JUMAT, 24 JANUARI 2020 | Nomor 1946 Tahun VII
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
KEWASPADAAN PROPORSIONAL
A
Kewaspadaan terhadap novel coronavirus mutlak diperlukan. Terlebih virus tersebut semakin menyebar luas dan terus meminta korban. Namun, sikap waspada dan tindakan pencegahan juga harus proporsional.
» A3, A5, A10
13
DINAMIS DAN MENCERAHKAN BKN menyatakan tidak ada pengangkatan otomatis tenaga honorer menjadi PNS atau P3K.
Warga melepas burung pipit usai sembahyang di Klenteng Dharma Bhakti, Jakarta, Kamis (23/1). Tradisi melepas burung pipit, atau disebut fang sheng, biasa dilakukan warga Tionghoa jelang atau saat perayaan Tahun Baru Imlek demi tujuan mendapatkan karma baik.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
WAMENA (HN) Kesepakatan bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), DPR RI, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait penghapusan tenaga honorer mulai dikeluhkan. Bupati Jayawijaya, Papua John Richard Banua mengatakan, kebijakan tersebut bisa membuat pelayanan di wilayahnya tersendat. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sambungnya, sangat membutuhkan tenaga honorer. “Misalnya tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan sangat penting dan selama ini jumlahnya banyak. Jadi kalau dihapus, pasti berdampak besar kepada pelayanan publik,” katanya di Wamena, Kamis (23/1), seperti dilansir Antara. Menurut Bupati, tenaga honorer tersebar merata hampir di setiap struktur, mulai organisasi perangkat daerah hingga rumah sakit umum daerah (RSUD). Kondisi serupa juga terjadi di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menyatakan, sedikitnya terdapat 8.000 tenaga honorer di Tangsel, tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Kendati demikian, Airin akan tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono menyatakan, tidak ada pengangkatan otomatis tenaga honorer menjadi PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Tidak ada kesepakatan antara Komisi II DPR, BKN, dan Menteri PANRB untuk mengangkat otomatis tenaga honorer menjadi PNS/PPPK,” ujarnya. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, penghapusan tenaga honorer dilakukan bertahap, termasuk mempertimbangkan faktor
TRADISI MELEPAS BURUNG
BERITA TERKAIT DI
» A4, A11, A12 & A13
Penghapusan Honorer Mulai Dikeluhkan usia. Sedari 2018, kata Tjahjo, tes ulang dan penyaringan dilakukan. “Bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi standar, pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program P3K,” katanya. “Jangan sampai (tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan) tetapi tetap akan diperhatikan.” Menurut Tjahjo, banyak tenaga honorer merupakan tenaga pengajar dan petugas kesehatan. Demi membuat pelayanan tak terhenti, pemerintah menyiapkan di setiap desa memiliki minimal 10 guru dan 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu.
PERBATASAN PRIORITAS ANGGARAN PERTAHANAN » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A2
24 - 33°C
APARATUR SIPIL NEGARA 4.286.918
70 PERSEN BERADA DI PEMERINTAH DAERAH
JUMLAH PNS TENAGA KERJA HONORER
2005-2014
860.220 Tenaga Honorer Kategori-I 209.872 Tenaga Honorer Kategori-II Sumber: Kementerian PANRB
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah harus memastikan payung hukum tenaga honorer. Itu karena
kehadiran honorer memiliki urgensi yang sama dengan PNS atau P3K. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak diatur kehadiran honorer. Selama ini, menurut Mardani, jumlah tenaga honorer di pusat dan daerah sering kali berubah. Alhasil, ia menyarankan untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang. “Verifikasi data tidak hanya latar belakang, juga keterampilan lalu disinkronkan dengan hasil perhitungan jumlah kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang membutuhkan,” imbaunya. Khusus untuk tenaga kesehatan dan
PERBANYAK SEKOLAH RAMAH ANAK » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A3 26-35°C
guru, Mardani menilai layak untuk langsung diangkat menjadi PNS atau P3K. Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Titi Purwaningsih mengatakan, pemerintah masih punya kewajiban mengangkat sedikitnya 380 ribu pegawai honorer K2 menjadi PNS, sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2007, dan PP Nomor 56 Tahun 2012. “Kami tunggu, kendati diangkat secara bertahap. Jangan hanya diberikan harapan dan janji. Harapan kami 2023 itu sudah selesai (seluruhnya menjadi PNS,” ujarnya. O RAMADANI WAHYU | AHMAD REZA S | ANTARA
MENAGIH RESOLUSI SOLSKJAER » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
B17
Cerah Berawan
Berkaitan perayaanTahun Baru Imlek 2571, harian ini TIDAK TERBIT pada Sabtu, 25 Januari 2020. HARIAN NASIONAL akan terbit lagi pada Senin, 27 Januari 2020. Kepada pembaca dan relasi harap maklum.
Cerah sumber: BMKG