JUMAT, 22 NOVEMBER 2019 | Nomor 1899 Tahun VII
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
ECO FASHION GAIRAH GLOBAL
TUAH PERDANA MOURINHO
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
GENERASI MILENIAL DI ISTANA PRESIDEN
ANTARA | WAHYU PUTRO A
Presiden Joko Widodo (tengah) mengenalkan tujuh staf khusus barunya yang berasal dari generasi milenial di Beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/11). Salah satu dari tujuh staf khusus Presiden dari generasi milenial ini adalah Putri Indahsari Tanjung, anak pengusaha Chairul Tanjung. » Berita di Halaman A2
Anggaran Blangko e-KTP Habis Kementerian Dalam Negeri tidak bisa melakukan pengadaan hingga akhir tahun. JAKARTA (HN) Jatah 500 keping blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk satu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) per bulan membuat antrean meluas. Keluhan bahkan terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Imbasnya, warga baru bisa mendapatkan surat keterangan (suket), masih harus menunggu fisik e-KTP. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, misalnya, pasokan blangko e-KTP sudah tak mendarat selama empat bulan. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terdapat 34.341 antrean data siap cetak selama periode Agustus hingga Oktober. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kemendagri tak lagi memiliki anggaran untuk pengadaan
blangko. Seluruh anggaran, sambungnya, telah terpakai. Tahun ini, kata Zudan, pengadaan blangko hanya menyentuh 18 juta keping. Jumlahnya berkurang ketimbang 2018 yang mencapai 28 juta keping. Alhasil, Zudan mengatakan Kemendagri telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 15 miliar kepada Komisi II DPR dan Kementerian Keuangan untuk mengatasi kelangkaan blangko. “Pengajuan tambahan anggaran kunci meminimalisasi krisis blangko e-KTP. Tahun ini, yang sudah terdistribusi ke daerah sekitar 16,6 juta keping,” kata Zudan kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Kamis (21/11). Lantaran tak memiliki anggaran, pengadaan blangko e-KTP tak bisa dilakukan hingga akhir tahun. Imbasnya, rencana pendistribusian berasal dari stok lama.
RIAK MASALAH PELAYANAN BPJS » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
Dukcapil Kemendagri, menurut Zudan, berencana mendistribusikan 1 juta keping blangko sedari 25-27 November. “Pembagian 1 juta blangko e-KTP untuk semua dinas. Blangko dibagikan saat rapat koordinasi nasional dukcapil,” ujarnya. Zudan menyatakan, kebutuhan blangko e-KTP tak bisa dihitung secara matematis. Dari 17 faktor yang memengaruhi akses warga terhadap e-KTP, 11 di antaranya tak bisa diprediksi, seperti pemekaran wilayah, perubahan nama jalan, hilang, dan rusak. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani belum mengetahui ada pengajuan anggaran dari Kemendagri. “Belum lihat dokumennya. Nanti kami lihat,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mendukung Kemendagri mendapatkan tambahan anggaran. Namun, Mardani mengingatkan, penggunaan anggaran harus sesuai prosedur.
LION AIR BUKA RUTE MANADO-FUZHOU » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
PENGADAAN BLANGKO 2017
2018
2019
20
28
18
JUTA
JUTA
“Saya bahkan mendorong Kemendagri untuk mengajukan program akselerasi penyelesaian perekaman e-KTP, serta audit teknologi dan sistem berkaitan dengan pengadaan e-KTP. Jadi diharapkan ketika data e-KTP sudah valid dan bersih, dapat memiliki banyak fungsi termasuk langsung menjadi daftar pemilih tetap (DPT) untuk pilkada dan pemilu,” kata Mardani. Di sisi lain, Mardani meminta Kemendagri untuk mem-
A5
Denpasar
JUTA
Sumber: Dukcapil Kemendagri
prioritaskan pengadaan blangko e-KTP ketimbang program lain. Belum lama ini, Kemendagri meluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), mesin pencetak dokumen kependudukan seperti e-KTP. Kepala Keasistenan Tim 7 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menilai kurangnya stok blangko menandakan perencanaan anggaran yang kurang tepat. E-KTP, sambungnya, merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. “E-KTP itu syarat administrasi penting. Tidak bisa hanya diterbitkan suket,” ujarnya. Dukcapil Kemendagri, menurut Sobirin, harus mampu memanfaatkan analisis data, termasuk usulan daerah, untuk memastikan kebutuhan terpenuhi. “Pemenuhan kebutuhan blangko e-KTP memang dinamis dan sulit, tapi blangko kosong hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, ini suatu kesalahan,” kata Sobirin. O AINI TARTINIA | HERRY SUPRIYATNA | SHERYLYA PUSPITA SARI
DEMO MAUT TERUS BERLANJUT » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG