SELASA, 27 AGUSTUS 2019 | Nomor 1825 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
EKSPRESI DIRI DI DATARAN TINGGI
GRIEZMANN, GRIEZMANN!
» A11
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN TIMELINE PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA 2017-2019 Penyusunan dan Penyelesaian Kajian 2020 Penyiapan Regulasi dan Kelembagaan, Penyusunan Master Plan Kota, dan Perencanaan Teknis Kawasan 2021 Penyediaan Lahan, penyusunan DED Kawasan, dan Ground Breaking Pembangunan Ibu Kota Negara Baru 2022-2024 Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan sebagian Kawasan IKN 2024 Awal Pemindahan ke Ibu Kota Negara Baru Rancangan Zonasi dan Tahapan Pembangunan 2021-2024 (Kawasan Inti Pemerintahan 2.000 Ha) Istana Kantor Lembaga Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) Taman Budaya Botanical Garden
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
JAKARTA (HN) D e w a n Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Namun, parlemen masih menunggu surat usulan Rancangan Undang-Undang (RUU). Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, surat Presiden akan diumumkan pada Rapat Paripurna hari ini, Selasa (27/8). Setelah itu akan dibawa ke Rapat Pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme pembentukan UndangUndang tentang Penetapan Ibu Kota Negara. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan telah menerima surat dari Presiden, Senin (26/8). Surat, kata dia, hanya pengantar beserta kajian teknis terkait lokasi Ibu Kota baru. Dalam surat itu disampaikan akan segera mempersiapkan RUU. “Kami belum bisa menyampaikan waktunya. Jadi, pemerintah harus menyampaikan dulu RUU tentang Pemindahan Ibu Kota Negara,” katanya. Rencana pemindahan disampaikan Presiden, kemarin. Lokasinya akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini dianggap paling ideal setelah dilakukan kajian mendalam dan diintensifkan dalam tiga tahun terakhir. Menurut Presiden, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur (Kaltim) didasari beberapa pertimbangan. Pertama, risiko bencana minimal, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Jakarta, kata Presiden, akan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8). Presiden resmi mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Perlu dijaga benih-benih konflik muncul dari persoalan agraria dari pemindahan Ibu Kota Negara. tetap menjadi prioritas pembangunan. Kota ini terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global. “Rencana Pemprov DKI Jakarta melakukan urban regeneration yang dianggarkan Rp 571 triliun tetap terus dijalankan. Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” tutur Presiden. Rencana ini tak luput dari kritik. Rencana pemindahan ibu kota disebut tidak diikuti publikasi kajian ilmiah yang mendukung. Kajian bukan saja soal berapa anggaran yang disiapkan, tapi lebih dari itu, misalnya bagaimana beban lingkungan saat ini dan budaya masyarakat
TELITI KHASIAT BAJAKAH SECARA MENDALAM » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
Semarang
A4 24 - 33°C
setempat jika terjadi eksodus sekitar 1 juta orang luar ke daerah mereka. Jaringan Advokasi Tambang Nasional (JATAM) mencatat terdapat 13,83 juta hektare izin, 5,2 juta di antaranya izin pertambangan. Jika ditambahkan luasan izin lain, izinnya lebih besar dari daratan Kaltim sendiri. “Beban lingkungan yang ditanggung Kaltim justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta,” kata Merah Johansyah, Juru Bicara #BersihkanIndonesia dan Koordinator JATAM Nasional melalui siaran pers. Zenzi Suhadi, Juru Bicara #BersihkanIndonesia dan Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebut kondisi Kaltim justru
memprihatinkan. Seluruh wilayah provinsi sudah tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit, dan izin kehutanan. Sisanya hutan lindung. “Ini juga yang akan ditargetkan untuk ibu kota,” kata dia. Soal keberterimaan masyarakat, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara menyebut, cukup tinggi. Itu jika melihat sejarah migrasi di daerah tersebut. “Kalau membicarakan potensi konflik selalu ada, tetapi dugaan saya masyarakat yang ada di dalam wilayah calon ibu kota ini mempunyai keberterimaan yang tinggi dengan masuknya pendatang dalam jumlah besar dan cepat, terutama pemindahan ASN (aparatur sipil negara),” kata
66 PENERBANGAN AKAN DIPINDAH KE KULON PROGO » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
26-35°C
A5
2025-2029 (Kawasan Ibu Kota Negara 40.000 Ha) Perumahan ASN/TNI/POLRI Diplomatic Compound Fasilitas pendidikan dan kesehatan Universitas, Science and Techno Park High Tech and Clean Industries R&D Center MICE/Convention Center Sport Center, Museum Shopping Mall Pangkalan Militer 2030-2045 (Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara 1 dan 2 Masing-masing 200.000Ha) National Park Konservasi Orang Utan Klaster Permukiman Non-ASN Metropolitan Wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi sekitarnya Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
Herry di Jakarta, Senin. Menurut Herry, sejarah migrasi di Kaltim menunjukkan perjumpaan yang cukup bagus antaretnis. “Yang perlu dijaga jangan sampai benih-benih konflik muncul dari persoalan agraria, termasuk tanah, klaim wilayah adat, wilayah pesisir dan sebagainya.” Karena itu, Herry mengatakan suatu mekanisme untuk memproteksi penguasaan tanah oleh masyarakat lokal menjadi penting dibuat sejak sekarang. O ANTARA | DIAN RISKI ROSMAYANTI
IRAN CARI DUKUNGAN ASIA » Hujan Lebat
Hujan Sedang
» A2
BERITA TERKAIT DI
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG