SELASA, 18 JUNI 2019 | Nomor 1767 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
SELAMATKAN LAUT KITA
ULTIMATUM UNTUK NEYMAR
» A11
» B17
A
JAKARTA (HN) P e r s i a p a n Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjawab dalil gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan matang. Termohon (penyelenggara pemilu) sudah memfinalisasi naskah jawaban, disinkronisasi dengan daftar alat bukti yang dihimpun. Selasa (18/6), sidang PHPU Pilpres di MK memasuki babak kedua dengan agenda mendengarkan jawaban termohon atas dalil yang disampaikan pihak pemohon (BPN) pada sidang pendahuluan, Jumat (15/6). KPU memastikan hanya menjawab tuntutan BPN yang dianggap relevan terkait hasil pemilu. Sedikitnya, tujuh petitum (permohonan) diserahkan BPN ke MK pada laporan awal 24 Mei 2019. Dalam proses yang bergulir, BPN memberikan 15 petitum perbaikan pada 10 Juni 2019 dan diakomodasi oleh hakim konstitusi untuk dibacakan saat sidang pendahuluan. KPU keberatan, mekanisme sidang PHPU melenceng dari hukum acara semestinya. Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, dalam sidang, pihaknya juga akan menyampaikan perihal keberatan tersebut kepada hakim konstitusi. “KPU siap menjawab segala tuduhan sebagaimana gugatan permohonan BPN 02 terkait sengketa PHPU Pilpres 2019. Kami juga akan sampaikan keberatan,” katanya di Jakarta, Senin (17/6). Data yang dimiliki KPU mulai dari daftar pemilih tetap, si-
tung, hingga sistem informasi penghitungan suara. Prinsipnya, KPU siap menjawab permohonan gugatan BPN 02 yang dianggap relevan sebagaimana laporan awal maupun perbaikan. Menurut Komisioner KPU RI Ilham Saputra, lembaganya sudah memperbaiki semua kesalahan-kesalahan entry data dan telah menyampaikannya pada publik. “Pengumuman bahwa situng bukanlah hasil resmi dari KPU RI juga sudah disampaikan,” ujar Ilham. Pihak terkait termohon seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres dan Cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin diberi kesempatan untuk menanggapi gugatan pemohon (BPN). Selanjutnya Hakim MK akan memberikan penilaian. Pemohon (BPN) sudah menyampaikan alat bukti P1-P177 dengan rangkap 12 dan disampaikan dalam sidang perdana. Tim Kuasa Hukum BPN 02 Dorel Almir menyatakan, pihaknya berupaya membuktikan dugaan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak wajar. Sejumlah alat bukti dan saksi ahli sudah disiapkan untuk membuktikan indikasi kecurangan. Kemarin, BPN telah menyerahkan 4 truk dari rencana 12 truk berisi alat bukti form C1 ke MK. Beberapa yang belum diserahkan lantaran masih terkendala proses. “Kami akan membuktikan data 17,5 juta DPT yang tidak wajar dengan C1, dan keterangan saksi ahli,” kata Dorel. Penyerahan alat bukti ini merupakan pemenuhan dari yang sudah diajukan sebelum-
KEMENDIKBUD JANGAN LEPAS TANGAN » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
ANTARA | UMARUL FARUQ
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PERINGATAN HUT PUSPENERBAL Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL dan Batalyon Intai Amfibi 2 Marinir demonstrasi pembebasan sandera saat upacara peringatan Hari Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) di Apron Hanggar Lanudal Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (17/6). HUT Penerbangan TNI AL Ke-63 Tahun ini bertema “Dengan Semangat Militan, Profesionalisme, dan Jiwa Patriot, Penerbangan TNI AL Siap Menjaga Keutuhan serta Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia”.
nya. Dorel optimistis penambahan alat bukti masih diizinkan, sesuai hukum acara (sampai persidangan terakhir). BPN juga mempersiapkan 15 saksi fakta dan 2 ahli. “BPN berupaya mengajukan penambahan jumlah saksi. Saat persidangan terakhir, hakim akan mengesahkan alat bukti tambahan yang kami serahkan.” Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya akan menyampaikan jawaban atas dalil kubu Prabowo-Sandiaga secara proporsional. Pihak terkait, kata Yusril, siap menyanggah seluruh keterangan isi
permohonan BPN. Dia berharap, MK menerima eksepsi pihak terkait seluruhnya dan menyatakan tak menerima keseluruhan permohonan pemohon. Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin senada. Selaku pihak terkait, lembaganya akan memberikan jawaban seputar hasil pantauan selama proses Pilpres 2019. Keterangan Bawaslu akan disertai jumlah laporan pelanggaran, mulai dari administrasi pemilu, dan tindak lanjut temuan serta laporan tersebut. “Kami siap memberikan keterangan di persidangan MK,” ujar Afif kepada HARIAN NASIONAL.
KPU siap menjawab segala tuduhan BPN 02 terkait sengketa PHPU Pilpres 2019.
Kami akan membuktikan data 17,5 juta DPT yang tidak wajar dengan C1, dan keterangan saksi ahli.
HASYIM ASY’ARI KOMISIONER KPU RI
DOREL ALMIR TIM KUASA HUKUM BPN 02
AKSESIBILITAS KERTAJATI PERLU DIPERMUDAH » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A5 26-35°C
Hujan Lebat
Menurut Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Bawaslu akan memberikan keterangan sesuai perubahan permohonan BPN. Bawaslu telah menyerahkan keterangan ke MK pada Rabu (12/6). Laporan tersebut berupa 12 rangkap dokumen dengan tebal 151 halaman, disertai 134 alat bukti yang berkaitan dengan hasil pengawasan serta hal-hal yang dikerjakan lembaga pengawas itu selama tahapan pemilu. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, KPU sebagai pihak termohon harus menyerahkan alat-alat bukti tertulis dari 34 provinsi ditambah dengan KPU Pusat. Begitu juga Bawaslu, MK menunggu alat bukti PK1-PK134 sebelum persidangan. Jika nanti ada yang meminta penambahan waktu lagi, itu tergantung pada keputusan majelis hakim. Terkait kehadiran saksi masing-masing pihak, sudah diputuskan. O SHERLYA PUSPITA SARI
>> Berita Terkait di A3
IRAN MENUJU NEGARA NUKLIR »
A10
Hujan Sedang
Cerah Berawan
Hujan Ringan
Berawan
Cerah sumber: BMKG