SENIN, 24 JUNI 2019 | Nomor 1772 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
MENUJU KESEIMBANGAN
FANTASTIS DE LIGT
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Izin konsesi kawasan pesisir bila perlu dimoratorium untuk dievaluasi.
FESTIVAL DAMAI
JAKARTA (HN) A n c a m a n
Anggota polisi terjun payung dalam Festival Damai dan Millennial Safety Road di Monas, Jakarta, Minggu (23/6). Kegiatan ini diselenggarakan Polda Metro Jaya untuk merajut persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan, sekaligus sosialisasi disiplin berlalulintas khususnya bagi generasi milenial.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
abrasi terus menjadi sorotan karena memberikan dampak serius di wilayah pesisir. Penyebabnya bisa beragam, baik akibat faktor alam, juga karena ulah manusia. Persoalan ini kian pelik karena dampak abrasi di pulau-pulau kecil dan terdepan bisa mengubah batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejumlah pulau di Provinsi Riau, seperti Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang, mengarah pada gejala itu, bahkan terancam tenggelam. Ditilik dari sisi manusia, abrasi erat kaitannya dengan aktivitas industri ekstraktif yang tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan, seperti penambangan pasir laut maupun pembukaan perkebunan yang dekat dengan bibir pantai atau sungai. Di sini, izin konsesi yang diberikan di kawasan pesisir tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Realitas ini melahirkan pertanyaan terkait pengawasan karena kerusakan lingkungan menandakan adanya pelanggaran hukum lingkungan. “Pengawas yang lalai juga dapat dianggap melakukan kejahatan lingkungan. Karena itu, aparatur penegak hukum pertambangan wajib melakukan penyidikan komprehensif atas kondisi tersebut,” kata Pakar Hukum Lingkungan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Suparto Wijoyo kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (23/6). Jika dalam penyidikan ditemukan bukti pelanggaran serius, izin-izin konsesi untuk kawasan pesisir semestinya bisa dimoratorium kemudian dilakukan
Abrasi yang terjadi menjadi bukti nyata bahwa ada persoalan, baik terkait tata kelola maupun kepatuhan perusahaan untuk mengindahkan aspek lingkungan RUSMADYA MAHARUDDIN JURU KAMPANYE HUTAN GREENPEACE
evaluasi menyeluruh. Termasuk izin konsesi pada pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak dilakukan. “Kalau memang merusak, ya bisa dijatuhi sanksi. Bisa sanksi administratif, pertanggungjawaban perdata atau sanksi pidana. Tergantung apa pelanggarannya. Paling mu-
MAYORITAS PETITUM BPN DIPREDIKSI DITOLAK » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A3 24 - 33°C
LION AIR TERBANG DARI KERTAJATI 1 JULI » Yogyakarta
sisir. Perpres ini menetapkan batas minimum 100 meter. Pada jarak tersebut biasanya tumbuh dominasi kegiatan ekonomi, seperti pariwisata dan bangunan lainnya. “Dengan penetapan batas tersebut, politik hukum pengelolaan pesisir ke depan diarahkan untuk kegiatan yang mengedepankan fungsi perlindungan. Untuk merealisasikan hal tersebut, kebijakan pemerintah daerah provinsi menjadi hal yang utama mengingat batas dan pemanfaatan sempadan pantai harus ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang,” ujar Pakar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Maret Priyanta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya meminta dilakukan studi komprehensif untuk mengatasi abrasi parah di sejumlah pulau di Provinsi Riau. Ia menyampaikan dalam rapat
dah pertanggungjawaban perdata, tapi ini perlu ada pihak yang mau menggugat,” ujar Dosen Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Andri Gunawan Wibisana. Abrasi secara alami memang tidak dapat dihindari, khususnya wilayah pesisir yang memiliki fungsi perlindungan dan ekonomi. Namun, kondisi itu bisa lebih cepat dengan banyaknya aktivitas yang disebabkan oleh manusia. “Abrasi yang terjadi menjadi bukti nyata bahwa ada persoalan, baik terkait tata kelola maupun kepatuhan perusahaan untuk mengindahkan aspek lingkungan,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Rusmadya Maharuddin. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah sudah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai untuk memitigasi sekaligus mencegah semakin rusaknya ekosistem pe-
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A5
Denpasar
koordinasi mengenai percepatan pemulihan kawasan pesisir dan laut di pulau-pulau provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu. Rapat memutuskan, pemerintah melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama sejumlah universitas seperti Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Surabaya, dan Universitas Gajah Mada akan melakukan studi mendalam mengenai abrasi parah di pulau-pulau tersebut. Hasilnya disampaikan pada 15 Juli mendatang. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan dana Rp 300 miliar untuk mengatasi abrasi. “Ancaman abrasi yang terjadi saat ini memang sudah mengkhawatirkan. Upaya sudah kami lakukan dengan membangun penahan pantai dan dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp 300 miliar,” kata Bupati Bengkalis Amril Mukminin. O SERUNI RARA JINGGA
LIGA ARAB KOMITMEN BANTU PALESTINA » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG