SELASA, 18 FEBRUARI 2020 | Nomor 1966 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
ATL MADRID vs LIVERPOOL
DANGDUT GAIRAHKAN MUSIK ANAK NEGERI
MENTAL PETARUNG
» A11
» B17
A
AMERIKA SERIKAT BAWA PULANG 14 PASIEN » A10
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pengurangan Plastik Perlu Sanksi Komitmen mengurangi limbah plastik di instansi pemerintah dinilai tak bisa bergantung pada inisiatif pimpinan.
24 - 31°C
Bandung
BERITA DI HALAMAN
DAMPAK SAMPAH PLASTIK
MANAJEMEN SAMPAH
1,29 juta ton sampah plastik di Indonesia per tahun 4 sungai di Indonesia masuk 20 sungai paling tercemar di dunia karena plastik 86% sampah plastik di dunia berasal dari Asia, termasuk Indonesia
8%
DIDAUR ULANG DIBIARKAN
5%
NILAI Rp 35,5 miliar
DIKUBUR
PERTUMBUHAN 7,17%
69%
8%
DIBAKAR
BISNIS SAMPAH 2015
10%
DITIMBUN
Sumber: Divers Clean Action | European Commission | KLHK
18 Tahun 2016. Beleid tersebut menyasar ritel modern. Tahun ini, kata Muhyar, Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menyasar pasar tradisional. Sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai, menurut Muhyar, bisa menggunakan media tanaman liar. “Ada tumbuhan liar yang hidup di rawa bisa dibuat semacam bakul dan kantong,” katanya.
DEMOKRAT BUTUH REGENERASI » Jakarta
Pendiri Lion Air Grup Rusdi Kirana berfoto bersama salah satu awak kabin Batik Air saat pemberian apresiasi di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (17/2). Sebanyak 18 awak kabin Batik Air menerima apresiasi berupa uang senilai Rp 10 juta sampai Rp 50 juta usai menjalankan misi kemanusian menjemput 238 WNI di Wuhan, Provinsi Hubei, China.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) Upaya mengurangi penggunaan plastik di lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dinilai perlu dengan menambahkan sanksi, tak lagi sekadar imbauan. Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung mengatakan, penerapan sanksi membuat upaya mengurangi penggunaan plastik kian efektif. Jika tetap bergantung pada inisiatif, Sawung khawatir komitmen tersebut luntur. “Di level kementerian dan lembaga, inisiatif cenderung sedikit, sehingga perlu ada instruksi langsung dari pimpinan. Kalau pimpinannya peduli akan diterapkan. Jika tidak, bisa kembali pada kebiasaan lama,” kata Sawung kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (17/2). Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Alhasil, penerapan sanksi diyakini membuat komitmen mengurangi limbah plastik kian konsisten. Menurut Sawung, pengelolaan sampah juga masih berbeda-beda di setiap daerah. “Di Kabupaten Cirebon bahkan tidak memiliki tempat pembuangan akhir,” ungkapnya. Selain sanksi, Sawung juga menilai pemerintah perlu memberikan apresiasi kepada instansi yang berkomitmen mengurangi penggunaan plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Muhyar mengatakan, pemerintah kota telah memulai pengurangan kantong plastik sekali pakai pada 2016. Caranya dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor
APRESIASI UNTUK AWAK KABIN BATIK AIR
20 - 29°C
A2 Semarang
Selain kantong, Muhyar mengatakan, pengurangan botol plastik juga sedang diupayakan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengimbau seluruh aparatur sipil negara untuk membawa botol minum bukan plastik, terutama ketika rapat. “Peserta rapat yang tidak membawa tumbler harus siap menahan haus selama rapat. Untuk tamu disiapkan gelas
MERAWAT SENI ONDEL-ONDEL » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
A4
26-35°C
kaca,” ujarnya. Pemerintah Kota Balikpapan punya cara tersendiri mengurangi penggunaan plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Suryanto mengatakan, setiap undangan kegiatan selalu dituliskan imbauan membawa botol minum bukan plastik. Pemerintah Kota Balikpapan juga menyediakan gelas kaca dan dispenser untuk mengganti air minum kemasan. Pemerintah kota telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sebagai turunannya, ada Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019. “Ada empat hal yang dilarang, kantong plastik sekali pakai, styrofoam, sedotan plastik, dan tempat menyimpan berbahan plastik,” kata Suryanto. Ketua Umum Asosiasi DPRD
Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Armuji berharap seluruh daerah ikut berperan mengurangi sampah plastik. Menurut Armuji, untuk menyadarkan masyarakat tak perlu sanksi, cukup dengan sosialisasi yang dilakukan terusmenerus. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengatakan, apresiasi untuk daerah sudah diberikan. Adipura dan dana insentif daerah jadi contoh. Namun, kata Novrizal, KLHK tidak menerapkan sanksi. “Sejauh ini baru 31 kabupaten yang menerapkan pembatasan sampah. Banjarmasin dan Balikpapan sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai. Bali bahkan sudah masuk ke pasar tradisional. Jakarta baru memulai,” kata Novrizal. O SHERLYA PUSPITA SARI | CHOIRUN IMAN
ZAT RADIOAKTIF BUKAN DARI KEBOCORAN REAKTOR » Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
» A5 & A7
Hujan Ringan
Berawan
A9
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG