JUMAT, 14 FEBRUARI 2020 | Nomor 1963 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
NORWICH CITY vs LIVERPOOL
MERAJUT PEKAN PALING ROMANTIS
JAGA MENTAL JUARA
» A11
» B17
A
MASKAPAI DIUSULKAN DAPAT INSENTIF » A5
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Buka Ruang Partisipasi Publik Parlemen diharapkan tak tergesa-gesa menyelesaikan target 100 hari saat pembahasan omnibus law.
dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). RDP dan RDPU dinilai hanya formalitas dan tidak akan banyak mengubah substansi. “Jika sudah masuk DPR, pembahasannya lebih mengarah politis, jadi akan sulit (partisipasi publik masuk). Fraksi di parlemen juga didominasi pendukung pemerintah,” kata Agil. Imbasnya, Agil memprediksi, produk omnibus law rentan digugat. Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Charles Simabura menyatakan, target 100 hari jangan membuat pembahasan dipaksakan. Ia berharap produk omnibus law tak seperti proyek lima tahunan. “Prosesnya harus hati-hati dan memperhatikan partisipasi publik,” imbaunya.
TAK SULIT IKUT PROGRAM KB » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhajirin membawa anaknya saat kegiatan belajar-mengajar di Lebak, Banten, Kamis (13/2). Para guru madrasah di Lebak hanya mendapatkan gaji Rp 200 ribu per bulan. Pemerintah diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah dengan menambah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan dana insentif.
ANTARA | MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS
JAKARTA (HN) Babak baru Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja serta RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian kini berada di tangan parlemen. Draf kedua produk omnibus law itu telah diserahkan pemerintah. Kini, tinggal bagaimana DPR menjawab target Presiden Joko Widodo yang berharap penyelesaian kedua RUU hanya membutuhkan waktu 100 hari. RUU Cipta Kerja baru saja diserahkan pemerintah, Rabu (13/2), sementara RUU Perpajakan lebih dulu sampai parlemen. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyatakan, target penyelesaian 100 hari bisa saja dilakukan. “Tinggal bagaimana kebersamaan teman-teman dari sembilan fraksi di DPR,” kata Azis di Jakarta, Kamis (13/2). Dari sembilan fraksi di DPR, mayoritas merupakan pendukung pemerintah. Alhasil, menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Agil Oktaryal, target 100 hari bukan hal sulit. Namun, Agil mengingatkan, pembahasan dua produk omnibus law tak bisa mengesampingkan kritik dan penolakan masyarakat. “(Target selesai 100 hari) bisa dilakukan. Kurang dari 100 hari juga bisa selesai, mengingat mayoritas fraksi di DPR mendukung draf (usulan pemerintah),” ujarnya. Namun, Agil menilai, pembahasan yang akan dilakukan DPR sekadar menyisakan ruang sempit untuk masuknya partisipasi publik. Biasanya, kata dia, parlemen menggelar rapat
GAJI KECIL GURU MADRASAH
A4
20 - 29°C
PLUS-MINUS OMNIBUS LAW
PLUS Mendorong pertumbuhan ekonomi Percepatan investasi dan ekspor Reformasi birokrasi Memangkas regulasi dan perizinan Penyerapan tenaga kerja menjadi lebih besar Memberdayakan UMKM MINUS Skema upah tenaga kerja diubah Kekhawatiran hak dan kesejahteraan pekerja Sanksi pidana sektor tenaga kerja akan dihapus Syarat masuknya tenaga kerja asing dipermudah Wacana penghapusan IMB dan Amdal Serikat pekerja tak dilibatkan dalam penyusunan Organisasi lingkungan hidup tak dilibatkan dalam penyusunan Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia | Pusat Data Harian Nasional
PENYELENGGARA JAMIN TAK GANGGU CAGAR BUDAYA » Semarang
24 - 33°C
Yogyakarta
Pertukaran ide, menurut Charles, tak hanya melibatkan pemerintah dan parlemen. Seluruh sektor yang terkait dalam aturan sapu jagat juga harus dilibatkan. Keterlibatan banyak pihak diyakini mampu meminimalisasi potensi gugatan. Hingga kemarin, Kamis (13/2), DPR belum menentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan membahas draf omnibus law, terutama Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) belum melakukan rapat untuk menentukan AKD. Menurut politikus PPP itu, RUU Cipta Kerja akan lebih dulu dibicarakan dalam rapat paripurna. “Setelahnya baru di-
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A8
Denpasar
jadwalkan pembahasan melalui Bamus, kemudian ditentukan AKD mana yang akan membahas draf,” kata Baidowi. Mengenai target 100 hari, Baidowi menyatakan bergantung komunikasi antara pemerintah, presiden, dan fraksi-fraksi yang ada di DPR dalam mengambil keputusan. “Secara teknis, fraksi di parlemen akan mambahas substansi mana saja yang selama ini menjadi perdebatan. Kalau nanti fraksi memiliki perspektif yang berbeda terhadap draf yang ada, ini akan sulit. Saya berharap ada komunikasi yang intens antara pemerintah dan DPR,” ujarnya. O SHERLYA PUSPITA SARI
METODE PENGHITUNGAN DIPERSOALKAN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
» A2
BERITA TERKAIT DI
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG