KAMIS, 14 MARET 2019 | Nomor 1696 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
LAUTAN CINTA
JURU SELAMAT
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Terpidana korupsi berbondong-bondong mengajukan peninjauan kembali ke MA.
KORUPTOR AJUKAN PK RICO DIANSARI, swasta. Kasus: Perantara suap Gubernur Bengkulu. Vonis: 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | SUPARMAN, mantan Bupati Rokan Hulu. Kasus: Menerima suap R APBD Rokan Hulu. Vonis: 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | TAFSIR NURCHAMID, mantan Warektor UI. Kasus: Pengadaan barang dan jasa proyek instalansi perpustakaan UI. Vonis: 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | ANAS URBANINGRUM, mantan Anggota DPR RI. Kasus: Pencucian uang Hambalang. Vonis: 14 tahun penjara dan denda
kasus per kasus. Dia berharap, MA dapat menyidangkan sesuai prosedur berdasarkan fakta dan bukti yang ada. MA ke depan juga perlu menyesuaikan sidang PK, agar berlangsung terbuka karena perlu disorot masyarakat luas. “Ini yang perlu disesuaikan oleh MA, khususnya terkait perkara yang menarik perhatian masyarakat. Pada prinsipnya, semua persidangan harus bersifat terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu, seperti kesusilaan dan sebagainya,” ujar Sukma. Data ICW, 26 koruptor mengajukan PK. Namun, dua di antaranya yakni NG Feny (swasta) dan pengusaha Basuki Hariman mencabut upaya hukumnya atas kasus suap kepada mantan Hakim MK Patrialis Akbar, terkait judial review UU Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi (MK). Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyayangkan upaya PK itu. Upaya hukum yang ditempuh para koruptor, justru bisa menjadi bumerang (hukuman berat) ketika ditolak. Kurnia meminta MA menolak pengajuan PK koruptor, kendati sesuai aturan merupakan hak bagi terpidana. ICW melihat PK sering kali dijadikan jalan pintas. Sejak 20072018, ada 101 napi bebas, 5 putusan lepas, dan 14 dihukum lebih
ringan dari tingkat pengadilan. “Ini miris, karena di antara mereka ada nama-nama besar dengan kasus yang bisa dibilang cukup besar pula. Kami berharap KPK dan KY ikut memantau proses PK di MA,” kata Kurnia. Berdasar Pasal 263 ayat 2 KUHAP, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya penemuan fakta baru (novum). “Namun, dalam beberapa kesempatan syarat itu diabaikan.” Para koruptor mengajukan PK
karena melihat celah di MA setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar purnatugas 2018. Dia dikenal “sadis”, jarang mengabulkan PK yang ditempuh terpidana korupsi. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksti Jakarta Abdul Fickar Hadjar sependapat. Selain itu, para koruptor mengajukan PK juga karena faktor ketidakpercayaan kepada penegak hukum. Mayoritas koruptor (lihat data) yang mengajukan PK berperkara
di KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK selalu teliti dalam menghimpun alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hingga berkasnya dilimpahkan ke penuntutan lalu disidangkan. “Sebelum melangkah Jaksa KPK selaku mendengar masukan para pimpinan.” KPK, kata Saut, tidak menginginkan adanya fakta yang tidak benar baik dari novum atau yang ada di persidangan. O TEGAR RIZQON
Rp 5 miliar | SUROSO ATMOMARTOYO, mantan Direktur Penolahan PT Pertamina. Kasus: Suap proyek Tetraethl Lead. Vonis: 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | SITI FADILA SUPARI, mantan Menkes. Kasus: Pengadaan alat kesehatan. Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | SURYADHARMA ALI, mantan Menteri Agama. Kasus: Penyelengagaraan dana haji. Vonis: 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta | M SANUSI, mantan Anggota DPRD DKI Jakarta. Kasus: Suap Reperda Reklamasi Teluk Jakarta. Vonis : 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta | CHOEL MALLARANGENG (Adik Andi Mallarangeng). Kasus: Korupsi Hambalang. Vonis: 3,5 tahun penjara dan denda Rp
