SELASA, 25 JUNI 2019 | Nomor 1773 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
DESTINASI PASAR BARU
GENGSI PEREMPAT FINAL
» A11
» B17
A
JAKARTA (HN) Proses permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menuju tahap final. Hakim konstitusi, Kamis 27 Juni 2019, akan mengetuk palu putusan sidang gugatan terkait perolehan suara pesta demokrasi yang diajukan pemohon Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. MK, Senin (24/6), sudah mengirim surat pemberitahuan kepada pemohon (BPN) 02, termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta pihak terkait yakni Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres dan Cawapres 01 Joko WidodoMa’ruf Amin, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sejak kemarin, masing-masing hakim konstitusi pun menimbang berkas perkara, alat bukti, saksi, serta dalil permohonan. Selanjutnya, majelis hakim akan mengambil keputusan, mengutarakan pendapat, dan pandangannya terkait perkara yang dibahas dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH). Juru Bicara MK Fajar Laksono mengimbau seluruh pihak menghormati proses konstitusional terkait penanganan perkara sengketa hasil rekapitulasi pilpres, agar tahapan persidangan berlangsung lancar, aman, dan terbuka. “Putusan MK bersifat final. Seluruh pihak harus menghormati dan menerima, serta menjalankannya. Ini demi pembuktian bahwa masyarakat dapat lebih cerdas, dewasa, dan matang dalam berhukum, berdemokrasi, serta berkonstitusi,” katanya di Jakarta, kemarin. Sejak awal, persidangan PHPU Pilpres 2019 di MK digelar terbuka agar semua pihak (publik) bisa mencermati proses yang bergulir. Kini, kata Fajar, giliran MK untuk mengambil keputusan setelah memberi kesempatan pemohon, termohon, dan pihak terkait. Dia memastikan, putusan MK adil berdasar keyakinan hakim dalam menilai fakta sidang, alat bukti,
ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pengendara sepeda melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (24/6). Proses permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di MK memasuki agenda Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menuju pembacaan putusan, Kamis 27 Juni 2019.
BPN berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandiaga bisa menerima apa pun hasil putusan MK. dan saksi yang dihadirkan. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, penyelenggara pemilu menyerahkan seluruhnya pada MK. Berdasar UU, MK memiliki batas waktu maksimal hingga 28 Juni 2019 untuk memutus sidang perkara sengketa PHPU Pilpres. Jika MK memilih waktu lebih cepat, tidak masalah. Menurut dia, KPU sudah tunaikan kewajiban selama proses persidangan yakni memberi pembuktian dan penjelasan. “Selebihnya kami serahkan dan percayakan pada MK. Kami percaya MK akan memutus seadiladilnya. KPU juga mempersiapkan diri untuk bisa
STANDARDISASI UNIT TRANSFUSI DARAH DITINGKATKAN » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
24 - 33°C
Kami percaya majelis hakim MK akan memutus seadil-adilnya. ARIEF BUDIMAN KETUA KPU RI
BPN tidak menginstruksikan pendukung turun ke jalan. DAHNIL ANZAR KOORDINATOR JUBIR BPN
A4 Yogyakarta
menerima apa pun putusan majelis hakim,” ujar Arief. KPU, kata Arief melanjutkan, siap menindaklanjuti apa pun keputusan MK, termasuk jika harus menyelenggarakan pemilihan suara ulang (PSU). “Semuanya bergantung bagaimana putusan majelis hakim nanti.” Koordinator Juru Bicara BPN 02 Dahnil Anzar Simanjuntak berharap masyarakat pendukung Prabowo-Sandiaga bisa menerima apa pun hasil putusan MK. Menurut dia, BPN tidak menginstruksikan pendukung untuk melakukan mobilisasi massa saat putusan sengketa pemilu di MK. Terkait, elemen masyarakat
BANDARA BUTUH TAKSI DARING » 23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
A5 26-35°C
yang bersikukuh turun ke jalan, Dahnil tak bisa berbuat banyak karena sulit dicegah. “Kami tidak punya kuasa melarang hak konstitusi negara. Yang pasti kami tidak pernah menginstruksikan pendukung turun ke jalan. Jika ada mobilisasi massa, itu di luar perintah kami,” kata Dahnil. Prabowo, kata Dahnil, pernah menyampaikan bahwa upaya akhir memprotes dugaan kecurangan pemilu melalui jalur MK, bukan turun ke jalan. Relawan pendukung pun diimbau melakukan kegiatan damai, berdoa, dan sebagainya. Barisan parpol pendukung 02 juga sepakat untuk menghormati apa pun keputusan MK. Bahkan, Gerindra mempersilakan PAN, Demokrat, dan PKS tentukan arah. Menurut Sekjen PAN Eddy Soeparno, putusan MK akan digunakan untuk menentukan arah politik partainya ke depan. Setelah putusan MK, kemungkinan besar (BPN) 02 akan melakukan pertemuan, membahas parpol koalisi menjalankan aspirasi ke depan. Itu akan ditentukan, apakah masih melanjutkan berkoalisi atau diberikan kesempatan untuk memilih jalannya sendiri-sendiri. “Ini yang nantinya akan menjadi pertimbangan sangat baik. Kami akan menentukan bagaimana masa depan koalisi ini berdasarkan konsesus, apakah tetap bersama atau terpisah. Saya tidak berani berasumsi, karena politik adalah seni dari segala kemungkinan,” ujar Eddy. Anggota Tim Kuasa Hukum (TKN) 01 Taufik Basari optimistis, hakim MK akan mengacu saksi dan alat bukti dalam memutus sidang. Kendati demikian, Taufik tak ingin berspekulasi lebih dalam dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. “Dari pihak terkait, kami sudah bisa melihat keputusan hakim seperti apa. Namun, kami tidak mau mendahului hakim. Jadi tunggu saja,” kata Taufik. O SHERLYA PUSPITA SARI
TRUMP ISYARATKAN LEPAS TANGAN » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG