RABU, 17 JULI 2019 | Nomor 1792 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
INTERAKSI EDUKATIF
KUALITAS LOKAL
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Evaluasi perlu dilakukan terhadap sekolah dengan pola pembinaan yang berpotensi memicu tindak kekerasan.
KASUS SISWA KORBAN PLS (PERIODE SATU TAHUN TERAKHIR) A.A SA (15) siswa salah satu SMAN di Denpasar, Bali, diduga meninggal dunia karena kelelahan mengerjakan tugas elama PLS. A.A SA meninggal pada 20 Juli 2018 di hari PLS yang terakhir. Siswa baru SMA Taruna Indonesia Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Delwyn Berli Julindro meninggal dunia dalam PLS setelah dianiaya oleh pembina. Informasi dihimpun, korban meninggal pada Sabtu, 13 Juli 2019. Siswa SMA Taruna Indonesia Palembang lainnya, Wiko Jeriyanda, dirawat intensif di Rumah Sakit Karya Asih Palembang, Sumsel. Wiko diduga ikut menjadi korban tindak kekerasan staf pengajar. Aksi siswa senior terhadap siswa SMAN 1 Boyolangu Tulungagung, Jawa Timur saat pelaksanaan PLS. Berdasarkan laporan yang diterima Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Selasa (16/7), siswa Senior menerapkan disiplin antara lain dengan menarik-narik baju siswa baru. Anak Korban Kekerasan (Bullying) di Sekolah TAHUN 2017 : 129 Kasus TAHUN 2018 : 107 Kasus TAHUN 2019 : 7 Kasus (hingga 31 Mei 2019)
UANG KOPI MARWAN RP 300 RIBU » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
Sejumlah perwira yang baru dilantik Presiden Joko Widodo melakukan selebrasi dalam acara Prasetya Perwira TNI-Polri di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/7). Presiden Joko Widodo melantik 781 perwira TNI-Polri yang terdiri atas 259 perwira TNI AD, 117 perwira TNI AL, 99 perwira TNI AU, dan 306 perwira Polri.
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
JAKARTA (HN) P e m e r i n t a h daerah (pemda) dituntut melakukan pengawasan konsisten terhadap sekolah di wilayah masing-masing terkait pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) maupun kegiatan pembelajaran seiring dimulainya tahun ajaran baru 2019/2020. Peran ini krusial dijalankan pemda agar PLS tidak lagi diwarnai tindak kekerasan yang bisa berisiko fatal berkaca dari kasus kematian seorang siswa baru SMA Taruna Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). “Sesuai petunjuk teknis (juknis) hingga Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang PLS, pemda melakukan pengawasan di setiap sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (16/7). Menurut Retno, selain melakukan pengawasan, pemda juga harus gencar menyosialisasikan aturan-aturan pelaksanaan PLS ke sekolah-sekolah. Salah satu materi sosialisasi yaitu tentang tidak dibolehkannya penggunaan kekerasan dan pelibatan siswa senior dalam PLS. Terkait kematian siswa SMA Taruna Indonesia Delwyn Berli Julindro (14) akibat dianiaya sang pembina Obi Frisman saat PLS, kata Retno menuturkan, KPAI telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel. Hasilnya, sambung dia, Disdik Sumsel menganggap pembimbingan fisik dan mental memang diterapkan di SMA Taruna Indonesia karena para lulusan berpeluang melanjutkan ke
PRASETYA PERWIRA TNI-POLRI
20 - 29°C
Sumber: KPAI | JPPI | Berbagai sumber
A3 Semarang
Akademi Kepolisian (Akpol) dan Akademi Militer (Akmil). “SMA Taruna bukan sekolah kedinasan, tapi sekolah umum biasa. Memang pernyataan Dinas Pendidikan, lulusan itu untuk Akmil dan Akpol. Namun, karena ini ada korban, diduga membiarkan pendisiplinan dan PLS semimiliter.” Pengamat Pendidikan Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema menyatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempunyai aturan jelas tentang PLS. Aturan ini mengatur keterlibatan peran serta sekolah, orangtua, dan masyarakat demi mencegah tindak kekerasan. “Sementara, kalau sekolah taruna itu tentu wewenang di lembaga terkait, TNI atau Polri. Sekolah kedinasan umumnya tingkat SMA,” ucap Doni.
GARUDA DINILAI LANGGAR HAK KONSUMEN » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
Dia menambahkan, evaluasi perlu dilakukan terhadap sekolah dengan pola pembinaan yang berpotensi memicu tindak kekerasan. Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Kemendikbud Suparto mengatakan, Kementeriannya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan intervensi, terlebih kepada sekolah yang menerapkan sistem semimiliter. “Kecuali terjadi (pelanggaran) secara sistematis dan masif di provinsi tersebut baru kami dapat memberikan sanksi kepada pemda bersangkutan,” papar Suparto. Suparto menjelaskan, sekolah yang memiliki sistem semimiliter maupun kedinasan memang memiliki program pembinaan latihan fisik dan mental. Namun, kata dia, hal ini tentu dilakukan
A5
26-35°C
Denpasar
secara terukur dan dilatih oleh orang-orang profesional. “Pasti mereka sudah mengukur untuk latihan fisik dan mental mana yang diperbolehkan atau tidak. Artinya punya prosedur. Aspek terpenting, orangtua siswa tentu sudah diberitahukan lebih awal soal kegiatan latihan fisik itu,” tutur Suparto. Kendati demikian, dia menambahkan, Permendikbud No 18 Tahun 2016 tentang PLS sejatinya berlaku umum untuk diterapkan semua sekolah. Hanya saja, model sekolah semimiliter maupun kedinasan memiliki kebijakan lain terkait kepentingan membentuk kapasitas lulusannya. “Sejauh ini belum ada rencana kebijakan baru atau mengubah Permendikbud. Pengawasan ada di pemda.”
KHAMENEI: IRAN AKAN TERUS ABAIKAN KOMITMEN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG