RABU, 13 NOVEMBER 2019 | Nomor 1891 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
SELEBRASI KELULUSAN DI GUNUNG LAWU
KOMPAK TANPA STERLING
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KRI BIMA SUCI BERLABUH DI SURABAYA KRI Bima Suci tiba di Dermaga Madura Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/11). Kapal layar latih itu tiba di Surabaya setelah 99 hari pelayaran, melaksanakan Pelayaran DIplomasi Duta Bangsa dan Satlat Kartika Jala Krida Taruna AAL angkatan 66 di sembilan negara di Asia dan Australia.
ANTARA | ZABUR KARURU
JAKARTA (HN) P o l e m i k seputar wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke parlemen mulai terurai. Presiden Joko Widodo menolak rencana tersebut. Menurut Presiden, pesta demokrasi di daerah, baik di level provinsi, kabupaten, juga kota harus tetap melalui mekanisme pemilihan langsung. “Tetap dengan mekanisme pemilihan langsung. Ini cermin kedaulatan rakyat dan demokrasi, (termasuk) sejalan dengan citacita Reformasi 1998,” kata Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, di Jakarta, Selasa (12/11). Kendati demikian, Joko Widodo sepakat untuk dilakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pilkada. Menurut Fadjroel, beberapa sektor yang akan dievaluasi lebih mengarah pada ranah teknis. Wacana evaluasi mekanisme pemilihan langsung sempat disuarakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Kepala Polri itu menilai pilkada langsung membuat biaya politik semakin tinggi. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, persoalan pilkada, terutama terkait politik uang, harus segera diselesaikan pemerintah dan partai politik. Pendidikan politik, menurutnya, bisa meminimalisasi kasus korupsi terbuka imbas politik uang. “Evaluasi jelas harus dilakukan, bukan menghukum masyarakat dengan mencabut hak pilihnya,” kata Kaka kepada HARIAN NASIONAL. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, pandangan politik Presiden harus menjadi panduan. Kendati demikian, sambung Titi, keputusan Joko Widodo menolak mekanisme pemilihan tidak langsung harus tetap dikawal. Titi khawatir pandangan tersebut tak diikuti jajaran di bawahnya, seperti di level kementerian, partai politik, termasuk parlemen. “Jangan sampai ada ketidaksamaan
Pilkada Langsung Harus Dikawal Presiden Joko Widodo menolak wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. antara keinginan presiden dengan implementasinya,” imbau Titi. Kendati demikian, Perludem
24 - 31°C
Bandung
dari sistem yang sudah berjalan, semisal ongkos politik yang tinggi, netralitas penyelenggara negara, termasuk partisipasi pemilih.
RESPONS PARTAI POLITIK Keputusan pemilihan langsung telah melalui berbagai pertimbangan. Apabila (pilkada langsung) dievaluasi, harus hati-hati.
Kami sepakat (pilkada langsung) dievaluasi dan disempurnakan secara komprehensif.
Sebaiknya dikaji lebih dalam, bagaimana manfaat dan kekurangan pilkada langsung dan tidak langsung.
PUAN MAHARANI KETUA DPP PDI-P
AHMAD DOLI KURNIA PLT KETUA DPD GOLKAR SUMUT
FADLI ZON WAKIL KETUM PARTAI GERINDRA
PEMANFAATAN DANA FILANTROPI DIUSULKAN » Jakarta
sepakat agar pelaksanaan pilkada langsung tetap dievaluasi. Menurut Titi, evaluasi demi menutupi celah dan kekurangan
20 - 29°C
Semarang
A3
24 - 33°C
BATIK AIR SIAPKAN LAYANAN WI-FI » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A5
Denpasar
“Masih banyak kelemahan dari pilkada langsung. Ini perlu diperbaiki dan dikuatkan, terutama terkait aturan main dan teknis di lapangan,” kata Titi. Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sepakat mekanisme pilkada langsung dievaluasi, bukan mengembalikan sistem pemilihan ke DPRD. “Jangan sampai kebijakan (yang diambil) mundur ke belakang,” ujarnya. Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II harus memiliki frekuensi yang sama terkait penataan sistem pesta demokrasi. “Evaluasi belum kami mulai,” katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan untuk dilakukan kajian mendalam terkait dua mekanisme pemilihan. “Dulu kami berada dalam posisi pilkada tidak langsung, tapi dikalahkan dalam pengambilan keputusan dalam perubahan UU Pilkada.” O AHMAD REZA S | ANTARA | SHERLYA PUSPITA SARI
MORALES BERLINDUNG DI MEKSIKO » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG