KAMIS, 16 JANUARI 2020 | Nomor 1939 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
MENGENAL KUCING LEBIH DEKAT
KOULIBALY IN LINGARD OUT
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pemilu Tertutup Kuatkan Oligarki Wacana mengembalikan sistem pemilihan menjadi proporsional tertutup perlu kajian mendalam.
Warga mencuci perabot di halaman rumahnya yang rata dengan tanah imbas disapu banjir bandang di Kampung Bolang, Calung Bungur, Lebak, Banten, Rabu (15/1). Warga korban banjir dan longsor di Lebak menantikan penanganan pemerintah pascabencana, terutama realisasi bantuan dana perbaikan rumah dan jaminan hidup. Warga menyatakan tak bisa terus tinggal di pengungsian yang sangat tidak memadai. ANTARA | ASEP FATHULRAHMAN
JAKARTA (HN) Wacana mengevaluasi sistem pemilihan legislatif kembali menghangat. PDI-P dan Golkar mulai membuka diskusi tentang sistem proporsional tertutup, seperti yang pernah dilakukan ketika Orde Baru. Sistem tersebut tak lagi digunakan sedari 2009, berganti menjadi proporsional terbuka. Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik (parpol), tanpa mengetahui siapa wakil rakyat yang akan melenggang ke parlemen. Itu karena parpol punya kewenangan penuh menentukan siapa yang duduk di kursi parlemen. Namun, menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama, parpol di Indonesia belum siap menganut sistem tersebut. Imbasnya, sistem proporsional tersebut justru menguatkan potensi oligarki. Kendati demikian, Heroik membenarkan jika ada dampak positif dari sistem tersebut, seperti pelembagaan partai, bukan masyarakat. “Jika tidak diikuti mekanisme demokrasi di internal partai, justru akan menguatkan oligarki,” kata Heroik kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (15/1). Ketua Lembaga Riset Konstitusi dan Demokratis (KODE) Inisiatif Veri Junaidi tak yakin sistem proporsional tertutup mampu meminimalisasi praktik politik uang. Menurut Veri, persoalan politik uang harus ditangani secara khusus, bukan mengganti sistem pemilihan. Di sisi lain, kata Veri, masyarakat juga belum memiliki kepercayaan penuh ter-
WARGA LEBAK MENANTI BANTUAN
BERITA TERKAIT DI
» A8
PLUS-MINUS SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP
+ -
24 - 31°C
Bandung
Berpotensi memperkuat sistem oligarki Mempersempit kanal partisipasi publik Menjauhkan hubungan pemilih dan yang dipilih Komunikasi politik tidak efektif Krisis figur calon anggota legislatif Sumber: Kajian Voxpol Center
hadap proses kaderisasi dan rekrutmen di internal parpol. Menurut Veri, jika parpol terbuka dan menunjukkan komitmen penataan, termasuk transparan
ARTI SEJATI SUNGAI-SUNGAI DI ASIA » Jakarta
Meminimalisasi politik uang Mengurangi biaya pemilu Masyarakat cukup memilih partai
20 - 29°C
A4 Semarang
dan demokratis dalam proses pemilihan calon anggota legislatif, maka masyarakat bisa memberikan kesan positif. “Yang terjadi sekarang, publik justru dibuat berpikir untuk tidak lagi percaya dengan pemilu terbuka, padahal masyarakat yang mendorong sistem pemilihan lebih terbuka,” ujarnya. Veri berharap pemerintah dan parlemen konsisten menerapkan sistem proporsional terbuka, keputusan yang dijalankan sedari 2009. Terpenting, sambungnya, membuat partisipasi publik terus meningkat. “Pemilu langsung, serta proposional terbuka, membuka ruang pemimpin semakin dikenal publik. Presiden Joko
LION PARCEL JAJAKI MALAYSIA DAN SINGAPURA » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini misalnya, dimunculkan PDI-P dari yang bukan siapa-siapa sampai diterima publik,” kata Veri. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, usulan mengembalikan sistem pemilihan dengan proporsional tertutup perlu kajian mendalam. Tujuannya untuk mengetahui dampaknya. “Idealnya diukur mana yang lebih baik. Harus dikaji mendalam,” imbaunya. Dalam perjalanan demokrasi, menurutnya, Indonesia sudah merasakan kedua sistem. Alhasil, sebelum parlemen membahas lebih detail mengenai rencana pembentukan regulasi sistem pemilu, Wapres meminta dua sistem dikaji. “Kami minta DPR mengkaji secara mendalam.
A5
Denpasar
Dilihat dari dua sistem, mana yang terbaik,” katanya. Anggota Komisi II DPR Johan Budi sependapat. Ia menilai masih perlu dilakukan kajian sebelum menentukan sistem mana yang digunakan. Terkait sejumlah persoalan yang dimunculkan dari proses pemilihan, seperti politik uang, Johan menilai juga perlu dicari penyebabnya. “Apa dengan mengubah sistem hal serupa tidak kembali terjadi?” ujarnya. Kajian, menurut Johan, guna menjadikan Undang-Undang Pemilu tak berlaku setiap lima tahun, sesuai kepentingan pihak tertentu. Komisi II DPR, sambungnya, sudah mulai membahas dan meminta masukan dari lembaga terkait. O ESTI TRI PUSPARINI | ANTARA
PEMBERONTAKAN DI SUDAN DIGAGALKAN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG