KAMIS, 13 FEBRUARI 2020 | Nomor 1962 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
AC MILAN vs JUVENTUS
MAWAR MERAH TETAP PRIMADONA
DUEL LEGENDA
» A11
» B17
A
LION AIR GROUP DISKON TARIF » A5
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Omnibus Law Mulai Terbuka
JAKARTA (HN) Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, termasuk surat presiden (supres) dan naskah akademik, akhirnya sampai ke parlemen. Dalam RUU yang menerapkan skema omnibus law tersebut merupakan inisiatif pemerintah. Isinya, kata Ketua DPR Puan Mahardani, terdiri atas 79 RUU, 15 bab, dan 174 pasal. Seluruh draf, politikus PDI-P itu menyatakan, segera dibahas. Pembahasan direncanakan melibatkan tujuh komisi. Namun, mekanisme pastinya masih dimatangkan, apakah melalui Badan Legislasi (Baleg) atau membentuk panitia khusus (pansus). Menurut Puan, ada perubahan nama dalam produk omnibus law yang dibuat. Jika sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja, kini menjadi Cipta Kerja. Kemarin, Rabu (12/2), draf resmi RUU Cipta Lapangan Kerja diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Sebelum diserahkan pemerintah, menurut Puan, DPR belum mengetahui isi RUU. Alhasil, ia berharap masyarakat tidak berspekulasi. “Jangan sampai menimbulkan prasangka dan kecurigaan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Usai menyerahkan draf RUU Cipta Kerja, Airlangga Hartarto memastikan pemerintah bersama DPR akan menyosialisasikan produk hukum tersebut kepada
ANTARA | PUSPA PERWITASARI
DPR disarankan membentuk panitia khusus untuk membahas RUU Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Ketua DPR Puan Maharani, ditemani sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju usai menyerahkan draf RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
masyarakat. Sebelum Cipta Kerja, pemerintah lebih dulu menyerahkan draf dan supres RUU Perpajakan. “Sosialisasi akan dilakukan ke seluruh provinsi di Indonesia, melibatkan DPR dengan tujuh komisi terkait,” kata Airlangga. Sosialisasi, ia melanjutkan, agar masyarakat mengetahui dan memahami secara rinci RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja, menurut Airlangga, menjadi salah satu upaya pemerintah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, termasuk menunjang perekonomian Tanah Air. “Kondisinya murni untuk menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Airlangga. Airlangga mengatakan, pembentukan dan penyusunan omnibus law dalam RUU Cipta Kerja telah melibatkan 10 konfederasi, melalui dialog yang dilakukan Menteri Ketenaga-
CEPAT TANGGAP TANGANI KONDISI DARURAT » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A4 24 - 33°C
“SAPU JAGAT” Cipta Kerja | Merevisi 79 UU dan 1.244 pasal 11 KLASTER Penyederhanaan perizinan Persyaratan investasi Ketenagakerjaan Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM Kemudahan berusaha Dukungan riset dan inovasi Administrasi pemerintahan Pengenaan sanksi Pengadaan lahan Investasi dan proyek pemerintah Kawasan ekonomi
TUJUAN OMNIBUS LAW Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing bekerja di Indonesia, terjadi alih keahlian dan menambah pengetahuan SDM Indonesia Mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak Menyelesaikan tumpang-tindih perundangundangan di Indonesia Sumber: Antara | Kementerian Keuangan
kerjaan Ida Fauziyah. Ihwal dugaan adanya draf yang bocor, Airlangga tak sependapat. Ia menyatakan draf omnibus law dalam RUU Cipta Kerja baru diselesaikan. Alhasil, ia tak percaya jika ada yang mengklaim memiliki draf asli. “Draf resmi baru selesai, kami berikan setelah ada supres. Sekarang isi pasal yang
PEMPROV UBAH DESAIN AWAL MONAS » Yogyakarta
Perpajakan | Merevisi 7 UU dan 28 pasal 6 KLASTER Pendanaan investasi Sistem teritori Subjek pajak orang pribadi Kepatuhan wajib pajak Keadilan iklim berusaha Fasilitas
UNDANG-UNDANG
23-32°C
Surabaya
26-35°C
diberikan adalah yang diserahkan kepada DPR. Jadi tidak ada versiversi lain di luar,” katanya. Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja sebaiknya dilakukan dengan membentuk pansus. Itu karena RUU Cipta
A8
Denpasar
Kerja menyentuh banyak sektor. Di sisi lain, Lucius berharap parlemen lebih transparan demi mencegah kecurigaan publik saat pembahasan omnibus law. “Saat ini nyaris tak ada lagi sekat yang membedakan DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah berada di gelombang yang sama, imbas mayoritas kursi parlemen menjadi partai pendukung pemerintah,” ujar Lucius. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agil Oktaryal satu suara. Ia menilai pembahasan RUU Cipta Kerja sebaiknya lewat pansus. Pembentukan pansus, sambungnya, agar pembahasan menjadi lebih fokus. “RUU Cipta Kerja ini multisektor dan meliputi banyak aspek, sebaiknya diserahkan ke Baleg. Kemudian Baleg bisa membentuk pansus untuk pembahasannya,” imbau Agil. O YAUMAL HUTASUHUT | ESTI TRI PUSPARINI
KUANTITAS KASUS BARU MULAI MENURUN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG