Harian Nasional

Page 1

RABU, 19 JUNI 2019 | Nomor 1768 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

PERJALANAN PANJANG KAMERA ANALOG

BEREBUT PAUL POGBA

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

4 KPU

KPU menganggap tidak ada satu pun dalil pemohon yang mampu menunjukkan pelanggaran TSM.

PETITUM

Sumber: KPU RI HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

JAKARTA (HN) Dalil sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai masih lemah. Kubu oposisi harus memperkuat alat bukti jika gugatan atas dugaan kecurangan pemilu yang dituduhkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak ingin terbantahkan. “Menurut saya banyak sekali kelemahan dalam permohonan yang diajukan BPN. Namun, belum bisa diprediksi putusan hakim seperti apa, sebelum mendengarkan keterangan saksi dan melihat alat bukti pemohon. Itu yang dipertimbangkan hakim dalam memberi putusan,” kata Pakar Tata Hukum Negara Bivitri Susanti kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (18/6). Dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres di MK, termohon (KPU) RI dan pihak terkait Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, serta Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres dan Cawapres 01 Joko WidodoMa’ruf Amin memberi jawaban atas dalil yang disampaikan pemohon (BPN) pada sidang pendahuluan, Jumat (15/6). Bivitri mengakui, beberapa poin dari petitum yang diajukan BPN 02 di luar (kewenangan) MK. “Petitum mengenai diskualifikasi, majelis hakim akan melihat apakah itu tepat dibahas di MK atau tidak. Menurut saya, persoalan yang berkaitan dengan syarat formil seharusnya diselesaikan di Bawaslu bukan MK. Namun, ada kemungkinan juga MK menerima tuntutan tersebut,” ujarnya.

Meminta agar majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar keputusan KPU RI No 987 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019, tertanggal 21 Mei 2019. Memohon agar majelis hakim menetapkan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang benar sebagai berikut: Paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362, dan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 68.650.239. Atau apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Suasana sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6). Sidang kali ini beragendakan mendengarkan jawaban termohon yakni KPU RI dan pihak terkait Bawaslu RI, serta Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres dan Cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Di sisi lain, alat bukti dari mua tergantung dari bagaimana KPU juga akan jadi pertimbangan pemohon meyakinkan hakim, hakim. Pada sidang kemarin, termasuk menguatkan alat bukti banyak tuntutan BPN yang lewat saksi fakta dan ahli yang dibantah oleh KPU dan Bawaslu, dihadirkan. Tugas BPN adalah seperti menyangkut dugaan membuktikan bahwa tuduhan pelanggaran pemilu. Pengamat yang diajukannya benar, sehingga sengketa yang dibawa ke Politik Universitas Islam MK tak sia-sia. “BPN harus Negeri Jakarta Syarif BERITA hadirkan saksi yang bisa Hidayatullah Adi Prayitno TERKAIT yakinkan hakim.” senada. Jika melihat DI Ketua KPU RI Arief bantahan yang disampaiBudiman optimistis, kan KPU dan Bawaslu, jawaban yang disampaicukup untuk mematahkan kan pihaknya cukup kuat permohonan BPN. “Kalau melihat dari per- menyanggah dalil Tim Kuasa Humukaan, bantahan KPU dan kum BPN 02. Pada sidang lanBawaslu sudah cukup untuk me- jutan, Rabu (19/6), KPU siap matahkan apa yang disampai- menyampaikan bukti tambahan kan pemohon. Namun, sebelum untuk menguatkan keteranganada keputusan resmi dari MK, se- nya kemarin. “Saya rasa poinmua pihak harus bisa menahan poin yang kami (KPU) berikan diri. Semua bergantung hasil pe- sama kuatnya untuk menjawab nyelidikan hakim konstitusi,” semua petitum (gugatan) dari pihak pemohon (BPN),” ujar Arief. kata Adi. Arief merasa tidak ada satu pun Hakim konstitusi akan menentukan, permohonan yang di- dalil dari pemohon yang mampu ajukan BPN valid atau tidak. Se- menunjukkan pelanggaran ter-

» A3

SELEKSI P3K HARUS BERKEADILAN » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

MALINDO AIR BUKA RUTE KE SYDNEY » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

struktur, sistematis, dan masif (TSM). KPU, dalam sidang hanya menyampaikan pokok-pokok penjelasan, karena detail jawaban sudah ada dalam berkas laporan yang diserahkan sebelumnya. KPU menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim karena meyakini akan memberi putusan secara berkeadilan. “Kami sudah jelaskan tidak ada pelanggaran terstruktur yang melibatkan penyelenggara. Begitu pula dengan pelanggaran masif karena wilayahnya terbatas. Sistematis juga tidak terjadi, karena rancangan ini memang sudah disiapkan sejak lama,” katanya. Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan beberapa hal terkait hasil pengawasan dari tahapan awal sampai terakhir. Selain itu menyangkut tindak lanjut temuan dan laporan, serta dalil-dalil pemohon yang ditujukan untuk Bawaslu, termasuk jumlah pelanggaran selama ta-

A5

Denpasar

hapan Pemilu 2019. Menurut Abhan, keterangan yang disampaikan Bawaslu berdasarkan fakta pengawasan yang dilakukan selama Pemilu 2019. Pada dasarnya keterangan Bawaslu bersifat objektif, sebagaimana hasil pengawasan. “Jika memang tidak terbukti ada kecurangan, maka kami sampaikan demikian. Namun, jika terbukti, akan kami sampaikan sesuai fakta. Jadi, keterangan yang kami berikan adalah fakta, bukan opini,” ujar Abhan. Setelah mendengarkan keterangan termohon dan pihak terkait, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menutup sidang kedua sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 pada pukul 17.26 WIB. Sidang berikutnya digelar Rabu (19/6) pukul 09.00 WIB. “Sidang dilanjutkan besok (hari ini) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon (BPN),” kata Hakim MK Anwar. O SHERLYA PUSPITA SARI

AMERIKA SERIKAT KIAN MENEKAN IRAN » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.