Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 16 AGUSTUS 2019 | Nomor 1817 Tahun VI

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

MAN CITY vs TOTTENHAM

KADO ISTIMEWA

PANAS DI ETIHAD

» A11

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Apa pun keputusan Joko Widodo, semua parpol koalisi pemerintah harus menerima.

Foto udara kain Merah Putih dibentangkan di atas jalan kampung Pekajangan 23, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (15/8). Pembentangan kain Merah Putih, panjang 1.000 meter dan lebar 1,5 meter yang telah dilakukan ke-3 kalinya sejak 2017 ini akan ditradisikan dengan tujuan mempererat kerukunan dan mengenang perjuangan, menyambut HUT Ke-74 Kemerdekaan RI.

ANTARA | HARVIVAN PERDANA PUTRA

JAKARTA (HN) P e r n y a t a a n Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo, sudah menentukan sejumlah nama yang dianggap layak menjadi menteri di pemerintahan mendatang dinilai sekadar siasat untuk meredam suhu politik yang memanas. Itu menyusul gejolak yang sempat, bahkan masih terjadi di internal partai politik (parpol) pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Perang dingin dalam perebutan kursi kabinet sulit dihindari karena masing-masing parpol di KIK berusaha meraih pengaruh dalam koalisi. Kendati demikian, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz berharap, Joko Widodo tak keliru menunjuk para menteri yang layak dan ideal karena sangat dinanti publik. Setidaknya, sosok mumpuni dan bisa bekerja baik. “Joko Widodo jangan terpaku pada afiliasi partai dalam mengisi jabatan menteri,” katanya di Jakarta, Kamis (15/8). Dari beberapa lembaga, Kemenko Polhukam dan Kemenkumham dinilai dua kementerian yang harus dihunikan sosok berintegritas. Itu lantaran riskan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, mengingat punya peran yang strategis di pemerintahan. Oleh karena itu, Joko Widodo perlu mengedepankan kapasitas, integritas, dan loyalitas dalam menunjuk kandidat, bukan asal pilih. “Ketiga aspek ini merupakan indikator penting. Jika keliru, maka akan membebankan kerja presiden, termasuk mencoreng nama baik pemerintah,”

TRADISI BENTANGKAN MERAH PUTIH

tional Studies (CSIS) J Kristiadi, ujar Donald. Ketua Konstitusi dan dalam kondisi sekarang ini, Joko Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Widodo perlu mengedepankan Junaidi berpendapat, tuntutan kualitas sumber daya manusia parpol meminta jatah kursi se- (SDM) yang dipilih karena akan baiknya tidak perlu dibahas lagi memengaruhi kemajuan pemekarena menunjuk menteri me- rintahan dalam lima tahun yang akan datang. Terpenting, kerupakan hak prerogatif premampuan manajerrial siden yang tak bisa dimenjadi tolok ukur tawar dan diintervensi BERITA karena berpengaruh siapa pun. Kondisi ini TERKAIT dalam mengambil harus dilihat semua DI keputusan. pihak, termasuk par» A3 “Itu akan mepol. Apa pun keputusanmengaruhi sejauh mana nya semua parpol koalisi sang menteri dalam mempemerintah harus terima. “Terpenting, Joko Widodo bina, misalnya terhadap Aparatur harus bijak dalam meramu kom- Sipil Negara (ASN),” ujar Kristiadi. Saat Kongres V Partai posisi menteri. Di periode ini, sebisa mungkin presiden me- Demokrasi Indonesia Perjuangan milih tanpa beban. Pengalaman (PDI-P) di Bali, beberapa waktu lima tahun menjadi presiden, Pak lalu, Ketua Umum “Partai BanJoko Widodo harus sudah pa- teng” Megawati Soekarnoputri ham dalam pemetaan post atau lantang meminta jatah tujuh kurkementerian mana yang perlu di si menteri kepada Joko Widodo. Meski pernyataan Megawati itu evaluasi,” kata Veri. Menurut Peneliti Senior Cen- sempat menuai gejolak di intertre for Strategic and Interna- nal parpol pendukung (KIK), kini

PERKUAT PROTEKSI PEKERJA PEREMPUAN » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

24 - 33°C

sudah mulai meredam. Para elite menyerahkan semua keputusan kepada Joko Widodo. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menilai, permintaan Megawati perihal kader PDI-P harus mendapat jatah kursi menteri paling banyak cenderung wajar karena merupakan partai pemenang pemilu. Karding enggan berspekulasi, terpenting Joko Widodo mengedepankan aspek proporsionalitas dalam memberi jatah kursi menteri. PKB, kata dia, sudah siapkan kader terbaik. “Beliau pasti mengetahui persis siapa dan bagaimana kriteria yang dibutuhkan untuk mengisi posisi menteri. Setiap parpol di KIK pasti punya usulan, tapi semua bergantung presiden,” kata Karding kepada HARIAN NASIONAL. Ketua DPP Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Irma Suryani senada, menyerahkan kepada Joko Widodo perihal kursi menteri. Irma berpendapat, per-

MALINDO AIR LAYANI KUALA LUMPUR-SYDNEY » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

A5

26-35°C

mintaan PDI-P sangat wajar, tapi proporsionalitas tetap perlu diperhatikan karena yang mendukung bukan hanya partai yang lolos parlemen, melainkan juga yang tidak, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). “Semua parpol bergerak sama dukung Joko Widodo. NasDem tidak pernah meminta jatah kursi menteri. Berapa pun yang diberikan kami terima, termasuk posisi apa pun,” ujar Irma. Menurut Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno, pernyataan Megawati dalam kongres “Partai Banteng” sekadar menekankan logika berpolitik sebagai partai pemenang pemilu. Hendrawan mengatakan, sudah selayaknya PDI-P dapat porsi besar di kursi kabinet. “Berdasarkan proporsionalitas, partai (pemenang pemilu) selayaknya dapat jatah lebih banyak di pemerintahan,” kata Hendrawan. O TEGAR RIZQON ALFIAN | SHERLYA PUSPITA SARI

MYANMAR TIMUR MEMBARA » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Berkaitan Peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI, harian ini TIDAK TERBIT pada Sabtu, 17 Agustus 2019. HARIAN NASIONAL terbit lagi pada Senin, 19 Agustus 2019. Kepada pembaca dan relasi harap maklum.

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu