SELASA, 17 MARET 2020 | Nomor 1990 Tahun VII
Hari ini 16 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
SADAR LITERASI SEJAK DINI
JANGAN MAIN-MAIN!
» A9
» B13
WINGS AIR TETAP BEROPERASI DI YOGYAKARTA » A6
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Solidaritas Sosial Menjadi Kunci BOGOR (HN) Perang melawan virus corona baru (COVID-19) tak bisa dilakukan sendiri. Harus ada keterlibatan seluruh pihak untuk meminimalisasi potensi penyebaran. Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah terus berupaya menghambat penyebaran virus. Namun, Presiden menilai tetap diperlukan solidaritas sosial untuk melawan COVID-19. “Solidaritas sosial menjadi modal yang sangat penting untuk menggerakkan masyarakat agar bersama-sama melawan COVID-19,” kata Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3), seperti dilansir dalam laman Sekretariat Kabinet. Presiden juga meminta pemerintah daerah tidak mengeluarkan kebijakan yang berseberangan dengan beleid pusat. Menurutnya, kebijakan yang akan diambil harus melalui kajian matang. Itu karena kebijakan yang dibuat harus bisa menyelesaikan persoalan, bukan sebaliknya. “Semua kebijakan, pusat maupun daerah, harus ditelaah secara mendalam agar tidak semakin memperburuk keadaan,” imbau Presiden. Alhasil, Presiden ingin seluruh kebijakan terkait penanganan COVID-19 di daerah terlebih dulu dibahas bersama pemerintah pusat. Pemerintah daerah, menurut Presiden, bisa berkonsultasi dengan kementerian terkait, atau Satuan Tugas (Satgas) COVID-19. “Untuk menghindari kePILKADA 2020 SESUAI JADWAL » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
simpangsiuran informasi, saya meminta Satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi,” kata Presiden. Terkait desakan untuk mengarantina wilayah (lockdown), Joko Widodo menilai pemerintah belum berpikir mendesak dilakukan. Untuk sementara, seluruh pihak diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan mencegah terjadinya mobilitas massa. Presiden mengingatkan, keputusan lockdown menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Alhasil, pemerintah daerah dilarang mengarantina wilayah, kecuali atas permintaan pemerintah pusat. Terkait anjuran bekerja dari rumah, Presiden meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan sedikitnya Rp 40 triliun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dana tersebut berasal dari anggaran perjalanan dinas dan pertemuan kementerian. Kepala Negara juga memerintahkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaksimalkan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun untuk kegiatan padat karya. “Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak menyasar konsumsi dan daya beli masyarakat,” kata Presiden. BERITA TERKAIT DI HALAMAN
» A2, A3, A5, A6, A7, A8
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta pemerintah daerah membentuk gugus tugas. Ini demi memudahkan komunikasi terkait kebijakan penanganan virus. Sesuai arahan Presiden, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu, pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan pihaknya sebelum membuat kebijakan. Doni menyatakan, penerapan protokol penanganan juga harus mencakup empat aspek, yakni pencegahan, respons, pemulihan, dan tim pakar. “Dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi social distancing,” imbaunya. Namun, pemerintah daerah belum seragam merespons arahan Presiden. Masih ada beberapa daerah yang belum meliburkan aktivitas belajar-mengajar. Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie mengatakan pemerintah provinsi masih mengkaji anjuran belajar dari rumah. Ia khawatir kebijakan tersebut tak efektif. “Siapa yang menjamin mereka tidak ke mal atau tempat lainnya, jadi beri kami waktu untuk mengkaji,” ujarnya. Hal serupa terjadi di Sumatera Barat. Gubernur, bupati, dan wali kota sepakat tidak meliburkan sekolah. “Kami sudah rapat. Kami putuskan untuk sementara sekolah tidak diliburkan,” kata Gubernur Sumatera barat Irwan Prayitno. O AHMAD REZA S | UMMAMAH N
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Pemerintah daerah diminta tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa menimbulkan kepanikan.
Pemandangan kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (16/3) petang. Pemprov DKI Jakarta meniadakan aturan ganjil-genap demi mencegah penularan virus corona (COVID-19) di transportasi umum dan masyarakat disarankan menggunakan kendaraan pribadi. Kemacetan ini sekaligus bukti masyarakat belum menjalankan sepenuhnya seruan tetap produktif dengan bekerja dan berkegiatan di rumah.
SITUASI CORONA DI INDONESIA POSITIF
20 - 29°C
24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
MENINGGAL
5
PULIH
8
SUMATERA
MALUKU PAPUA
SULAWESI
JAWA
BALI
NUSA TENGGARA
WILAYAH TERJANGKIT JAKARTA JAWA BARAT KAB. BEKASI DEPOK CIREBON
BANDUNG PURWAKARTA JAWA TENGAH SOLO KALIMANTAN BARAT
PONTIANAK SULAWESI UTARA MANADO BANTEN KAB.TANGERANG
KOTA TANGERANG TANGERANG SELATAN BALI DI YOGYAKARTA
Sumber: Kementerian Kesehatan | Data 16 Maret Pukul 17.00 WIB
PEMBELAJARAN DARING TERHAMBAT SARANA » Semarang
1.011
KALIMANTAN
ULJANNAH | ANTARA
A2
NEGATIF
134
A3
26-35°C
Denpasar
MELEPAS PENAT DI RUANG ALA BARAK ASTRONAUT » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A4
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG