RABU, 26 JUNI 2019 | Nomor 1774 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
NYAWA BARU SENI BENANG
NEYMAR PUTUS ASA
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KONFERENSI PASUKAN PERDAMAIAN
ANTARA | WAHYU PUTRO
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (tengah) bersama Menlu RI Retno LP Marsudi (delapan kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (delapan kiri), dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna (tujuh kanan) serta Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto (enam kanan) berfoto dengan peserta sebelum membuka Konferensi Internasional Pasukan Bersenjata Modern bagi Perdamaian yang diselenggarakan TNI bersama Komite Internasional Palang Merah (ICRC) didukung Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Selasa (25/6). Konferensi yang diikuti 29 negara dan satu organisasi internasional ini bertema “Persiapan Pasukan Bersenjata Modern untuk Pemeliharaan Perdamaian pada Abad Ke-21.
Apa pun putusan MK dalam sidang sengketa PHPU Pilpres 2019 patut dijadikan rujukan bersama. JAKARTA (HN) P e r s a t u a n bangsa merupakan agenda yang perlu dipupuk saat ini demi kemajuan Indonesia lima tahun ke depan karena perpecahan bukan solusi meski setiap warga berhak menyuarakan aspirasi dalam berdemokrasi. Dugaan kecurangan pemilu yang digugat BPN Capres dan Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kini tengah berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Apa pun hasil keputusan yang diketuk hakim konstitusi harus disikapi dengan segala hormat. Jalan damai tetap harus diutamakan karena keunggulan salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden sesungguhnya merupakan kemenangan rakyat. Direktur Eksekutif Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi berharap, masyarakat dan para elite politik bijak menyikapi putusan MK. “MK akan memutus seadiladilnya berdasar alat bukti dan fakta yang dihadirkan dalam persidangan. Saya harap para elite politik dan berbagai pihak lainnya menyerahkan sepenuhnya
kepada proses yang bergulir karena putusan MK harus dijadikan rujukan bersama,” katanya di Jakarta, Selasa (25/6). Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 diputus, Kamis 27 Juni 2019. MK, sejak Senin (24/6), sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon (BPN) 02, termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta pihak terkait yakni Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres dan Cawapres 01 Joko WidodoMa’ruf Amin, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Masing-masing hakim konstitusi kian memantapkan keyakinan setelah menimbang berkas perkara, alat bukti, saksi, serta dalil permohonan. Majelis hakim akan mengambil keputusan, mengutarakan pendapat dan pandangan terkait perkara yang dibahas dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim (RPH). Meski jelang hingga putusan tak dimungkiri ada pergerakan massa, itu tidak akan pengaruhi hakim. “Setiap orang memiliki ke-
LEMBAGA PEMBINAAN ANAK RAWAN KEKERASAN » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A4
24 - 33°C
sempatan mengemukakan pendapat di ruang publik. Namun, saya yakin hal tersebut tidak akan memengaruhi keputusan majelis hakim,” ujar Veri. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memprediksi, mayoritas petitum BPN berpeluang ditolak hakim karena materi dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan cenderung lemah. Dalil yang disuarakan juga dinilai masih kurang kuat untuk membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematik, dan masif (TSM) sebagaimana ditudingkan. “BPN tidak bisa membuktikan tuntutannya,” kata Bivitri. Ada beberapa bagian dari kehadiran saksi pemohon yang tidak tercapai, terutama untuk buktikan kecurangan pemilu TSM. Selain itu, tidak mampu membuktikan dugaan 17, 5 juta daftar pemilih tetap (DPT) ganda seperti yang dituduhkan. Jika melihat 15 petitum yang diajukan BPN, sebagian besar akan ditolak
hakim, di antaranya terkait perolehan suara 52 persen untuk 02 dan 48 persen untuk paslon 01. Menyangkut keamanan, 47 ribu personel gabungan dari TNIPolri disiagakan. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo dikonfirmasi HARIAN NASIONAL mengatakan, pengamanan di sekitaran gedung MK, polisi mengerahkan 13 ribu personel. Di sejumlah titik, polisi menyebar 28 ribu personel, TNI 17 ribu, dan Satpol PP 2 ribu. “Semua bersiaga saat sidang putusan di MK,” ujar Dedi. Dalam pengamanan, polisi tidak mengunakan peluru tajam. Kebijakan itu atas perintah Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan adanya sabotase dan fitnah terhadap Polri. Terkait antisipasi munculnya pergerakan yang radikal dan membahayakan, Korps Bhayangkara sudah buat skema. “Kami pasti awasi pergerakan yang berpotensi meng-
Masing-masing hakim memperdalam perkara agar semakin yakin mengambil keputusan. FAJAR LAKSONO – JURU BICARA MK
KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT DIPERKETAT » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
O SHERLYA PUSPITA SARI | TEGAR RIZQON A
A5
26-35°C
ganggu jalannya sidang,” katanya. Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, pengamanan di sekitar gedung MK dipastikan ketat. Dia berharap, saat sidang putusan tidak ada hal-hal yang menghambat. Menyangkut pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas, termasuk sterilisasi kawasan, MK menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Terkait persiapan teknis, majelis hakim hingga kemarin masih melakukan rapat internal. “Masing-masing hakim memperdalam perkara agar semakin yakin mengambil keputusan. Saya harap semua pihak dapat menghormati keputusan hakim,” ujar Fajar. Tim Kuasa Hukum BPN 02 Bambang Widjojanto berharap MK mempertegas kemuliaan melalui putusan yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. MK harus menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh. Jika tidak, keputusan MK akan kehilangan legitimasi karena tidak ada public trust di dalamnya. “Putusan MK jangan mengandung unsur kebohongan dan kesalahan,” kata Bambang.
IRAN TINGKATKAN LEVEL PERLAWANAN » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG