Harian Nasional

Page 1

SELASA, 21 JANUARI 2020 | Nomor 1943 Tahun VII

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

MEMACU ANAK BERSIKAP POSITIF DAN SPORTIF

BELUM SAATNYA BERPESTA

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Akurasi Data Masih Bermasalah

Wacana perubahan skema pemberian subsidi elpiji 3 kg dinilai belum matang.

PENOLAKAN OMNIBUS LAW Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia.

ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY

JAKARTA (HN) Wacana perubahan skema pemberian subsidi elpiji 3 kg dari terbuka menjadi tertutup memerlukan akurasi data. Pendataan penerima manfaat sepatutnya dipertimbangkan mengingat sejauh ini pemutakhiran data informasi kesejahteraan sosial masih jauh dari harapan. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty mengatakan, sumber data yang digunakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberikan subsidi elpiji 3 kg kepada masyarakat miskin berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Data ini diperoleh melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kemensos, kata dia, melakukan pemutakhiran data terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin (PPFM) melalui ui aplikasi Sistem Informasi Ke-sejahteraan Sosial Next Generation n (SIKS-NG) yang melibatkan n pemerintah kabupaten/kota secara berkala, baik verifikasi dan validasi. “Namun, sayangnya secara umum, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) SK Mensos Nomor 8 Tahun 2019, hasil pemutakhirannya masih jauh dari harapan,” kata Saadiah kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (20/1). Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin (DTPPFM) saat ini hasil pemutakhiran data Badan Pusat Statistik (BPS) pada survei 2015. Data ini digunakan SIKS-NG untuk memperbarui data yang ada, tapi pemutakhiran data menggunakan sistem tersebut masih sangat rendah. Saadiah mencatat, terdapat beberapa fakta lain dalam peng-

KELUARGA A PENERIMA MANFAAT

Berdasarkan pendataan Kemensos hingga November 2019, jumlah keluarga yang dianggap berhak menerima bantuan sebanyak 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 43.070.561 jiwa Data tersebut merupakan dasar pendataan untuk pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang didalamnya meliputi Bantuan Pangan Non-Tunai, Beras Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Sumber: Kemensos

himpunan data yang dilakukan. Tercatat 12,6 persen data yang terbarui, hanya 11 dari 34 provinsi yang melakukan pembaruan data atau baru mencapai 32,4 persen. Selain itu, hanya 71 dari 514 kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran atau sekitar 13,8 persen. “Fakta tersebut menunjukkan data yang menjadi dasar penentu

HANTU VIRUS WUHAN JELANG IMLEK » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4

Semarang

penerima manfaat subsidi masih kurang akurat. Ini bisa mengakibatkan pencabutan subsidi justru akan menyebabkan ketidaktepatan sasaran,” ujarnya. Dia melihat, validasi, verifikasi, dan akurasi data, masih menjadi masalah. Menurut Saadiah, perlu lebih dulu dipastikan pengelompokan rumah tangga mampu dan tidak mampu oleh pemerintah sehingga tidak menyisakan masalah. Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Kardaya Warnika menilai, secara ide wacana tersebut belum matang. Data masyarakat miskin masih belum baik. Mekanisme yang ada di bawah juga belum sepenuhnya tepat sebab masih ada masyarakat mampu yang nyatanya memanfaatkan unsur kedekatan dengan penguasa daerah untuk tetap mendapatkan bantuan. Seharusnya, menurut dia, penting lebih dulu menyamakan

CAWAGUB DKI JAKARTA BERUBAH » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

A8

26-35°C

definisi mengenai kondisi orang yang dianggap miskin. Kalau data sudah benar, dicek kembali bagaimana pelaksanaan di daerah. Pengkajian, uji coba, dan evaluasi, menurut Kardaya, perlu dilakukan untuk melihat apakah mekanisme tersebut sudah bisa ditetapkan atau tidak. “Perlu diingat, kebijakan ini menyangkut orang banyak, semestinya tidak membuat kegaduhan. Kalau yang dipermasalahkan bocor, mekanisme tertutup juga berpotensi bocor apabila pendataan dan mekanisme tidak dilakukan dengan baik,” ujar Kardaya. Sejauh ini, proses perbaikan data penerima manfaat terus berjalan. Namun, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos), Andi Dulung menyatakan, ada atau tidak adanya program baru, data yang digunakan adalah data siap pakai. Andi menyebut, validasi data banyak dipengaruhi berbagai dinamika, seperti per-

pindahan penduduk, kematian, masyarakat terdampak bencana. Dalam hal ini, upaya penyelesaian perbaikan data masyarakat prasejahtera tidak dapat diukur. Andi menyatakan, mekanisme pembagian bantuan subsidi gas ukuran 3 kg diwacanakan melalui pembagian kartu kesejahteraan sosial (KKS) pada penerima manfaat. Cara pembagian dan jumlah bantuan masih perlu pembahasan lebih lanjut. “Akan dibahas dan segera dibicarakan secara detail dengan semua pihak,” kata dia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung program kementerian dan lembaga lain dengan menyediakan data yang dibutuhkan. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mencontohkan Kemensos, bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk validasi data. O SHERLYA PUSPITA SARI | RAMADANI WAHYU | CHOIRUN IMAN

» A5 & A6

BERITA TERKAIT DI

BADAI PETIR DAN HUJAN BATU ES DERA AUSTRALIA » Denpasar

26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.