250 juta | GUNTUR MANURUNG, mantan Anggota DPRD Sumut. Kasus: Suap DPRD Sumut. Vonis: 4 tahun penjara denda Rp 200 juta | SAIFUL ANWAR, mantan Dirkeu PAL. Kasus: Penjualan kapal perang untuk Filipina. Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | JERO WACIK, mantan Menteri ESDM. Kasus: Korupsi dana operasinal menteri.Vonis: 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta | BUDI SUSANTO, swasta. Kasus: Pengadaan driving simulator di Korlantas Polri. Vonis: 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta | TARMIZI, mantan Panitera PN Jaksel. Kasus: Penanganan perkara PT Aquamarine Divino Inspection. Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | SITI MARWA,
swasta. Kasus: Korupsi pupuk urea. Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta | IRMAN GUSMAN, mantan Ketua DPD RI. Kasus: Suap gula impor. Vonis: 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | SAIPUDIN, Asisten Daerah III Provinsi Jambi. Kasus: Korupsi pengesahan RAPBD Jambi. Vonis: 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta | ERWAN MALIK, mantan Plt Sekda Jambi. Kasus: Korupsi pengesahan RAPBD Jambi. Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta | MARINGAN SITUMORANG, swasta. Kasus: Suap Bupati Batubara. Vonis: 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta | PATRIALIS AKBAR, mantan Hakim MK. Kasus: Suap JR UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Vonis: 8 tahun
penjara dan denda Rp 300 juta | DONNY WITONO, swasta. Kasus: Menyuap Bupati Hulu Sungai Tengah. Vonis: 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta | BAHARUDIN BACHSIN, mantan Panitera PN Bengkulu. Kasus: Perantar suap Hakim Pengadilan Tipikor. Vonis: 4 tahun penjara dan denda Rp 400 juta | ARYA ZULKARNAIN, mantan Bupati Batubara. Kasus: Menerima suap pembangunan Infrastruktur Kabupaten Batubara. Vonis: 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta | DEWIE YASIN LIMPO, mantan Anggota DPR RI. Kasus: Suap pembahasan proyek Pembangkit Listrik Mikrohidro di Kabupaten Deiyai. Vonis: 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.
JAGA HAK PENDIDIKAN ANAK MENIKAH DINI » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
ANTARA | AKBAR NUGOROHO GUMAY
JAKARTA (HN) T e r p i d a n a kasus korupsi (koruptor) berbondong-bondong mencoba peruntungan, menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Mereka berharap, vonis hukuman atas perkara rasuah yang menjeratnya pesakitan bisa menjadi ringan, atau bahkan lepas (bebas). Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 24 koruptor. Dikonfirmasi HARIAN NASIONAL, Kabid Pengawasan Hakim Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta memastikan lembaganya bakal mengawal proses hukum PK tersebut di MK. Pengajuan PK koruptor harus jadi perhatian serius agar berjalan sesuai kajian hukum. KY akan telusuri seluruh kasus yang menjerat para koruptor hingga berujung pengajuan PK. “Ini tentu menjadi perhatian serius KY, terutama pada proses yang berlangsung di MA,” kata Sukma di Jakarta, Rabu (13/3). Proses persidangan PK di MA bersifat tertutup, tak seperti pada tingkat pertama (pengadilan negeri) yang terbuka untuk umum, sehingga KY perlu mencermati
PASAR IKAN MODERN MUARA BARU Didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua dari kanan) serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga dari kanan), Presiden Joko Widodo berbelanja ikan usai meresmikan Pasar Ikan Modern Muara Baru di Jakarta, Rabu (13/3). Dibangun dengan dana Rp 150,68 miliar, Pasar Ikan Modern Muara Baru mengusung konsep pasar ikan higienis dan modern untuk menarik minat masyarakat dan wisatawan berbelanja maupun berkuliner.
BIROKRASI HAMBAT PERTUMBUHAN INVESTASI » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A5 Denpasar
ALFIAN | MUHAMMAD CHAERUL HAKIM (RM)
Sumber: Indonesian Corruption Watch
POLUSI PENYEBAB SEPEREMPAT DARI TOTAL KEMATIAN GLOBAL » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A10 Cerah sumber: BMKG