SENIN, 13 JANUARI 2020 | Nomor 1936 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
RENDEZVOUS BLOK M TEMPO DULU
XAVI ASA BARCA
» A11
» B17
A
13
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Tidak Berhenti di Wahyu
SERBASULIT MENJELANG KICK-OFF LIGA 1 » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
24 - 33°C
BELUM TERSENTUH ALAT BERAT Kondisi jalan desa dipenuhi puing dampak banjir bandang di Kampung Calung Bungur, Sajira, Lebak, Banten, Minggu (12/1). Hampir dua pekan setelah bencana, warga belum mendapat bantuan alat berat untuk membersihkan lumpur dan puing yang terbawa banjir, membuat warga sulit beraktivitas. » Berita di Halaman A8
Kalau penyidik memerlukan keterangan (Hasto), yang bersangkutan pasti dipanggil. ANTARA
belakangan terus dikaitkan. Komisi antirasuah sempat berencana menggeledah ruangan Hasto di DPP PDI-P, Kamis (9/1). Namun, rencana penggeledahan gagal lantaran terkendala izin Dewas. Dalam proses penyidikan, KPK juga membuka peluang untuk memeriksa Hasto. “Kalau penyidik memerlukan keterangan (Hasto), yang bersangkutan pasti dipanggil,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. Di arena Rakernas PDI-P di Jakarta, Minggu (12/1), Hasto memastikan siap memenuhi undangan komisi antirasuah. PDI-P dan KPK, menurut Hasto, kerap bertemu dan berdialog. “Ketika KPK mengundang, saya akan datang,” ujarnya. Menurut Hasto, kesiapannya memenuhi panggilan KPK merupakan tanggung jawab hukum sebagai warga negara. Bukan hanya personal, sikap tersebut juga diklaim akan dilakukan PDI-P. Ihwal dugaan suap yang dilakukan Harun kepada Wahyu demi bisa menjadi PAW, Hasto menyatakan bukan tanggung jawab partai. Dalam PAW, menurut Hasto, tidak ada celah untuk melakukan negosiasi. Alhasil, ia menilai “partai banteng” telah menjadi korban terkait penyudutan opini. “PAW merupakan hal biasa yang dilakukan partai, bagian
ALI FIKRI PELAKSANA TUGAS JURU BICARA KPK
Ketika KPK mengundang, saya akan datang. ANTARA
JAKARTA (HN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengusutan dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dari PDI-P tidak akan berhenti pada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, calon legislatif PDI-P dari daerah pemilihan Sumatera Selatan Harun Masiku, dan Saeful dari unsur swasta. Keempatnya sudah berstatus tersangka. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan pengembangan perkara akan terus dilakukan, termasuk dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Terkait izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK, menurut Nawawi, sudah tidak ada masalah. “(Izin Dewas) sudah clear semua sejak Jumat (10/1) kemarin,” kata Nawawi kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (12/1). Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, pihaknya akan merespons cepat bila komisi antirasuah mengajukan izin. Dewas, sambungnya, tidak akan pernah menghambat pengungkapan perkara. “Kami tidak tidak akan pernah menghambat,” ujarnya. Dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu, nama Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto
ANTARA | WELI AYU REJEKI
Hasto Kristiyanto memastikan siap diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap PAW.
HASTO KRISTIYANTO SEKJEN PDI-P
LION AIR GROUP AKAN TERIMA 20 ARMADA » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
kedaulatan parpol. Ini juga diatur undang-undang dan peraturan perundang-undangan,” katanya. Dalam kasus ini, KPK menduga Wahyu menerima Rp 600 juta dari Harun, dari total permintaan Rp 900 juta. Uang tersebut demi memuluskan langkah Harun menjadi anggota parlemen, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Terkait kelanjutan perkara, peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai keberadaan Dewas justru menghambat kinerja KPK. Ketika penyidik seharusnya bekerja cepat, belum adanya izin Dewas membuat pihak yang diduga terlibat memiliki waktu untuk menghilangkan jejak. “Kali pertama dalam sejarah, rencana penggeledahan diumumkan waktunya dan penggeledahan dilakukan setelah beberapa hari operasi tangkap tangan (OTT),”
A5 26-35°C
kata Zaenur. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menyarankan KPK membuat mekanisme internal agar proses izin penggeledahan tidak berbelit. Ini perlu dilakukan imbas gagalnya penggeledahan di Kantor DPP PDI-P. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, insiden yang melanda proses penyidikan harus direspon Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). “Kami berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan per ppu. Ini menjadi prioritas utama untuk menyelamatkan KPK. KPK juga harus berani menerapkan obstruction of justice (menghalangi penanganan perkara),” ujar Kurnia. O AINI TARTINIA | SHERLYA PUSPITA SARI | ANTARA
BERITA TERKAIT DI
IRAN DALAM POSISI SERBASALAH » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
» A2
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG