Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 16 JANUARI 2020 | Nomor 1939 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

MENGENAL KUCING LEBIH DEKAT

KOULIBALY IN LINGARD OUT

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Pemilu Tertutup Kuatkan Oligarki Wacana mengembalikan sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup perlu kajian mendalam.

Warga mencuci perabot di halaman rumahnya yang rata dengan tanah imbas disapu banjir bandang di Kampung Bolang, Calung Bungur, Lebak, Banten, Rabu (15/1). Warga korban banjir dan longsor di Lebak menantikan penanganan pemerintah pascabencana, terutama realisasi bantuan dana perbaikan rumah dan jaminan hidup. Warga menyatakan tak bisa terus tinggal di pengungsian yang sangat tidak memadai. ANTARA | ASEP FATHULRAHMAN

JAKARTA (HN) Wacana mengevaluasi sistem pemilihan legislatif kembali menghangat. PDI-P dan Golkar mulai membuka diskusi tentang sistem proporsional tertutup, seperti yang pernah dilakukan ketika Orde Baru. Sistem tersebut tak lagi digunakan sedari 2009, berganti menjadi proporsional terbuka. Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik (parpol), tanpa mengetahui siapa wakil rakyat yang akan melenggang ke parlemen. Itu karena parpol punya kewenangan penuh menentukan siapa yang duduk di kursi parlemen. Namun, menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama, parpol di Indonesia belum siap menganut sistem tersebut. Imbasnya, sistem proporsional tersebut justru menguatkan potensi oligarki. Kendati demikian, Heroik membenarkan jika ada dampak positif dari sistem tersebut, seperti pelembagaan partai, bukan masyarakat. “Jika tidak diikuti mekanisme demokrasi di internal partai, justru akan menguatkan oligarki,” kata Heroik kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (15/1). Ketua Lembaga Riset Konstitusi dan Demokratis (KODE) Inisiatif Veri Junaidi tak yakin sistem proporsional tertutup mampu meminimalisasi praktik politik uang. Menurut Veri, persoalan politik uang harus ditangani secara khusus, bukan mengganti sistem pemilihan. Di sisi lain, kata Veri, masyarakat juga belum memiliki kepercayaan penuh ter-

WARGA LEBAK MENANTI BANTUAN

BERITA TERKAIT DI

» A8

PLUS-MINUS SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP

+ -

24 - 31°C

Bandung

Berpotensi memperkuat sistem oligarki Mempersempit kanal partisipasi publik Menjauhkan hubungan pemilih dan yang dipilih Komunikasi politik tidak efektif Krisis figur calon anggota legislatif Sumber: Kajian Voxpol Center

hadap proses kaderisasi dan rekrutmen di internal parpol. Menurut Veri, jika parpol terbuka dan menunjukkan komitmen penataan, termasuk transparan

ARTI SEJATI SUNGAI-SUNGAI DI ASIA » Jakarta

Meminimalisasi politik uang Mengurangi biaya pemilu Masyarakat cukup memilih partai

20 - 29°C

A4 Semarang

dan demokratis dalam proses pemilihan calon anggota legislatif, maka masyarakat bisa memberikan kesan positif. “Yang terjadi sekarang, publik justru dibuat berpikir untuk tidak lagi percaya dengan pemilu terbuka, padahal masyarakat yang mendorong sistem pemilihan lebih terbuka,” ujarnya. Veri berharap pemerintah dan parlemen konsisten menerapkan sistem proporsional terbuka, keputusan yang dijalankan sedari 2009. Terpenting, sambungnya, membuat partisipasi publik terus meningkat. “Pemilu langsung, serta proposional terbuka, membuka ruang pemimpin semakin dikenal publik. Presiden Joko

LION PARCEL JAJAKI MALAYSIA DAN SINGAPURA » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini misalnya, dimunculkan PDI-P dari yang bukan siapa-siapa sampai diterima publik,” kata Veri. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, usulan mengembalikan sistem pemilihan dengan proporsional tertutup perlu kajian mendalam. Tujuannya untuk mengetahui dampaknya. “Idealnya diukur mana yang lebih baik. Harus dikaji mendalam,” imbaunya. Dalam perjalanan demokrasi, menurutnya, Indonesia sudah merasakan kedua sistem. Alhasil, sebelum parlemen membahas lebih detail mengenai rencana pembentukan regulasi sistem pemilu, Wapres meminta dua sistem dikaji. “Kami minta DPR mengkaji secara mendalam.

A5

Denpasar

Dilihat dari dua sistem, mana yang terbaik,” katanya. Anggota Komisi II DPR Johan Budi sependapat. Ia menilai masih perlu dilakukan kajian sebelum menentukan sistem mana yang digunakan. Terkait sejumlah persoalan yang dimunculkan dari proses pemilihan, seperti politik uang, Johan menilai juga perlu dicari penyebabnya. “Apa dengan mengubah sistem hal serupa tidak kembali terjadi?” ujarnya. Kajian, menurut Johan, guna menjadikan Undang-Undang Pemilu tak berlaku setiap lima tahun, sesuai kepentingan pihak tertentu. Komisi II DPR, sambungnya, sudah mulai membahas dan meminta masukan dari lembaga terkait. O ESTI TRI PUSPARINI | ANTARA

PEMBERONTAKAN DI SUDAN DIGAGALKAN » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.