RABU, 15 JANUARI 2020 | Nomor 1938 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
SUASANA ISTIMEWA KOTA BUNGA
ANOMALI BLAUGRANA
» A11
» B17
A
13
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
UTAMAKAN HAK NASABAH Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus Asuransi Jiwasraya.
ANTARA | DHEMAS REVIYANTO
JAKARTA (HN) P e n g u s u t a n kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya memasuki babak baru. Kemarin, Selasa (14/1), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima orang sebagai tersangka, seperti pemilik PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat. Ada juga mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan serta mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kelimanya langsung ditahan. Lantaran masuk ranah pidana, Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryanto mengatakan, pemerintah harus menjamin keamanan dana nasabah. Menukil catatan PT Asuransi Jiwasraya, terdapat sedikitnya 17.000 pemegang polis program saving plan, sementara jumlah pesertanya mencapai 7 juta. Sudaryanto khawatir penuntasan kasus justru berdampak serupa perkara First Travel, terjadi penyitaan aset, bukan dikembalikan kepada nasabah. “Ujung-ujungnya, konsumen kembali menjadi korban, uang tidak kembali,” katanya di Jakarta, Selasa (14/1). Di banyak negara, menurut Sudaryanto, perkara asuransi biasanya diselesaikan di level otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas kemudian memberikan denda kepada entitas yang tak memenuhi hak nasabah. Pengurus YLKI Agus Suyanto mengatakan, rencana DPR membentuk Panitia Khsusus (Pansus) Jiwasraya belum bisa menjamin pengembalian uang nasabah. Pansus, ia melanjutkan, berpotensi membuat kasus menjadi komoditas politik. “Penanganan perkara seharusnya berorientasi pada
JEJAK MASALAH
TEM MUAN 2014-2015: Ada 16 temuan terkait pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional. Jiwasraya berinvestasi pada saham gorengan 2016: Jiwasraya diingatkan atas potensi gagal bayar | Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana 2018: BPK menyimpulkan ada penyimpangan berindikasi fraud dalam pengelolaan saving plan dan investasi PEMEGANG POLIS SAVING PLAN
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
17.000
PESERTA
7 JUTA
Sumber: BPK RI | Kejaksaan Agung | Pusat Data Harian Nasional
LEBIH DEKAT DENGAN BENDUNG KATULAMPA » Jakarta
2002: Perusahaan mengalami kesulitan finansial 2006: Jiwasraya membukukan laba semu 2014: Menggelontorkan dana sponsor untuk Manchester City 2015: Program JS Saving Plan diluncurkan | Dana diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana berkualitas rendah 2017: Jiwasraya memperoleh opini tidak wajar 2018: Jiwasraya membukukan kerugian unaudited senilai Rp 15,3 triliun September 2019: Kerugian menurun menjadi Rp 13,7 triliun November 2019: Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun 2010-2019: BPK dua kali melakukan pemeriksaan
Semarang
A4 24 - 33°C
TEKFIN SYARIAH KESULITAN DEBITUR » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1). Selain Hendrisman, Kejaksaan Agung turut menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka.
pengembalian uang nasabah. Jangan sampai kisruh politik malah membuat nasib nasabah terombang-ambing,” imbaunya. DPR, kata Agus, seharusnya mendukung upaya pemerintah menyelamatkan Jiwasraya. Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menyatakan, rencana pembentukan pansus justru untuk menyelesaikan kasus. Pansus, sambungnya,
A5
Denpasar
“tidak akan mengganggu proses hukum. Pansus itu instrumen politik, tapi keduanya bisa berkoordinasi.” Parlemen, menurut Baidowi, menolak rencana pemerintah menyuntikkan dana (bailout). Beleid tersebut, kata dia, justru bisa membuat negara kembali merugi. Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menilai kehadiran Pansus Jiwasraya bisa mengungkap kelemahan tata kelola BUMN, termasuk mencari solusi perbaikan. Pansus, sambungnya, juga bisa memastikan pemenuhan keadilan untuk nasabah. “Kami ingin mengawal upaya penegakan hukum agar berjalan adil dan akuntabel. Mengenai mekanisme bailout perlu dipikirkan dengan baik, karena ujungnya tetap menjadi beban rakyat,” ujar Anis. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mengatakan, penyidikan perkara harus melihat seluruh aspek. Tujuannya agar diketahui siapa yang terlibat, termasuk melihat aliran dana. “Apakah ada oknum yang berinteraksi untuk membuat seolah-olah harga saham naik. Jadi perlu dilihat secara keseluruhan,” kata Abra. Di sisi lain, Abra menilai bailout harus dihindari. Aturan penyuntikan dana untuk asuransi juga belum ada. Hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian sementara PT Asuransi Jiwasraya imbas penurunan nilai produk reksadana saham mencapai Rp 6,4 triliun. Ada juga kerugian investasi langsung di sektor saham sebesar Rp 4 triliun. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan, dugaan sementara mengarah pada kongkalikong pemilihan instrumen investasi oleh manajemen Jiwasraya dan manajer investasi. O SHERLYA PUSPITA SARI | AHMAD REZA S | ANTARA
» A2
BERITA TERKAIT DI
ROUHANI: HUKUM SEMUA YANG BERSALAH » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG