SENIN, 15 APRIL 2019 | Nomor 1722 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
PALACE vs MAN CITY
PERHIASAN VS LOGAM MULIA
AROMA JUARA
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Bawaslu perlu membuka akses untuk warga melaporkan kampanye di medsos selama masa tenang Pemilu 2019.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Berbagai platform media sosial (medsos) diimbau tidak menayangkan iklan politik Pemilu 2019 selama masa tenang 14-16 April. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengawasi peredaran kampanye, baik itu dilakukan capres-cawapres, caleg, relawan pendukung, maupun tim sukses. Meski platform medsos yang diawasi Bawaslu hanya mencakup Twitter, Instagram, dan Facebook, bukan berarti kampanye lewat WhatsApp bisa bebas. Menurut Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta, memasuki masa tenang pesta demokrasi nasional, kampanye dalam bentuk dan lewat apa pun yang masih berbasis medsos seharusnya tak boleh dilakukan. Kaka berpendapat, WhatsApp termasuk dalam medsos yang memang sulit dipantau Bawaslu karena bersifat tertutup. Namun, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak mereka yang dengan sengaja melakukan kampanye jika ada laporan. Bawaslu, ujar Kaka melanjutkan, perlu membuka akses untuk warga agar dapat melapor jika menemukan bentuk kampanye lewat percakapan WA sekali pun. “WhatsApp termasuk medsos, sehingga Bawaslu punya kewenangan menindak pelaku yang berkampanye jika ada laporan. Pada masa tenang, kampanye dalam bentuk apa pun tidak boleh dilakukan. Bahkan, dalam bentuk bahasa tubuh yang menunjukkan pilihan pun tidak
Pasukan TNIPolri menggelar apel gabungan kesiapsiagaan pemilu aman di Jakarta, Minggu (14/4). Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapan dua institusi tersebut dalam menjaga keamanan masyarakat sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019.
LARANGANSANKSI KAMPANYE DI MEDSOS Pasal 275 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun un 2017 tentang Pemilihan emilihan Umum menyebutkan kampanye di media sosial dilarang selama masa tenang. Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan tiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Sumber: UU Pemilu
boleh,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (14/4). Bawaslu hanya bisa melakukan penegakan hukum jika ada laporan. Dengan adanya nota kesepahaman (MoU) bersama Kemenkominfo, seharusnya Bawaslu bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh platform medsos termasuk WA dan menindaklanjuti ketika menemukan pelanggaran. Jika
WINGS AIR SEGERA TERBANG KE MARATUA » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A5 24 - 33°C
seorang peserta pemilu terbukti melakukan kampanye di medsos, sepatutnya diberi sanksi yang tegas. Kaka berharap, masyarakat kooperatif, tidak melakukan kampanye atau hal-hal yang mengarah pada promosi paslon atau peserta pemilu tertentu. Pada masa tenang ini, sebaiknya dimanfaatkan untuk mencari tahu lebih dalam sosok caprescawapres dan caleg agar tidak keliru saat memilih. “Sebaiknya menggunakan masa tenang ini untuk menambah informasi tentang peserta pemilu,” ujar Kaka. Anggota Bawaslu RI Fritz mengatakan, selama masa tenang, lembaga pengawas pemilu terus berpatroli bersama Kemenkominfo mengawasi pelanggaran kampanye di medsos, termasuk posting-an yang mengarah pada hoaks dan ujaran kebencian. Fritz mengakui, Bawaslu cenderung sulit mengawasi WA, sehingga baru mencakup Twitter, Instagram, dan Facebook. “Kami sulit awasi WA,” kata Fritz. Menurut dia, Kemenkominfo
BAUT JEMBATAN SIAK IV DICURI » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
berperan mencari keberadaan pelanggar karena punya mesin untuk mendeteksi jejak medsos. Setelah ada temuan, Bawaslu langsung minta platform medsos yang bersangkutan untuk mentakedown. Bawaslu juga sudah mengirimkan surat edaran kepada platform seperti Google, Twitter, Facebook, Line, Bigo, Youtube, dan sebagainya dalam rangka koordinasi. “Semua laporan yang masuk kami kaji. Jika mengandung unsur pelanggaran, pasti kami blokir. Ini juga berlaku bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian di medsos. Jika mengandung unsur pidana, Bawaslu menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah mengatakan, imbauan Bawaslu kepada berbagai platform medsos untuk tidak menayangkan iklan (kampanye) selama masa tenang demi menciptakan iklim politik yang kondusif di tengah masyarakat jelang hari pemungutan suara pada 17 April 2019. Abhan me-
A9 Denpasar
mastikan, bakal melakukan upaya takedown bagi konten yang melanggar aturan berdasar UU Pemilu. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan berharap, pada masa tenang pemilu, semua peserta tidak melanggar aturan sebagaimana ditentukan penyelenggara. Dia juga mengimbau masyarakat berpartisipasi menjaga kondusivitas pemilu dan melaporkan jika menemukan beragam bentuk kampanye di medsos. Semua pihak harus berhati-hati dan tidak melanggar. Aktivis Indonesia Corupption Watch (ICW) Donald Fariz menyebut, pola penayangan iklan kampanye politik Pemilu 2019, relatif lebih masif di medsos jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Menurut Donald, iklan peserta pemilu tidak hanya dilihat di media mainstream saja, tetapi di medsos pun demikian. Dalam konteks ini tantangannya mengukur iklan itu melalui instrumen pengawasan. O SHERLYA PUSPITA SARI | TEGAR RIZQON ALFIAN
KEMENLU SUDAN DESAK DUNIA DUKUNG MILITER » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG