JUMAT, 13 DESEMBER 2019 | Nomor 1917 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
REAL SOCIEDAD vs BARCELONA
MAKAN SEHAT & SELALU AKTIF
KOMPETISI RUMIT
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KERETA ANJLOK DI BLORA
ANTARA | YUSUF NUGROHO
Gerbong kereta api barang yang mengangkut semen dari Stasiun Kampung Bandan, Jakarta, menuju Stasiun Kalimas, Surabaya, keluar jalur di KM 52+926 di jalur Stasiun Doplang, Blora, Jawa Tengah, Kamis (12/12). Sepuluh gerbong anjlok dan ratusan bantalan rel rusak parah. Tidak ada korban jiwa. Namun, kereta api lain yang melalui jalur tersebut mengalami keterlambatan.
Beban Peserta BPJS Diminimalisasi Pemerintah akan memanfaatkan profit untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta kelas tiga BPJS Kesehatan. JAKARTA (HN) Kenaikan iuran untuk peserta mandiri BPJS Kesehatan tak berubah, dimulai 1 Januari 2020. Kenaikan, menurut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, demi menutupi celah defisit yang diproyeksikan mencapai Rp 16 triliun. Kendati demikian, pemerintah berencana mengurangi beban masyarakat, imbas kenaikan mencapai dua kali lipat. Menurut Terawan, ada tiga skema alternatif yang dipersiapkan. Pertama, jelasnya, pemerintah memberikan subsidi atas selisih kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN). Wacana ini bisa diberikan untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas
tiga. Namun, rencana tersebut masih menunggu izin Menteri Keuangan Sri Mulyani. Skema kedua, adanya pemanfaatan profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran (PBI), imbas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Profit bisa digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas tiga,” kata Terawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12). Untuk skema ketiga, menurut Terawan, dengan memanfaatkan upaya Kementerian Sosial yang sedang memperbaiki kualitas data penerima bantuan iuran, sekaligus memadukannya dengan Data Terpadu Program Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Data penerima bantuan iuran non-DTKS mencapai 30.620.052 orang yang akan dinonaktifkan
KALA PEREMPUAN MEMILIH HIDUP SENDIRI » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A4 24 - 33°C
oleh Kementerian Sosial,” kata Terawan. Dari ketiga skema alternatif, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, termasuk Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menilai usulan kedua memungkinkan untuk segera diimplementasikan. Terawan berharap usulan tersebut bisa mengakomodasi kepentingan peserta kelas tiga yang mencapai 19,96 juta. “Terpenting masyarakat dibuat untuk tidak terbebani. Urusan defisit, pelan-pelan akan ditutupi dengan efisiensi kebocorannya di mana,” ujar Terawan. Terawan optimistis upaya tersebut mampu meminimalisasi dampak kenaikan. Di sisi lain, kenaikan iuran mandiri BPJS Kesehatan imbas penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan tak terlalu memMUTU BERAS BULOG KALAH SAING »
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
KENAIKAN AN IURAN A PESERTA MANDIRII Rp 160.000
semula Rp 80.000
Kelas II Rp 110.000
semula Rp 55.000
Kelas III Rp 42.000
semula Rp 22.500
Kelas I
bebani peserta kelas tiga. “Dengan Perpres 75, maka akan surplus profit untuk PBI. Surplus itu dimanfaatkan untuk menyubsidi yang PBPU kelas tiga,” kata Terawan. Terawan memaparkan, klaim rasio peserta BPJS Kesehatan tahun ini mencapai 117 persen. Untuk tahun depan sebesar 127,7 persen. Pada 2021 diprediksi meningkat menjadi 138,4 persen. Namun, hal tersebut masih berdasarkan asumsi sebelum di-
A5
keluarkan Perpres 75. Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris menilai, skema alternatif kedua yang telah disepakati pemerintah dan DPR lebih masuk akal untuk diterapkan. Anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati mengatakan, pemerintah harus mampu memastikan skema alternatif tersebut berlaku bersamaan ketika penerapan Perpres 75 dilakukan. “Pemerintah harus bisa menjamin opsi yang diambil berlaku 1 Januari 2020,” imbaunya. Di sisi lain, anggota Komisi IX Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pemerintah juga tidak bisa abai terkait persoalan defisit, termasuk tunggakan yang harus dibayarkan kepada rumah sakit. “Defisit harus ketutup, rumah sakit juga harus terbayar,” ujarnya. O UMMAMAH N ULJANNAH | ANTARA
KEBUNGKAMAN SUU KYI DIKECAM » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG