Harian Nasional

Page 1

RABU, 25 SEPTEMBER 2019 | Nomor 1850 Tahun VII

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

SEBELUM MUSIM PANAS BERAKHIR

BAYANG-BAYANG POCHETTINO

» A11

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Lautan massa mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Mereka menolak UU KPK serta pengesahan RKUHP.

BERITA TERKAIT DI

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

JAKARTA (HN) K e p u t u s a n pemerintah dan DPR RI menunda pengesahan beberapa rancangan undang-undang (RUU) kontroversial belum menjamin poin pasal yang akan diubah di kemudian hari pro terhadap publik. Data yang dihimpun HARIAN NASIONAL, 308 dari 560 kursi anggota dewan 20192024 diduduki petahana, terlebih parpol yang menghuni parlemen masih sama dengan sebelumnya. Instruksi Presiden Joko Widodo meminta pembahasan dan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di (carry over) oleh anggota dewan periode mendatang belum sepenuhnya diamini DPR. Parlemen masih kukuh akan menuntaskan di periode sekarang. Peneliti Formappi Lucius Karus meminta publik tetap mengawasi ketat substansi (poin) revisi di RKUHP. “Ini harus tetap dikawal karena tidak ada jaminan bahwa RKUHP akan mengalami perubahan dalam subtansinya, kendati di carry over sekali pun, mengingat kepentingan elite parpol periode selanjutnya tak akan jauh berbeda,” katanya kepada koran ini, Selasa (24/9). Gumpalan oligarki pada tubuh parpol membuat ruang aspirasi publik dalam penyempurnaan undang-undang sulit dilakukan. Apalagi, kepentingan elite parpol jelas terlihat dalam pengesahan beberapa RUU yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Meski anggota DPR segera berganti, partai yang menguasai parlemen masih itu-itu saja. Hal ini membuat stigma DPR sulit dipercaya. “Dalam revisi UU KPK, anggota dewan juga mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Namun, tetap saja disahkan menjadi UU. Ini menunjukkan parpol yang sebenarnya memiliki kepentingan, bukan sekadar anggota DPR atau presiden,” ujar Karus. Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah senada. Dia meminta

» A6 & A8

Sebanyak 308 dari 560 kursi anggota dewan periode 2019-2024 diduduki petahana. seluruh elemen masyarakat tetap memantau keberlangsungan RKUHP, mengingat pembahasan tingkat I sudah selesai. Merujuk fakta ini, bisa disimpulkan sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Selain komposisi anggota DPR terpilih mayoritas sama, sikap fraksi pun belum berubah hingga sekarang. “Masyarakat jangan terlena karena sangat terbuka peluang pembahasan RKUHP selanjutnya tidak akan pro rakyat,” kata Syamsuddin. Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpendapat, sikap presiden menunda pengesahan RKUHP sekadar sebagai respon untuk mendinginkan situasi yang cen-

LION AIR BUKA RUTE BANJARMASIN-DENPASAR » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

Semarang

A5 24 - 33°C

PENGESAHAN RUU YANG DITUNDA Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan Rancangan Undang-Undang Minerba Sumber: Sidang Paripurna DPR RI (24 September 2019)

derung memanas. Masyarakat jangan langsung bernapas lega atas penundaan ini karena bukan berarti (menjamin) substansi isi rancangan regulasi yang akan diubah itu berpihak kepada publik. “Penundaan ini tidak lebih dari upaya untuk mendinginkan situasi yang memanas belakangan dan belum menjamin perubahan substansi dalam pasal-

LOGISTIK UNTUK PENGUNGSI MAKIN MINIM » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

pasal yang tertuang di RKUHP mengarah pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Adi. Hingga kemarin, tuntutan publik agar pemerintah menarik draf RKUHP, termasuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK makin bergema. Presiden diminta tak sekadar menunda pembahasan, tetapi menginstruksikan DPR RI, mengkaji ulang sejumlah pasal kontroversial, terutama yang rentan menjerat publik dalam konteks pidana. Selain dua undang-undang itu, publik menuntut presiden menarik naskah (RUU) tentang Pemasyarakatan yang dinilai pro terhadap terpidana, terutama kasus korupsi. Dalam aturan itu, parlemen menyematkan

A9 26-35°C

poin yang seolah memberikan kebebasan terhadap koruptor karena diizinkan cuti dan keluar dari tahanan. Regulasi ini dinilai tak realistis dengan tindak pidana pelaku rasuah. Bentuk protes ini, kemarin tampak memuncak disuarakan gabungan mahasiswa berbagai perguruan tinggi, baik dari Jakarta maupun daerah di depan Gedung DPR RI. Di daerah aksi serupa juga berlangsung. Seiring desakan mahasiswa, anggota parlemen menggelar sidang paripurna dan memutuskan sepakat dengan instruksi pemerintah menunda pengesahan beberapa RUU kontroversial. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berdalih banyak hal yang dipelintir di luar hingga situasi memanas. Namun, politikus Partai Golkar itu tak bisa berbuat banyak hingga akhirnya memutuskan menunda pengesahan sejumlah RUU. “Kami menyambut baik pernyataan presiden dan memutuskan menunda pengesahan RUU. Ini juga sebagai bukti DPR mendengarkan aspirasi mahasiswa,” kata Bambang. O SHERLYA PUSPITA SARI

RETORIKA DUTERTE DINILAI “MEMATIKAN” » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.