RABU, 24 APRIL 2019 | Nomor 1729 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
IMUT BERNILAI SENI TINGGI
“USAIN” ASEAN
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
“KURSI KEKUASAAN”
ANTARA | DODO KARUNDENG
Pengunjung menikmati pajangan karya Heri Dono berjudul ‘’Kursi Kekuasaan’’ pada pembukaan Pameran Seni Rupa Nusantara di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (23/4). Pameran seni rupa ini berlangsung hingga 12 Mei 2019.
Pesta demokrasi serentak dinilai tak efektif dan membebani petugas di lapangan. JAKARTA (HN) R e n c a n a Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkaji pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 bersama DPR RI dan pemerintah direspons positif, menyusul banyak petugas KPPS dan panwaslu meninggal dunia akibat kelelahan saat mengawal proses pemungutan suara 17 April 2019. Parlemen sepakat sistem pesta demokrasi perlu diperbaiki dan menyerukan perubahan (revisi) UU Pemilu. Meski demikian, perlu pembahasan mendalam agar revisi tidak menabrak ketentuan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyimpulkan pemilu serentak yang dimaksud yakni dilaksanakan pada hari dan jam yang sama. Namun, jika ada tafsir baru, berpeluang diubah. “Peluang perubahan itu bisa lewat revisi UU Pemilu. Prinsipnya, kami sepakat merevisi UU Pemilu demi perbaikan sistem ke depan, asal tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi,” kata Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi di
Jakarta, Selasa (23/4). Revisi dinilai mendesak imbas berbagai insiden mulai dari kendala logistik, hingga merenggut nyawa petugas saat bertugas di tempat pemungutan suara (TPS). Saat menyusun rancangan UU Pemilu, pansus sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak untuk memastikan apa yang dimaksud serentak. Tujuan dari pelaksanaan pemilu gabungan antara Pilpres dan Pileg 2019 untuk hemat anggaran. Namun, fakta di lapangan tidak efektif, sehingga pemerintah, penyelenggara pemilu, dan DPR perlu merumuskan sistem pemilu yang simpel dan ideal pada masa mendatang (2024) agar tidak bermasalah. Menyangkut banyaknya petugas meninggal dunia, DPR, ujar Baidowi, sejak awal sudah meminta KPU menyiapkan asuransi bagi mereka dan ketentuan pembayaran premi diatur bersama pemerintah. Parlemen menyadari kerja berat yang diemban petugas dalam satu hari penuh. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding senada, mengusulkan agar Pemilu 2024 dipisah antara pileg dan pilpres.
AKSES ANTARWILAYAH PERLU DIPERBAIKI » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
24 - 33°C
Dia mengakui, pelaksanaan pemilu serentak tak efektif dan cenderung membebani petugas di lapangan. Belum lagi terkendala persoalan logistik, mengingat ada lima surat suara yang dicoblos. “Saya melihat banyak problem pada penggabungan pileg dan pilpres, terlebih memiliki dampak teknis serta substansi,” ujar Karding. Data yang dihimpun HARIAN NASIONAL hingga Senin (22/4), jumlah petugas kelompok pe-
33
orang
di berbagai lokasi meninggal dunia saat menjalankan tugas.
566
mendapat musibah, tersebar di 26 kab/kota di 10 provinsi.
19
mengalami kekerasan, tersebar di 16 kab/kota di 11 provinsi.
orang
orang
PENGORBANAN MENGAWAL PEMILU
117
mengalami kecelakaan, tersebar di 66 kab/kota di 22 provinsi.
160
menjalani rawat inap, tersebar di 77 kab/kota di 22 provinsi.
273
menjalani rawat jalan, tersebar di 84 kab/kota di 23 provinsi.
orang
orang
orang
Sumber: Bawaslu RI BERITA TERKAIT DI
» A3
LION AIR PRIORITASKAN PELAYANAN » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
nyelenggara pemungutan suara (KPPS), termasuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) yang meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas pada pemungutan suara 17 April 2019 bertambah. Dari 32 menjadi 117 korban. Angka itu belum termasuk yang mengalami kecelakaan hingga dirawat inap maupun rawat jalan. Bawaslu kemarin juga mengupdate data panwaslu yang menjadi korban saat bertugas mengawal pemilu. Sedikitnya, terdapat 33 petugas meninggal dunia di berbagai lokasi. Menurut Karding, insiden petugas kelelahan dipicu kerja berat ditambah kewalahan mengurus logistik dan melakukan penghitungan suara hingga larut malam mengingat banyaknya surat suara antara calon eksekutif dan legislatif. Sedangkan problem substansial membuat pemilih kurang fokus saat mencoblos karena banyaknya kandidat, terutama dalam kontestasi pileg. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengusulkan pemisahan pemilu menjadi serentak secara nasional dan lokal. Langkah itu dinilai sebagai solusi untuk mengatasi kerumitan seperti Pemilu 2019. Usulan itu pernah disampaikan para pegiat pemilu. “Namun, sayangnya pemilu
A5
Denpasar
serentak didesain oleh pembentuk undang-undang dengan lima jenis sekaligus seperti sekarang,” kata Titi. Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar memastikan, lembaganya mengupayakan santunan bagi anggotanya yang meninggal dunia maupun dirawat usai menjalankan tugas menjaga proses pencoblosan pemilu. Bawaslu akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlebih dahulu untuk memberikan santunan tersebut. Menyangkut besarannya belum bisa disampaikan. “Masih kami bahas. Kami turut berduka cita atas gugurnya para penyelenggara pemilu saat bertugas. Kami akan mengantisipasi insiden seperti ini agar tidak terulang,” ujar Fritz. Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengakui beban kerja petugas KPPS sangat berat. Insiden yang terjadi selama proses Pemilu Serentak 2019 jadi pelajaran (masukan) bagi penyelenggara, dan pembuat undang-undang (DPR) untuk mengkaji sistem pemilu agar ke depan dirancang sederhana. Menurut Ilham, KPU bersama DPR dan pemerintah akan bahas persoalan, terutama terkait adanya korban. O SHERLYA PUSPITA S | RIDWAN MAULANA
KIM JONG UN BERSIAP KE RUSIA TEMUI PUTIN » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG