/9). Menurut dia, faktor ego sektoral justru menghambat laju OSS. Hal ini memicu OSS belum terlihat maksimal selama setahun terakhir. Boedi mengatakan, layanan OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta hanya mengintegrasikan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, integrasi OSS dalam sistem JakEVO justru menambah waktu penerbitan SIUP. “Jika semula mengurus SIUP hanya satu jam, melalui OSS menjadi tiga jam. Ini banyak dikeluhkan pelaku usaha,” katanya. Di Surabaya, kata dia, sistem OSS hanya diadopsi untuk layanan pembuatan akun pemohon, penerbitan nomor induk berusaha (NIB), dan penerbitan izin usaha. Komitmen kepala daerah masih menjadi alasan SSW dengan OSS belum terintegrasi. “Kami melihat ego daerah masih menjadi kendala. Surabaya berpandangan SSW ini lebih

A3

20 - 29°C

Semarang

Jawa Barat US$ 1,5 M (21,4%) DKI Jakarta US$ 0,9 M (12,9%) Jawa Tengah US$ 0,7 M (10,0%)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

provinsi,” kata Boedi. Pelaksana Tugas Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan, daerah yang belum memaksimalkan proses perizinan melalui OSS kemungkinan akan dikenakan sanksi, mulai teguran kepada kepala daerah terkait hingga pengurangan dana insentif daerah (DID).

RUU PERTANAHAN BUTUH SINKRONISASI » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

A4

26-35°C

“Jadi, daerah yang bagus kegiatan perizinan melalui OSS ini, Kementerian Keuangan akan menambah DID,” kata Yuliot kepada HARIAN NASIONAL. Namun, kata Yuliot, sanksi tersebut belum pasti dan masih akan dibahas dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Yuliot mengatakan, nantinya sanksi akan tetap mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kasie Dukungan Teknis Sistem BKPM Fitriana Aghita Pratama mengakui, sistem perizinan melalui OSS masih banyak kekurangan. Dalam sehari bisa menggelar rapat empat hingga lima kali untuk membahas integrasi OSS. “Kita bahas setelah integrasi OSS, apa lagi?” ujar Fitriana.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, masalah utama OSS karena koordinasi belum tuntas antara pemerintah pusat dan daerah. Di era otonomi, kata Bhima, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menerbitkan izin. “Kalau dipaksa OSS, tapi daerah tidak siap, BKPM yang seharusnya dievaluasi,” katanya. Bhima menilai, perizinan di DKI Jakarta dan Jawa Timur, khususnya Surabaya akan tertinggal jika dipaksa menerapkan OSS. Ia mempertanyakan komunikasi antara BKPM dengan pemerintah daerah selama ini dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di daerah. “Jadi sebaiknya OSS ini ditunda dulu daripada bikin bingung investor,” ujar Bhima. O HERRY SUPRIYATNA

PELUANG BARU MAHASISWA ASING PASCA-BREXIT » Denpasar

26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.