RABU, 13 MARET 2019 | Nomor 1695 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
BAYERN vs LIVERPOOL
BUKU SANG PRIMADONA
SALAH MENGALAH
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pengadilan Agama diimbau tidak mudah memberikan dispensasi usia pernikahan.
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan ‘’Aksi Diam 700 Hari Penyerangan Novel Baswedan’’ di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/3). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen guna menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
ANTARA | RIVAN AWAL LINGGA
JAKARTA (HN) Upaya mencegah perkawinan pada usia anak di Indonesia masih harus dioptimalkan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, yaitu 16 tahun dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pertengahan 2018, dinilai sebagai pintu masuk untuk menutup semua celah perkawinan usia anak. “Pemerintah diberikan waktu tiga tahun untuk menetapkan kebijakan yang baru,” kata Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati kepada HARIAN NASIONAL usai sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (12/3). Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 2018, persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun di Indonesia mencapai 11,2 persen. Rita menjelaskan, keputusan mengenai batas usia perkawinan melalui revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya bisa dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun. Oleh karena itu, sejumlah kementerian dan lembaga terkait harus melakukan konsolidasi. Rita menilai, pencegahan perkawinan pada usia anak sejatinya harus ditanamkan dalam ruang lingkup keluarga. Artinya, kemampuan orangtua mengasuh anaknya harus ditingkatkan. Mereka seharusnya mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Tokoh agama dan masyarakat di sekitarnya juga berperan penting memberikan edukasi. Rita mengimbau kepala desa tidak membantu terjadinya perkawinan anak dengan me-
AKSI DIAM 700 HARI
24 - 31°C
Bandung
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan KALTENG: 19,1 % KALSEL: 17,6 % KALBAR:17,5 % KALTARA: 12,4 % KALTIM: 11,5 %
JAMBI: 12,7 %
SUMSEL: 12,1 %
SULUT: 14,9 % SULBAR: 19,4 % SULTRA: 19,0 % SULTENG: 15,8 % SULSEL: 14,1 % GORONTALO: 15,3 %
MALUKU UTARA: 13,4 % PAPUA: 11,5 %
BABEL: 14,2 % BENGKULU: 14,3 % JABAR: 13,3 %
JATIM: 12,7 %
NTB: 15,5 % Sumber: Kementerian PPPA | BPS BERDASARKAN PROVINSI: Terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak di atas angka nasional (11,2 persen).
malsukan usia. Lembaga pendidikan diharapkan mengedukasi para siswa tentang kesehatan reproduksi dan meningkatkan wajib belajar hingga 12 tahun. “Perkawinan harus didasarkan kesadaran karena tujuannya untuk keluarga. Jadi, tidak
KETERBUKAAN CALEG MASIH MINIM » Jakarta
PERKAWINAN USIA ANAK
PREVALENSI: Hingga 2018, 1 dari 9 (11%) perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun
20 - 29°C
A3
Semarang
sekadar status sosial,” ujar Rita. Dia mengimbau Pengadilan Agama tidak mudah memberikan dispensasi usia pernikahan. Misalnya, orangtua kerap mengajukan permohonan dispensasi itu ketika anaknya hamil pranikah. Langkah ini
KECEPATAN KENDARAAN DI TOL AKAN DIBATASI » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
justru berpotensi menimbulkan masalah baru jika anak belum mau dinikahkan. “Pemberian dispensasi prinsipnya harus menjadi penyelesaian terbaik. Pengadilan Agama hanya boleh memberikan izin jika keadaan mendesak,” ujarnya. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) Amran Suadi menjelaskan, pemberian dispensasi harus berdasarkan penilaian dan pertimbangan setiap hakim. Pihaknya tidak dapat memberikan acuan pengambilan putusan. Namun, kata Amran melanjutkan, MA sedang menyusun peraturan terkait bagaimana para hakim harus menyikapi perkara dispensasi nikah. Aturan ini akan menjadi pedoman ketika mengadili dispensasi nikah yang diajukan kepada para hakim. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pem-
A5 26-35°C
bangunan Nasional/Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum menilai pemerintah dihadapkan tantangan menurunkan angka perkawinan anak menyusul putusan MK tersebut. Woro mengatakan, sejumlah kementerian/lembaga sebenarnya sudah memiliki program untuk mencegah perkawinan anak. Namun, kerja keras perlu dilakukan untuk mengintervensi permasalahan ini. “Harus ada penguatan kelembagaan dan regulasi serta meningkatkan akses pendidikan,” katanya. Menurut Woro, pendidikan menjadi salah satu upaya mencegah perkawinan anak. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap efek perkawinan anak juga perlu ditingkatkan. Komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) tidak bisa diberikan secara umum mengingat setiap daerah memiliki budaya berbeda. O ALVIN TAMBA
>> Berita Terkait di Halaman A4
MUSLIHAT BOUTEFLIKA DIWASPADAI » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG