Harian Nasional

Page 1

SENIN, 17 JUNI 2019 | Nomor 1766 Tahun VI

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

ARGENTINA 0-2 KOLOMBIA

SENSASI MENDEBARKAN ALA TIGA DIMENSI

ANARKI DI SALVADOR

» A11

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

JAKARTA (HN) K o m i s i Pemilihan Umum (KPU) RI gerak cepat menghimpun dokumen menyangkut pelaksanaan Pemilu 2019 dari seluruh KPUD untuk menjawab permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo SubiantoSandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang lanjutan sengketa digelar, Selasa (18/6). Sedikitnya, tujuh petitum diserahkan BPN ke MK pada laporan awal 24 Mei 2019. Dalam sidang pendahuluan PHPU terkait Pilpres 2019 di MK, Jumat (14/6), KPU sudah menyiapkan jawaban. Namun, dalam sidang tidak hanya membahas permohonan awal, tapi perbaikan yang diajukan BPN pada 10 Juni 2019. KPU menganggap, mekanisme sidang PHPU melenceng dari hukum acara semestinya. KPU tak bisa berbuat banyak karena harus menghormati proses sidang setelah hakim konstitusi mengakomodasi perbaikan permohonan BPN. Kendati harus mematuhi MK dan mengumpulkan jawaban, KPU berencana menyampaikan keberatan atas tak terpenuhinya hukum acara persidangan tersebut. Pada sidang kedua, KPU hanya akan menjawab tuntutan BPN yang dianggap relevan. “Banyak hal (dalam petitum BPN) yang tidak mungkin dijawab

KPU dengan alasan tugas dan fungsi. KPU hanya fokus pada hal yang berkaitan dengan pemungutan dan perolehan suara. Ini demi menghormati dan mematuhi MK,” kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (16/6). Sesuai otoritas, sidang PHPU hanya membahas hasil pemilu. Di luar itu, bukan ranah MK. Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai, gugatan Tim Kuasa Hukum BPN 02 kurang menyentuh persoalan sebenarnya (keluar jalur) karena lebih banyak menyangkut konteks yang bersifat kualitatif. Sedangkan yang berkaitan dengan kuantitatif (PHPU), justru sangat sedikit, sehingga cenderung tidak kuat. “Dalam konstruksi permohonan Paslon 02 (kurang menyentuh) karena lebih menitikberatkan persoalan kualitatif, yaitu diskualifikasi. PHPU Pilpres yang dibahas di MK, seharusnya berkaitan dengan hasil pemilu dan mengarah pada kuantitatif,” ujar Bivitri. BPN, kata Bivitri, dalam gugatannya memosisikan Joko Widodo sebagai petahana yang menggunakan segala cara untuk memenangkan pilpres. Seharusnya, gugatan BPN dibawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sejak proses pendaftaran, bukan dalam konteks PHPU karena MK hanya berwenang memutus-

ANTARA | UMARUL FARUQ

Gugatan sengketa PHPU BPN 02 dinilai tidak kuat karena lebih banyak bersifat kualitatif.

DEKLARASI UNTUK INDONESIA DAMAI Warga mengenakan kostum tokoh “Super Hero” sembari mengangkat poster berisi pesan damai saat kegiatan deklarasi masyarakat Jatim dan Surabaya tolak kerusuhan untuk Indonesia Damai dengan tagar #TolakKerusuhan di Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (16/6). Kegiatan ini bertujuan untuk meredam isu rawan kericuhan yang berkembang di Jatim pascapembakaran Polsek Tambelangan dan menolak kerusuhan untuk Indonesia damai.

kan hasil persengketaan pemilu. Gugatan BPN dianggap di luar otoritas mahkamah. “Hakim hanya menilai kecurangan yang dilakukan salah satu paslon, memengaruhi hasil pemilu atau tidak,” katanya. Menurut Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Jakarta (Syarif Hidayatullah) Adi Prayitno, satu-satunya cara untuk mencari keadilan yakni membawa bukti yang valid. Sejauh ini, publik belum banyak melihat adanya bukti yang akurat

disampaikan BPN ke MK. BPN, kata Adi, harus fokus untuk bisa memenangkan gugatan mereka. Pada sidang perdana di MK, hanya tampak pertarungan opini. “Ini mengaburkan esensi terkait pemilu itu sendiri. Seharusnya, tidak perlu membangun opini politik yang berlebihan karena ini menyangkut aspek hukum. Saya khawatir, ini justru akan mengganggu hasil nantinya,” ujar Adi. Wakil Ketua BPN 02 Prabowo-

Sandiaga, Priyo Budi Santoso menyebut bukti dan fakta yang disampaikan pihaknya ke MK terkait dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jika bukti yang disajikan belum cukup untuk mendiskualifikasi Paslon 01, BPN meminta MK memutus pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah yang diindikasikan telah terjadi penggelembungan suara. O TEGAR

Menyatakan Paslon 01 secara sah melakukan pelanggaran pengelembungan suara. Menetapkan Paslon 02 sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Memerintahkan termohon (KPU) mengeluarkan surat keputusan penetapan presiden untuk Paslon 02. Memerintahkan termohon (KPU) melakukan permohonan ulang pemungutan suara yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD RI 1945. Memerintahkan termohon (KPU) melaksanakan pemungutan suara ulang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta,

Sumut, Sumsel, Lampung, Sulteng, Sulsel, Kalteng, dan Papua. Memerintahkan lembaga negara yang berwenang melakukan pemberhentian seluruh komisioner KPU dan merekrutmen baru. Memerintahkan KPU melakukan penetapan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang dapat dipertanggungjawabkan. Memerintahkan KPU melakukan audit terhadap aplikasi Situng.

RIZQON ALFIAN | SHERLYA PUSPITA SARI

>> Berita Terkait di A3

GUGATAN BPN 7 PETITUM AWAL Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Pembatalan penetapan hasil Pemilu (Pilpres dan Pileg 2019) dari keputusan KPU. Adanya kecurangan Paslon 01 Joko WidodoMa’ruf Amin secara sistematis dan masif. Membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Memerintahkan termohon (KPU) mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden. Memerintahkan termohon (KPU) melakukan permohonan ulang pemungutan suara yang diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD RI 1945. 15 PETITUM PERBAIKAN Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Pembatalan penetapan hasil Pemilu (Pilpres

PEKERJA SOSIAL DITUNTUT UJI KOMPETENSI » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

Semarang

A4 24 - 33°C

dan Pileg 2019) dari keputusan KPU. Menyatakan bahwa kemenangan 02 (52 persen) sementara 01 (48 persen). Adanya kecurangan Paslon 01 secara sistematis dan masif. Membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon 01. Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Memerintahkan termohon (KPU) untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden.

LION AIR GROUP TATA ULANG RUTE » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A5

Denpasar

Sumber: BPN 02 Prabowo-Sandiaga | Berbagai Sumber

G20 PERANGI SAMPAH PLASTIK LAUTKONSUMEN » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.